Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan mencatat, kasus ISPA sempat turun dari 2.218 pasien pada minggu ke-31 menjadi 2.071 pasien pada minggu ke-32. Angka kembali turun menjadi 1.970 pasien pada minggu ke-33.

Namun, tren berbalik naik. Pada minggu ke-34 tercatat 2.095 pasien. Kemudian naik menjadi 2.319 pasien pada minggu ke-35. Puncaknya terjadi pada minggu ke-36 dengan 2.549 pasien.

"Data update dari faskes ada kenaikan sekitar 200-an per minggunya. Mayoritas keluhan pasien adalah ISPA," kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Lamongan, dr. Yani Khairurakhmawati, kepada wartawan,  Senin 21 Seotember 2026.

Menurut Yani, kemarau panjang dan kondisi lingkungan yang berdebu menjadi faktor dominan gangguan pernapasan. 

Meski kunjungan pasien meningkat, kondisi penderita masih dalam kategori gejala umum.

"Alhamdulillah influenza ini tidak berlanjut ke penyakit paru," ujar Yani.

Lonjakan kasus juga tersebar di sejumlah wilayah. Dalam dua pekan terakhir, Puskesmas Mantup mencatat kasus tertinggi dengan 390 pasien. Disusul Puskesmas Kembangbahu 312 pasien dan Puskesmas Babat 292 pasien.

Dinkes mengimbau warga meningkatkan daya tahan tubuh selama kemarau panjang. Warga juga diminta mencukupi kebutuhan cairan dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi paparan debu yang dapat memicu gangguan saluran pernapasan.

"Alhamdulillah, struktur DPRT di tiga kecamatan sudah tuntas. Semua kelurahan terisi. Antusiasme warga bergabung di Nasdem melebihi harapan," terang Ketua DPD Partai Nasdem Kota Kediri, Khusnul Arif, ditemui usai mengikuti Sosialisasi Infrastruktur Sampah Minggu, 20 September 2026.

Selain tingkat ranting, pengurus kecamatan (DPC) juga telah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi dan penguatan struktur guna menyambut pesta demokrasi mendatang. Pelantikan dan pengukuhan seluruh tingkatan direncanakan berlangsung November 2026.

Diketahui, saat ini Nasdem memiliki empat kursi di DPRD Kota Kediri. Pihak partai menyatakan optimis tidak sekadar mempertahankan, melainkan menambah perolehan kursi pada Pemilu 2029.

"Target kami empat kursi bertahan, semoga bisa bertambah menjadi lima atau lebih. Nasdem bertekad menjadi kekuatan dominan di Kota Kediri," harapnya.

Kata Khusnul Arif, kader yang telah bertarung di Pemilu 2024 sebagian besar dipastikan kembali maju. Selain itu, tokoh masyarakat dan elemen baru mulai bergabung untuk memperkuat barisan.

Beberapa waktu lalu kepengurusan baru juga telah menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan ketua partai politik lain, tokoh masyarakat, serta tokoh agama di Kota Kediri. Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan struktur baru dan menjaga dinamika politik yang sehat.

"Kami menjaring kader dari beragam unsur. Semakin berwarna struktur kami, semakin lengkap aspirasi yang kami salurkan," pungkas pria yang juga seorang wakil ketua Komisi D DPRD Jatim dan pengusaha media tersebut.

Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP. Tindakan tegas ini dilakukan setelah pengawas menemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor.

KKP menilai keberadaan udang impor tersebut berpotensi memicu persaingan tidak sehat. Kondisi itu juga dinilai meresahkan pembudidaya udang lokal.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono, menegaskan, produksi udang vannamei dalam negeri saat ini sudah mencukupi kebutuhan nasional.

"Vannamei ini produksi di Indonesia ada, harusnya enggak perlu impor. Banyak pembudidaya kita yang sudah menghasilkan vannamei, dan ini menjadikan persaingan tidak sehat. Ini bukan lagi sekadar larangan, tetapi sudah menjadi keresahan dari masyarakat," ujarnya kepada jurnalis di Lamongan.

Lebih jauh Ipung, sapaan akrab  Direktur Jenderal PSDKP KKP itu, sebanyak 144 ton udang yang ditemukan di lokasi kini resmi dipasang segel pengawasan. KKP selanjutnya akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendalami aktivitas impor perusahaan.

Pendalaman dilakukan untuk menelusuri rekam jejak dan histori kegiatan impor PT BMI.

"Prinsipnya kami dari Ditjen PSDKP, ketika ada pelanggaran, kami tegas lakukan penyegelan untuk tindak lanjut selanjutnya. Apakah ini nanti termasuk unsur administrasi atau unsur pidana, tim kami yang akan menindaklanjuti," tandasnya.

