Berpijak pada Rakyat dan Komunitas Terkecil

Berpijak pada Rakyat dan Komunitas Terkecil

DITULIS USER

Saifullah Yusuf (Gus Ipul)
ngopiOPINI 22 Mar 2017 WIB

Perubahan berkelanjutan bisa terjadi jika mendapat dukungan rakyat dan komunitas terkecil. Segala program pemerintah yang mengarah kepada perubahan dapat tanpa membuahkan hasil jika tidak melibatkan mereka. Karena itu, mereka harus menjadi sumber penggerak perubahan.

Bagaimana mendorong rakyat dan komunitas terkecil untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan Jawa Timur? Pertama, setiap kebijakan harus mampu menangkap kebutuhan dan aspirasi mereka. Kedua, setiap kebijakan yang mendorong perubahan harus terdesiminasi sampai ke komunitas terkecil.

 Kita tahu masih banyak program dan kerja aksi pemerintah yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Atau setidaknya berjarak dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Sehingga, selain menjadikan program dan kerja aksi tersebut kurang optimal, tidak jarang malah menimbulkan problem baru dalam masyarakat.

 Karena itu, membawa perubahan berkelanjutan di Jawa Timur, memerlukan paradigma baru dalam proses-proses pengambilan keputusan. Selain melalui mekanisme konvesional birokratis seperti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), diperlukan juga berbagai riset kebijakan (policy reseach) untuk memastikan sebuah kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Penelitian yang diselenggarakan pemerintah harus berbeda dengan penelitian untuk kepentingan akademik. Lembaga yang menjadi bagian dari pemerintahan seperti Dewan Riset Jawa Timur juga harus berorientasi pada policy. Maka keanggotaan di dalamnya harus mencerminkan visi misi atau jalan aksi yang mau ditempuh pemerintah.

Proses pengambilan keputusan yang berbasis kebutuhan rakyat bukan tidak beresiko. Membutuhkan proses dan waktu yang lama. Namun, demikianlah sejatinya proses pemerintahan berlangsung. Untuk sebuah kebijakan yang melibatkan rakyat banyak, proses itu tetap harus dilakukan.

 Di luar negeri, kebijakan untuk melakukan reklamasi bisa dilakukan melalui proses publik bertahun-tahun. Masyarakat diberi hak dan akses untuk berseberangan dengan rencana kebijakan tersebut. Jika kemudian dari debat publik tersebut, mudharat sebuah kebijakan lebih banyak, bukan mustahil kebijakan tersebut dibatalkan. Sebaliknya, jika manfaat yang lebih menonjol, kebijakan itu bisa cepat diputuskan.

 Pemerintahan yang mengambil paradigma menjadikan rakyat dan komunitas terkecil sebagai pijakan, membutuhkan tipe kepemimpinan yang mau mendengar. Bukan kepemimpinan yang sekadar memerintah. Kepemimpinan yang juga komunikatif. Mampu membangun komunikasi dengan rakyat. Kepemimpinan yang menjadikan rakyat dan komunitas terkecil sebagai subyek. Tidak sekadar obyek.

 Pemerintahan yang menjadikan komunitas terkecil sebagai pijakan mengandaikan adanya model komunikasi yang lebih merakyat. Model komunikasi yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Model komunikasi yang memungkinkan pola interaksi langsung baik secara vertikal maupun horisontal.

Dalam era digital seperti sekarang, membangun model komunikasi seperti ini bukan persoalan yang berat. Berbagai platform digital bisa diciptakan untuk memudahkan adanya pola interaksi dua arah sekaligus: vertikal maupun horisontal. Digitalisasi sistem informasi dalam masyarakat akan mampu menggaet kedua tujuan tersebut.

 Lantas siapa yang dimaksud dengan rakyat dan komunitas terkecil ini? Rakyat adalah seluruh orang yang berada dalam suatu wilayah pemerintahan dan taat kepada kekuasaan pemerintahan negara tersebut. Dalam pemerintahan, kewenangan sebagian dilimpahkan kepada provinsi, dan kabupaten atau kota.

 Rakyat dalam hal ini adalah warga sipil yang terorganisir. Dalam konteks pemerintahan yang partisipatoris, rakyat adalah warga sipil yang terorganisir mulai dari komunitas terkecil yang disebut dengan Rukun Tetangga. Karena itu, Rukun Tetangga menjadi bagian penting sebagai pijakan membangun partisipasi warga.

 Partisipasi rakyat yang berbasis pada rukun tetangga inilah yang akan menjadi modal untuk menggerakkan perubahan. Perubahan yang berlandaskan kepada partisipasi rakyat. Perubahan yang tidak lepas dari kondisi sebelumnya. Perubahan yang berkelanjutan dengan sasaran tunggal: Jawa Timur Makmur dan Terdepan. *)

 

Penulis : Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

Bagikan artikel ini

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang ditulis oleh user. Tanggung jawab isi sepenuhnya pada user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini. Namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.