Presiden Joko Widodo bubarkan 10 lembaga negara non kementerian. (Fa-Vidhi/Ngopibareng.id)
Presiden Joko Widodo bubarkan 10 lembaga negara non kementerian. (Fa-Vidhi/Ngopibareng.id)

10 Lembaga Non Kementerian Dibubarkan Jokowi Lewat Perpres

Ngopibareng.id Nasional 29 November 2020 15:30 WIB

Peraturan Presiden (Perpres) No 12 tahun 2020 resmi dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Isinya membubarkan 10 lembaga negara non kementerian.

Kesepuluh lembaga tersebut adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Setelah dibubarkan, fungsi ke-10 lembaga tersebut dialihkan ke kementerian terkait. Pertama, Dewan Riset Nasional yang dibentuk pada 2005 dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kedua, Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk pada 2006 dialihkan ke Kementerian Pertanian. Ketiga, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang dibentuk pada 2008 dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keempat, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kelima, Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Agama.

Keenam, Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk pada 2016 dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketujuh, Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk pada 1989 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kedelapan, Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk pada 2004 dialihkan ke Kementerian Sosial. Kesembilan, Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk pada 2015 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kesepuluh, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk pada 2018 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini," demikian tertulis dalam pasal 4 ayat 2 Keppres tersebut.

Pengalihan fungsi tersebut juga nantinya akan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Keppres tersebut ditetapkan Presiden Jokowi pada 26 November 2020 dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan. (Ant)

Penulis : Dyah Ayu Pitaloka

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

16 Jan 2021 10:15 WIB

Satpol PP Kota Malang Segel Satu Cafe Langgar Aturan PPKM

Jawa Timur

Tidak boleh beroperasi selama dua pekan.

16 Jan 2021 09:58 WIB

Bantuan Kemanusiaan PMI Sulteng Tiba di Mejene dan Mamuju

Nasional

Bantuan tiba di Kota Mamuju pada Sabtu, 16 Januari 202i, pagi.

16 Jan 2021 09:36 WIB

Longsor Sumedang, 25 Orang Meninggal dan 15 Hilang

Nasional

Longsor di Sumedang terjadi pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...