Penanganan kasus ini melibatkan sejumlah unsur internal KKP. Di antaranya Ditjen Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).

KKP juga menggandeng Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pengawasan dilakukan secara berlapis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

"Kami membawa tim dari Pajak, Ditjen Pajak. Artinya apa? Ini serius, berlapis kita, supaya taat. Ketika pelaku usaha melakukan kegiatan dengan taat, maka semuanya akan sesuai dengan harapan dan masyarakat tidak akan komplain. Kalau tidak taat, pasti ada komplain, dan pemerintah wajib turun tangan," pungkasnya.

Sementara itu, pihak PT Bumi Menara Internusa saat dikonfirmasi masih bungkam. Manajemen belum memberikan komentar terkait penyegelan 144 ton udang impor tersebut.

Banyuwangi konsisten menggelar kejuaraan balap sepeda downhill. Kualitas lintasan serta penyelenggaraan BIG Downhill 2026 dinilai mampu menghadirkan kompetisi yang menarik sekaligus menjadi sarana berkumpulnya para pembalap sepeda gunung.

Daisy mengaku terkesan dengan skala penyelenggaraan BIG Downhill tahun ini. Dari berbagai kejuaraan downhill yang pernah dikawalnya, ajang di Banyuwangi tersebut menjadi salah satu yang paling berkesan, terutama dari jumlah pebalap yang ambil bagian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Banyuwangi dan panitia penyelenggara yang dinilai mampu mengemas kejuaraan berstatus UCI Class 1 (C1) tersebut dengan baik.

“BIG Downhill juga telah berkembang menjadi ruang pertemuan bagi komunitas dan pebalap sepeda gunung dari berbagai daerah. Kondisi cuaca yang cerah saat babak final turut memberikan pengalaman positif bagi para peserta,” katanya.

Melihat potensi lintasan dan penyelenggaraan yang terus berkembang, Daisy berharap BIG Downhill ke depan dapat menarik lebih banyak pebalap dari berbagai negara.

“Saya sangat berharap pada penyelenggaraan tahun depan, akan makin banyak pembalap mancanegara yang datang dan bergabung di Banyuwangi,” sambungnya.

Ketua Panitia Penyelenggara BIG Downhill 2026, Munif, mengatakan, kejuaraan tersebut telah konsisten digelar selama tujuh tahun sejak 2020. Tahun ini, BIG Downhill diikuti 216 pebalap yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai Jawa Timur, Bali, Batam, Sulawesi, NTB, Jakarta, Tangerang, hingga Jawa Tengah.

Menurut Munif, pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, peserta mancanegara yang ambil bagian cukup banyak, di antaranya berasal dari Iran, Thailand, Filipina, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, hingga Australia. Tahun ini, jumlah peserta internasional mengalami penurunan yang antara lain dipengaruhi kondisi golabal ekonomi dunia.

Meski dari sisi peserta turun, namun kualitas penyelenggaraan BIG Downhill terus ditingkatkan. Ajang tersebut juga telah menjadi salah satu pintu lahirnya pemmbalap yang kemudian mampu berkompetisi di tingkat internasional.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dwi Handayani menjelaskan, salah satu daya tarik BIG Downhill adalah karakteristik lintasan Gantasan Bike Park yang memiliki tantangan tersendiri bagi para pebalap.

Lintasan sepanjang 2,3 kilometer tersebut menjadi salah satu lintasan downhill yang cukup panjang di Indonesia. Karakter tanah dan kontur lintasan yang berbeda antara sektor atas dan bawah membuat para pebalap harus cermat menentukan strategi.

“Bagian atas lintasan selalu basah dan lembap karena berada di dalam kawasan hutan. Sebaliknya, sektor bagian bawah selalu kering, bahkan meski diguyur hujan sekalipun. Hal ini membuat laju sepeda makin kencang dan menjadi dilema tersendiri bagi para atlet,” jelasnya.

Selain karakter tanah, Gantasan Bike Park juga menyuguhkan beragam obstacle yang menguji kemampuan dan keberanian para pebalap. Di antaranya tanjakan, turunan curam, tikungan tajam, bebatuan, drop pohon, wallride kayu, super bowl, hingga big drop.

Tantangan tersebut membuat BIG Downhill bukan sekadar ajang adu kecepatan. Para pebalap dituntut mampu membaca karakter lintasan, mengatur strategi, sekaligus menjaga konsentrasi hingga garis finis.

