Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya meninjau lokasi yang dipersiapkan untuk ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019. (Foto: Setpres)

256 Ribu Hektare Disiapkan Untuk Lokasi Ibu Kota Baru

Nasional 17 December 2019 22:15 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kali meninjau lokasi ibu kota negara baru, Selasa 17 Desember 2019. Lokasi yang ditinjau presiden berada di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Ya ini adalah kunjungan pertama saya setelah kita putuskan PPU (Penajam Paser Utara) ini dan di Kukar (Kutai Kartanegara) sebagai ibu kota negara (IKN)," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, lahan seluas 256 ribu hektare akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota negara baru. Dari luasan tersebut, 56 ribu hektare akan dipakai untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare.

"Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini tetapi Istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan adalah urban planner, yang menentukan mereka ya," ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, penentuan lokasi Istana nantinya akan ditentukan setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 6 bulan. Presiden berharap pada pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah dimulai.

"Kita juga melihat di sini, ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru pengerasan (jalan), yang tadi kita lewati, sudah ada. Ini memudahkan," katanya.

Dari sisi regulasi, presiden menyebutkan bahwa pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait ibu kota negara baru ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan bentuk pemerintahan ibu kota negara baru nantinya, presiden mengatakan bahwa hal tersebut akan dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR.

"Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan nanti antara pemerintah dengan DPR," lanjutnya.

Proses pemindahan ibu kota negara ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota (BOI). Presiden mengatakan, pembentukan badan otorita direncanakan akhir bulan Desember ini.

"Badan otoritas rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insyaallah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua," ujarnya.

Hingga saat ini, kepala negara sendiri belum memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota tersebut. Menurutnya, hal ini menyangkut sebuah gagasan besar sehingga harus dipikirkan secara matang.

"Ya itu nanti yang mau diputuskan, itu. Ini adalah sesuatu yang tidak harus cepat-cepat diputuskan karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak begitu. Ini pemikiran yang tidak mudah," tandasnya.

Turut mendampingi presiden saat meninjau lokasi ibu kota negara baru antara lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

18 Sep 2020 15:40 WIB

Film House at the End of the Street, Aksi Horor Jennifer Lawrence

Film

Jennifer Lawrence bermain dalam film bergenre horor.

18 Sep 2020 15:25 WIB

Kru Helikopter PT NUH Selamat, Sayang Belum Berhasil Dievakuasi

Timur Indonesia

Tim gabungan belum berhasil mengevakuasi kru karena faktor cuaca.

18 Sep 2020 15:10 WIB

Bupati Pasuruan Launching Tim Covid Hunter

Ngopibareng Pasuruan

Pemerintah akan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...