Mereka Yang Terusir

09 Mar 2019 15:59   Feature
Mereka Yang Terusir
Warga syiah di pengungsian Sidoarjo (Sumber: Syam 2018)

Kampung halaman menjadi tempat pulang terindah bagi perantau, bisa mengenang masa-masa kecil, silaturrahmi dengan teman-teman dulu dan juga menghilangkan penat dari keramaian kota yang sedang kita rantaui. Begitulah kampung halaman yang menjadi rumah utama di dunia. Jika kita merantau atas kehendak diri sendiri untuk bekerja atau mencari ilmu dan lain sebagainya, namun berbeda dengan warga syiah yang merantau bukan atas kehendaknya sendiri. Warga syiah terpaksa merantau dari kampung halamannya Dusun Nangkrenang, Desa Karang gayam Kabupaten Sampang ke Stadion sampang (pengungsian pertama) selama hampir satu tahun dan berakhir di Rumah Susun Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo yang sudah 6 tahun sejak pengusiran.

Jika selama kita merantau, pasti ada rasa rindu terhadap kampung halaman, begitu pula warga syiah yang diasingkan dari kampung halamannya. Apalagi ketika idhul fitri yang menjadi hari spesial bagi masyarakat muslim, akan tetapi bagi syiah mereka hanya bisa mengunjungi beberapa hari saja untuk silaturrahmi dan merayakan idhul fitri di tempat pengungsian, merekapun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk kembali ke kampung halaman untuk menjaga keamanan warga. Padahal menurut Iklil Almilal dusun tersebut sudah kondusif dan warga biasa saja menyapa teman-teman syiah saat pulang ke Sampang beberapa hari atau bahakan seminggu, jadi alasan keamanan bukan suatu halangan lagi bagi warga syiah untuk pulang (28/02/18).

Rekonsiliasi dari pemerintah untuk warga syiah menurut saya kurang maksimal, enam tahun berlalu sudah, tapi belum ada kejelasan padahal dalam sila kelima sudah dijelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Akan tetapi keadilan itu belum 100% untuk warga syiah, pemerintah hanya memulangkan warga syiah saat  pemilihan umum untuk menggugurkan kewajibannya  sebagai pemilih aktif. Merekapun dijaga sangat ketat saat pemilihan, mengapa tidak dipulangkan untuk menetap dan terus dijaga oleh polisi atau tni, jika polisi bangkalan tidak mampu untuk menjaga warga syiah sebagai warga negara, polisi jawatimur menurut saya mampu menjaga keamanan warga syiah di rumahnya dengan ribuan personilnya.

Pada saat warga syiah di pengungsianpun meninggal, mereka ditolak untuk dikuburkan di Sampang, bukan kah menjadi impian setiap manusia untuk dikebumikan di rumah halaman. Mereka terus berada ditempat yang bukan rumahnya,  Belum di seriusi tentang kepulangan warga syiah oleh pemerintah,  ditambah ada wacana relokasi warga syiah ke benowo, surabaya atau transmigrasi keluar pulau jawa namun ditolak oleh warga syiah. Perlu dan harus adanya turun tangan dari pemkab sampan atas warganya sehingga mereka bisa kembali pulang di tanah leluhur atau di tanah kelahirannya.

Berbeda dengan penanganan kasus konflik Syiah di Pasuruan yaitu kecamatan Bangil. Sebelum terjadinya unjuk rasa besar-besaran, aparat kepolisian menghindari aksi tersebut dengan pendekatan persuasive yaitu mengadakan pertemuan-pertemuan semua tokoh agama beserta  korlap aksi unjuk rasa menolak syiah. Pertemuan-pertemuan yang diadakan salah satunya menghindari hal-hal yang buruk terjadi saat melakukan aksi dan yang paling penting aksi tersebut tidak terjadi demi keamanan pasuruan khususnya kecamatan bangil.

Pendekatan secara persuasive tersebut tidak membuahkan hasil sehingga unjuk rasa tetap berlangsung, akan tetapi pengamanan dari pihak kepolisian sangat ketat sehingga ujuk rasa anti syiah berjalan sebagaimana mestinya tanpa  menimbulkan kerugian, walaupun beberapa profokator dari pihak aswaja sengaja membuat kondisi sekitar pondok Syiah tegang dengan aksi pelemparan botol pada rumah-rumah yang dianggap syiah dan ujaran kebencian di sekitar pondok yang menyebabkan para santri juga ikut beradu mulut, konflik tersebut terus menerus terjadi setelah aksi unjuk rasa. Walaupun setelahnya itu pihak pesantren menolak keamanan dari polisi, karena ditakutkan aka nada ketegangan dari santri dan juga orang tua santri. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat polisi setempat putus asa untuk keamanan, polisi setempat tetap menjaga pesantren dengan memakai baju pereman.

 

Setelah melakukan aksi tersebut, polisi juga melakukan berbagai pengamanan pasca aksi yaitu dengan menerapkan penegakan hokum muali dari memperoses laporan dugaan tindak pidana dalam bentuk aksi kekerasan. Kedua polisi juga melakukan pengamanan di empat tempat yang diduga rawan gangguan dan yang ketiga polisi terus membuka komunikasi, khususnya menyelenggarakan pertemuan bersama tokoh agama dan oramas-ormasnya. 

 

Seandainya polisi yang bertugas di sampang juga memiliki model pengamanan seperti yang ada di pasuruan, maka kemungkinan yang terjadi tidak akan ada pembakaran ataupun pengusiran dari rumah sendiri. Akan tetapi hal tersebut lagi-lagi tidak terjadi di Sampang, komunikasi persuasi yang dilakukan terus menerus sangat dibutuhkan oleh beberapa korban pengusiran dan tokoh agama pasca pengusiran, polisi juga melakukan negosiasi dan diplomasi dengan kesiagaan pasukan yang memeadai, sehingga para korban merasa dilindungi sebagai warga Negara.

 

 

Pemerintah kali ini harus melihat kemanusiaan yang terjadi di sampang selama bertahun-tahun agar disekitarnya tidak terjadi hal yang sama dan menganggap pemerintah acuh, hanya karena mayoritas bukan berarti minoritas salah. Warga syiah bukan boneka bermain yang hanya dipulangkan dan dijaga ketat saat pemilihan umum saja, mereka berhak pulang ke rumah mereka masing-masing. 

Dalam pembukaan UUD 1945 bahkan telah dijelakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Diperkuat dengan sila ke lima yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.  Mereka warga Negara Indonesia akan tetapi mereka diperlakukan seperti bukan warga Negara Indonesia,  mereka perlu kembali, urusan keyakinan hanya individu dan tuhannya yang tau. (ISI)