Tingginya tingkat kesulitan lintasan pun membuat sejumlah pebalap sempat terjatuh saat melaju pada babak final. Namun, tantangan inilah yang menjadi salah satu daya tarik Gantasan Bike Park sekaligus memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu destinasi sport tourism yang terus berkembang.

Menurut jadwal film ini akan tayang 1 Oktober 2026 ini mengangkat sosok Letjen TNI (Purn.) Djamin Ginting, pemuda asal Tanah Karo yang menjadi tokoh sentral pergerakan kemerdekaan Indonesia. Melalui layar lebar, penonton diajak menyaksikan dedikasi seorang pahlawan yang berani keluar dari zona nyaman demi bangsa.

Rako Prijanto menjelaskan, Djamin Ginting merupakan sosok yang berani keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko besar. Ia menggunakan strategi yang tidak biasa dalam menghadapi situasi pada masanya. Keberanian tersebut menjadikannya pahlawan nasional yang dikenang hingga kini.

"Dia berpikir visioner, melakukan strategi yang out of the box, dan berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman," ujar Rako pada konferensi pers di Jakarta, Minggu. Ia menambahkan, pengambilan risiko inilah yang membuat Djamin menjadi sosok istimewa di tengah perjuangan kemerdekaan.

Menurut Rako, keberanian Djamin dalam mengambil keputusan di era peperangan dapat diterjemahkan ke masa kini. Setiap orang memiliki bentuk perjuangan berbeda di zamannya masing-masing. Yang penting adalah bagaimana cara menghadapi dan memanfaatkan situasi tersebut.

Relevansi dengan Tantangan Masa Kini

"Menurut saya ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini juga," kata Rako. Ia meyakini setiap orang pasti menemui perjuangan masing-masing di era saat ini. Hanya cara menghadapi dan strategi yang menentukan kesuksesan nantinya.

Rako membuat perbandingan menarik antara masa lalu dan masa kini. Jika Djamin pada masanya belajar bahasa Belanda untuk memahami situasi yang dihadapi, generasi sekarang perlu memahami perkembangan teknologi digital. Pemahaman tersebut akan membuka peluang kemajuan bagi siapa saja yang mau belajar.

Djamin Ginting lahir pada 1921 dan mengenyam pendidikan bentukan Belanda di Handelsschool. Namun ia kemudian menyadari ketidakadilan dari sistem kolonial. Bahkan ia sempat bergabung dengan tentara Gyugun bentukan Jepang demi meraih janji kemerdekaan.

Persembahan untuk Orang Tua dan Generasi Mendatang

Sementara itu Riahna Djamin Ginting, anak dari Djamin Ginting, mengatakan film tersebut dibuat sebagai persembahan bagi kedua orang tuanya. Sekaligus upaya memperkenalkan sejarah perjuangan kemerdekaan kepada generasi mendatang. Meski sang ayah telah tiada, Riahna ingin kenangan perjuangannya tetap hidup.

Ia bercita-cita supaya generasi yang akan datang bisa melihat bagaimana Indonesia waktu itu berjuang dengan gigih. Pemahaman terhadap sejarah ini penting untuk membentuk karakter bangsa.

Film berdurasi sekitar 1 jam 50 menit ini menangkap periode perjuangan Djamin Ginting pada 1945-1948. Riahna mengakui film tidak dapat memuat seluruh perjalanan hidup Djamin karena keterbatasan durasi. Namun periode tersebut dipilih karena merupakan masa paling krusial dalam perjuangannya.

Harapan untuk Indonesia yang Lebih Maju

Riahna berharap semangat perjuangan tersebut dapat diteruskan dalam konteks Indonesia saat ini. Meski Indonesia sudah merdeka, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia mengajak generasi muda untuk memperjuangkan Indonesia supaya lebih berkembang dan merasakan keadilan serta kemakmuran.

"Jadi kalau sekarang kita sudah merdeka. Saya minta supaya kita bisa memperjuangkan Indonesia supaya lebih berkembang," katanya. Perjuangan tidak berhenti pada kemerdekaan politik, tetapi berlanjut pada pembangunan bangsa di segala bidang.

Film ini mengisahkan perjalanan Djamin (diperankan oleh Rafi Sudirman) dari seorang pemuda yang mengenyam pendidikan Belanda hingga menjadi tokoh sentral pergerakan kemerdekaan. Transformasi pemikiran dan keberaniannya mengambil keputusan sulit menjadi benang merah cerita.

