Ilustrasi. Penerima BPJS dari PBIN dinonaktifkan karena datanya invalid.
Ilustrasi. Penerima BPJS dari PBIN dinonaktifkan karena datanya invalid.

37.495 Peserta PBIN di Kabupaten Pasuruan Dinonaktifkan

Ngopibareng.id Ngopibareng Pasuruan 09 November 2020 11:31 WIB

Sebanyak 37.495 peserta BPJS Kesehatan dari Bantuan Iuran PBI Nasional (PBIN) di Kabupaten Pasuruan, dinonaktifkan.

Penonaktifan kepesertaan tersebut dilakukan oleh pemerintah per bulan oktober lalu, lantaran seluruh peserta tersebut terevaluasi sebagai data invalid.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Mahmudah Nur mengatakan, penonaktifan peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh anggaran APBN atau disebut PBIN ini memang rutin dilakukan sejak tahun 2019 lalu.

"Termasuk di Oktober ini ada 37 ribu kepesertaan yang kembali dinonaktifkan. Ini lantaran setelah evaluasi, kepesertaan tersebut merupakan data invalid dan akhirnya dinonaktifkan," kata Mahmudah, Senin, 9 November 2020.

Dijelaskannya, penonaktifan kepesertaan ini memang bukan hal baru lagi. Di tahun 2019 lalu juga dilakukan penonaktifan terhadap 96.738 peserta, setelah ada verifikasi administrasi.

Dan bertahap juga dilakukan hingga akhir tahun ini. "Sudah dua tahun terakhir, ada penonaktifan peserta BPJS Kesehatan," katanya.

Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan sejak tahun 2019 lalu, jumlahnya mencapai 167.270 peserta. Mahmuda menegaskan bahwa ada beberapa data invalid dari para peserta BPJS Kesehatan yang membuat Pemerintah akhirnya menonaktifkan kepesertaannya. Seperti NIK ganda, data tidak ada, sampai juga peserta sudah meninggal maupun yang sudah mampu.

"Jadi, tujuannya agar penerima BPJS Kesehatan yang disubsidi atau dibayar pemerintah pusat lewat PBIN ini benar-benar tepat sasaran, sehingga yang memang ada anomali data ini dinonaktifkan," katanya.

Seperti diketahui, klasifikasi penerima bantuan PBIN adalah berdasarkan data warga tidak mampu yang terdata dari Basis Data Terpadu milik BPS namun tahun 2015.

Namun, dari fakta dan evaluasi, data warga tidak mampu terus bergerak, sehingga ada sinkronisasi lewat BDT SIKNG (Basis data terpadu system informasi kesejahteraan next generation).

Kata Mahmudah, kendati ada peserta yang dinonaktifkan, namun peserta yang dibiayai PBIN juga ditambah.

"Dari data terakhir, jumlah peserta BPJS dari PBIN mencapai 655.396 peserta. Dan semuanya juga dari data kita yang diteruskan ke pusat, dan pusat juga mengeceknya," kata Mahmudah.

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

01 Mar 2021 14:05 WIB

Undika dan Dispendik Beri Pelatihan Animaker Pada Ratusan Guru

Pendidikan

Undika dan Dispendik Beri Pelatihan Animaker Pada Ratusan Guru

01 Mar 2021 13:30 WIB

Jatim Jadi Provinsi Terbaik Dalam Penanganan Konflik Sosial

Jawa Timur

Salah satu penilaianya, penangan Covid-19.

01 Mar 2021 13:28 WIB

Ada Kandungan Boraks, Pabrik Krupuk di Sidoarjo Digrebek Polisi

Kriminalitas

Polisi menggrebek pabrik krupuk di Sidoarjo.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...