Wajib Finger Print Salat Subuh Berjamaah untuk Pejabat di Kepri

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan "fingerprint" atau sidik jari saat subuh berjamaah di masjid, khusus untuk pejabat eselon II yang beragama Islam.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, kebijakan itu bersifat imbauan, namun dirinya menolak untuk "fingerprint".

"Saya salat subuh berjamaah di masjid, ikut gubernur, namun saya tidak `fingerprint`. Salat itu kewajiban, hubungan antara saya dengan Allah, SWT jadi tidak perlu absen," katanya.

Meski demikian, Tjetjep mengatakan kebijakan itu untuk menggairahkan salat subuh berjamaah di masjid. Pemprov Kepri menginginkan seluruh pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang beragama Islam meningkatkan iman dan takwa melalui salat subuh berjamaah.

"Jadi kalau saya pribadi melakukan salat subuh berjamaah merupakan kebutuhan, yang memang harus dilaksanakan," ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Olahraga Kepri, Meifrizon, mengatakan, kebijakan "fingerprint" berdasarkan surat keputusan (SK) sehingga berdampak pada kinerja kepala dinas.

"Tentu ada pengaruh terhadap tunjangan kinerja daerah kalau tidak hadir," ujarnya.

Meifrizon menjelaskan salat Subuh berjamaah di masjid tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan hanya pada Jumat Subuh. Pemberlakuan "fingerprint" baru tiga kali.

Ia mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan itu untuk mendorong pejabat eselon II salat berjamaah di masjid, sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sementara pejabat lainnya enggan shalat subuh berjamaah mengikuti Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Mereka memilih salat subuh di masjid dekat rumahnya.

"Shalat itu urusan pribadi kita dengan Allah SWT, bukan karena `fingerprint'. Salat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari," kata salah seorang pejabat eselon II. (ant)