Peran Film Biopik dalam Pendidikan Sejarah

Film biopik seperti "Djamin Setia Selamanya" memiliki peran strategis dalam pendidikan sejarah bagi generasi muda. Berbeda dengan buku teks yang terkesan kaku, film mampu menghadirkan pengalaman emosional yang lebih mendalam. Penonton tidak hanya memahami fakta sejarah, tetapi juga merasakan perjuangan yang dialami para pahlawan.

Generasi muda saat ini tumbuh di era digital dengan banyak distraksi. Film sejarah menjadi salah satu cara efektif untuk menarik perhatian mereka terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Melalui visualisasi yang menarik, pesan moral dapat tersampaikan dengan lebih kuat.

Menjaga Memori Kolektif Bangsa

Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional dengan kisah perjuangan yang luar biasa. Sayangnya, tidak semua kisah tersebut terekam dengan baik dalam memori kolektif bangsa. Film-film biopik berperan penting dalam menjaga memori tersebut agar tidak hilang ditelan waktu.

Djamin Ginting merupakan pahlawan dari Sumatera Utara yang perannya sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan di wilayah tersebut. Namun kisahnya mungkin belum banyak dikenal di luar Sumatera Utara. Film ini diharapkan dapat memperkenalkan sosoknya ke seluruh Indonesia.

Tantangan Produksi Film Sejarah

Membuat film sejarah bukanlah pekerjaan mudah. Produser harus melakukan riset mendalam untuk memastikan akurasi fakta. Selain itu, mereka juga harus menyeimbangkan antara akurasi sejarah dengan kebutuhan dramatisasi untuk kepentingan sinematik.

Tim produksi "Djamin Setia Selamanya" melibatkan keluarga Djamin Ginting dalam proses pembuatan film. Hal ini memastikan bahwa karakter dan peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kenyataan. Keterlibatan keluarga juga memberikan legitimasi moral pada film tersebut.

Harapan untuk Industri Film Indonesia

Kehadiran film "Djamin Setia Selamanya" diharapkan dapat menginspirasi produser lain untuk mengangkat kisah pahlawan nasional lainnya. Indonesia memiliki kekayaan sejarah yang sangat besar namun belum banyak diangkat ke layar lebar. Setiap daerah memiliki pahlawan dengan kisah unik yang layak untuk diceritakan.

Penulis: Nurul Huda

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Kick-off Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2026 di SDN Menteng 01, Jakarta, Kamis 17 September 2026. Menurutnya, pemeriksaan gigi menjadi salah satu prioritas dalam program CKG yang perlu dimanfaatkan seluruh anak sekolah.

"Berita baiknya, pemeriksaan gigi adalah salah satu prioritas pemerintah dalam program Cek Kesehatan Gratis," ujar Prof. Dante. Namun ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan CKG anak sekolah, masalah karies justru menjadi yang paling banyak ditemukan. Data tersebut menunjukkan perlunya intervensi lebih masif dalam menjaga kesehatan gigi anak.

Jangan Tunggu Sakit Baru Berobat

Prof. Dante menegaskan, masalah gigi tidak seharusnya baru ditangani ketika sudah menimbulkan rasa sakit. Pendekatan yang tepat adalah melalui pemeriksaan rutin setiap enam bulan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut setiap hari juga perlu dibangun sejak usia sekolah.

"Intervensi kesehatan gigi yang paling tepat adalah melalui promotif dan preventif, bukan menunggu sakit kemudian mengobatinya," katanya. Ia menjelaskan, sekolah menjadi salah satu kunci karena di sana terdapat Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dokter kecil, pramuka, dan berbagai kegiatan. Semua platform tersebut dapat digunakan untuk membangun kebiasaan sehat.

Menurutnya, pendekatan preventif terbukti lebih efektif dan ekonomis dibandingkan pengobatan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mencegah komplikasi kesehatan yang lebih serius di kemudian hari.

Sekolah Jadi Garda Terdepan

Prof. Dante mendorong sekolah untuk mengajarkan hal-hal sederhana terkait perawatan gigi. Mulai dari cara menyikat gigi yang benar, memilih makanan yang baik untuk kesehatan gigi, hingga mengenalkan penggunaan pasta gigi berfluoride. Semua materi tersebut dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

Ia juga mengusulkan konsep menarik dengan melibatkan para murid sebagai "detektif gigi berlubang". Anak-anak dapat dilatih untuk membantu mengenali tanda-tanda masalah gigi pada teman-temannya. Pendekatan peer-to-peer seperti ini dinilai efektif karena anak cenderung lebih terbuka dengan sesama teman.

