Abdul Mukti: Muhammadiyah Jangan Diseret ke Rebutan Jatah Menteri

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang menjauhkan diri pusaran politik praktis. Oleh karena itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti meminta Muhammadiyah jangan diseret-seret dalam perebutan kursi yang ramai dibicaraka publik.

"Saya kaget Muhammadiyah disebut rebutan jabatan Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) dengan NU, sumbernya dari mana," ujar Abdul Mukti, menyampaikan sikap Muhammadiyah kepada ngopibareng.id, Sabtu 20 Juli 2019.

Menurut Abdul Mukti, Muhammadiyah tidak memiliki ambisi menduduki jabatan Kementerian tertentu. Semua terserah kepada Presiden. "Beliau memiliki hak prerogatif siapa yang terbaik bagi bangsa dan negara serta loyal dan bisa bekerjasama dengan presiden serta menteri yang lain," ujarnya.

Sementara beberapa pengamat, posisi menteri yang jadi rebutan adalah kementerian yang gemuk atau kementrian yang alokasi APBN-nya besar. Salah satunya ialaha Mendikbud.

Anggaran Kemendikbud terbesar dibanding kementerian yang lain, yakni 20 persen dari total APBN, sesuai dengan amanat UUD 1945. Sementara kementerian yang lain ada di bawahnya.

Selain mengincar Mendikbud, jabatan Menteri Agama juga jadi rebutan. NU disebut juga mengincar posisi tersebut. Namun, Sekjen PBNU Helmi Faisol Zaini mengatakan, keinginan NU minta jatah meteri baru tingkat ikhtiar.

"NU tahu diri dan tidak akan memkasakan kehendak yang menjadi wewenang Presiden. Tapi kalau dimunta, NU akan memberikan kader terbaiknya," kata Helmi.

Berikut 10 kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam pagu indikatif 2019:

1. Kementerian Pertahanan
Pagu indikatif 2019: Rp 106,1 triliun
Anggaran 2018: Rp 107,7 triliun

2. Kementerian PUPR
Pagu indikatif 2019: Rp 102 triliun
Anggaran 2018: Rp 107,4 triliun

3. Kementerian Agama
Pagu Indikatif 2019: Rp 63 triliun
Anggaran 2018: Rp 62,2 triliun

4. Kementerian Kesehatan
Pagu Indikatif 2019: Rp 60,1 triliun
Anggaran 2018: Rp 59,1 triliun

5. Kementerian Sosial
Pagu Indikatif 2019: Rp 59,3 triliun
Anggaran 2018: Rp 41,3 triliun

6. Kementerian Keuangan
Pagu Indikatif 2019: Rp 46,3 triliun
Anggaran 2018: Rp 45,7 triliun

7. Kemenhub
Pagu Indikatif 2019: Rp 44,1 triliun
Anggaran 2018: Rp 48,2 triliun

8. Kemenristek Dikti
Pagu Indikatif 2019: Rp 42,3 triliun
Anggaran 2018: Rp 41,3 triliun

9. Kemendikbud
Pagu Indikatif 2019: Rp 39,2 triliun
Anggaran 2018: Rp 40,1 triliun

10. POLRI
Pagu Indikatif 2019: 76,9 triliun
Anggaran 2018: Rp 95 triliun