Hak Pemerintah atas Laba Pos: RI Vs. Jerman
SAPA#0861: Dengan tetap menguasai 100% saham (tanpa korporatisasi), pemerintah RI berhak sepenuhnya atas seluruh laba Pos Indonesia tahun 2016 sebesar Rp 303 M. Dengan korporatisasi, pemerintah Jermah tinggal memiliki saham 20,9% di Deutsche Post DHL. Tapi DP-DHL tumbuh hadir di lebih dari 200 negara dan menghasilkan laba dengan hak 45x lipat dibanding hak pemerintah RI di Pos Indonesia. Pertanyaannya, sebagai pesaham minoritas, bagaimana pemerintah Jerman mengendalikan jasa pos yang merupakan hajat hidup masyarakat luas? Di negara manapun, pemerintah memegang otoritas penuh untuk mengatur perusahaan di negaranya melalui undang undang dan regulasi terkait. Sebagai warga negara, apa preferensi Anda dalam hal model pengelolaan BUMN? Korporatisasi seperti Pos Jerman atau tanpa korporatisasi seperti Pos Indonesia? Sarapan Pagi dipersembahkan oleh SNF Consulting https://t.me/sarapanpagi — di SNF Consulting.

Hak Pemerintah atas Laba Pos: RI Vs. Jerman

DITULIS USER

Manajemen
ngopiTURIAL 11 Nov 2017 WIB

Dengan saham 20,9% pemerintah Jerman melalui KfW Bankengruppe berhak EUR 552 Juta (Rp 8,3T) atas laba Deutsche Post DHL 2016 sebesar EUR 2,639 Milyar (Rp 40T). Pemerintah Jerman juga menerima pajak EUR 351 Juta (Rp 5,3T) dari laba tersebut. Total pemerintah Jerman berhak Rp 13,6T atas laba Deutsche Post DHL.

Dengan 100% saham, Pemerintah RI berhak terhadap seluruh laba Pos Indonesia 2016 sebesar Rp 204 M. Ditambah pajak atas laba Rp 99 M total pemerintah RI berhak Rp 303M atas laba Pos Indonesia. 1/45 hak pemerintah Jerman di Deutsche Post DHL.

 

SOP, KPI, Studi Kelayakan, Kelas Manajemen, Road Map, Konsultan Manajemen, Konsultan Bisnis, Konsultan Manajemen Bisnis, Management Sparring Partner, SNF Consulting

Penulis : Manajemen

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.