104 Capim KPK Lolos Tahap Uji Kompetensi, LHKPN Tak Jadi Penentu

Panitia seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 104 orang yang lolos tahap dua yaitu uji kompetensi.

Ketua Pancel Capim KPK, Yenti Garnarsih mengatakan untuk tahapan selanjutnya capim KPK akan melanjutkan tahapan lanjutan yaitu psikotes. Tahapan ini akan dilakukan pada 28 Juli 2019.

"Keputusan pansel capim KPK masa jabatan 2019-2023 tidak dapat diganggu gugat," kata Yenti dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 22 Juli 2019.

Namun lolosnya capim KPK jilid V ini ada sedikit keanehan. Pasanya, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ternyata tidak menjadi alasan untuk lulus seleksi.

Yenti menambahkan, penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN telah melampirkan surat keterangan untuk siap melaporkan LHKPN jika terpilih menjadi Pimpinan KPK periode 2019-2023.

"LHKPN itu waktu seleksi administrasi ada lembar pernyataan di atas materai. Jadi apabila terpilih, yang bersangkutan bersedia memberikan LHKPN," katanya.

Pakar Hukum Universitas Trisakti ini menuturkan, jika ada unsur penyelenggara negara dalam hal ini Jaksa, Polri, PNS atau unsur lainnya, maka mereka diwajibkan memberikan LHKPN. "Tapi yang sekarang bersedia menyerahkan lembar LHKPN," kata Yenti.

Selain itu, Yenti menyebut penyelenggara negara yang terpilih menjadi Pimpinan KPK periode 2019-2023 harus bersedia mundur dari jabatannya. "Bersedia tidak rangkap jabatan, artinya meninggalkan pekerjaannya sementara," kata Yenti.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kepatuhan para pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaporan LHKPN. Sebab, penyelenggara negara wajib secara berkala melaporkan LHKPN pada KPK sesuai UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Harusnya salah satu poin penilaian administrasi dari para pansel adalah kepatuhan dalam konteks melaporkan harta kekayaan ke KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya. 

Kurnia menyatakan, kandidat capim KPK yang melanggar aturan terkait pelaporan LHKPN secara berkala akan dipertanyakan integritasnya. ICW pun meminta Pansel Capim KPK secara tegas mendeligitimasi keikutsertaan kandidat tersebut.

"Jika ada figur-figur yang melanggar aturan itu, kita berharap pansel bisa mendeligitimasi orang-orang tersebut dari proses seleksi pimpinan KPK. Karena bagaimanapun untuk menilai figur ini berintegritas, salah satunya dilihat dari kepatuhan dalam melaporkan LHKPN," kata Kurnia.

Kurnia pun mempertanyakan, apakah penyelenggara negara yang ikut Capim KPK rutin melaporkan LHKPN atau tidak. Menurutnya, kalau tidak secara rutin capim KPK tersebut dipertanyakan integritasnya. "Kalau gak pernah, bagaimana kita mau nilai orang itu berintegritas atau tidak," kata Kurnia. (wit/ant)

Berikut 104 Capim KPK Yang Lolos Tahap Uji Kompetensi