Selain pemeriksaan rutin, Prof. Dante mengingatkan pentingnya waktu menyikat gigi yang tepat. Yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Kebiasaan sederhana tersebut perlu dibangun sejak anak-anak agar menjadi bagian dari perilaku hidup sehat.

Sekedar informasi BKGN 2026 mengusung tema "Gigi Kuat, Senyum Sehat, Indonesia Hebat" dengan subtema "Periksa, Tindak Lanjut, Jaga Kesehatan Gigi dan Mulut." Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kemenkes, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), serta Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia.

Kolaborasi tersebut juga melibatkan mitra swasta untuk memperluas jangkauan program. Sinergi multipihak ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target kesehatan gigi nasional.

Wakil Ketua PB PDGI, drg. Tari Tritarayati, mengatakan BKGN telah menjadi bagian dari kolaborasi untuk mendekatkan edukasi dan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat. Program ini pertama kali dilaksanakan pada 2010 dan terus berkembang hingga kini.

Tidak Berhenti di Pemeriksaan

"Kami ingin memperkuat upaya promotif dan preventif agar kepedulian terhadap kesehatan gigi tidak berhenti pada pemeriksaan," ujar drg. Tari. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut berupa perawatan dan kebiasaan menjaga kesehatan gigi secara konsisten.

Menurutnya, banyak anak yang sudah diperiksa namun tidak melanjutkan dengan perawatan yang direkomendasikan. Hal ini menyebabkan masalah gigi berlubang terus berlanjut hingga menimbulkan komplikasi lebih serius.

Memasuki penyelenggaraan ke-17, BKGN 2026 diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat kebiasaan menjaga kesehatan gigi. Kick-off yang digelar di SDN Menteng 01 diisi dengan edukasi kesehatan gigi, pemeriksaan gigi gratis, serta praktik menyikat gigi bersama bagi para siswa.

Dampak Jangka Panjang Kesehatan Gigi Anak

Masalah gigi berlubang pada anak tidak hanya berdampak pada kesehatan mulut semata. Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan gigi yang buruk dapat memengaruhi konsentrasi belajar, nafsu makan, hingga tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Anak dengan masalah gigi cenderung mengalami kesulitan mengunyah makanan dengan baik sehingga asupan nutrisi menjadi tidak optimal.

Selain itu, rasa sakit akibat gigi berlubang dapat mengganggu kualitas tidur anak. Hal ini berdampak pada performa akademis dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, investasi dalam kesehatan gigi anak merupakan investasi untuk masa depan generasi bangsa.

Meski sekolah menjadi garda terdepan, peran orang tua di rumah tetap sangat krusial. Orang tua perlu mengawasi dan membiasakan anak menyikat gigi secara rutin. Selain itu, pembatasan konsumsi makanan dan minuman manis juga perlu diterapkan sejak dini.

Komunitas dan lingkungan sekitar juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan gigi. Misalnya dengan menyediakan air minum bersih di sekolah, mengurangi penjualan makanan manis di kantin sekolah, serta mengadakan kegiatan edukasi berkala.

Dengan berbagai program yang telah diluncurkan, pemerintah menargetkan penurunan angka karies pada anak sekolah secara bertahap. Target jangka menengah adalah menurunkan prevalensi karies menjadi di bawah 30% dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak.

Kemenkes juga berencana memperluas jangkauan program CKG ke lebih banyak sekolah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memperoleh akses pemeriksaan dan perawatan gigi yang berkualitas tanpa terkendala biaya.

Penulis: Nurul Huda

Pemberitaan ini merujuk pada keterangan resmi dan liputan lapangan Parlementaria DPR RI selama agenda evaluasi hukum pada September 2026. Parlemen memantau langsung implementasi regulasi anyar tersebut di tingkat daerah.

Evaluasi Penerapan KUHAP Baru di Jawa Barat

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kota Bandung, Jawa Barat, belum lama ini. Tim komisi hukum menggelar pertemuan tertutup bersama pimpinan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan BNN Provinsi Jawa Barat. Pertemuan berfokus membedah kendala teknis penanganan perkara selama sembilan bulan terakhir.

Hinca menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi total pelaksanaan hukum acara pidana nasional. Mengubah kebiasaan kerja aparat yang terbangun selama empat dasawarsa membutuhkan waktu dan komitmen bersama. “Tahun 2026 ini bisa kita sebut tahun pidana umum di Indonesia untuk mengoreksi total pelaksanaan KUHAP yang sudah berusia 44 tahun,” ujar Hinca di Bandung.

Legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut mengakui tingkat pemahaman aparat di lapangan belum merata. Temuan di Jawa Barat dan DKI Jakarta menunjukkan para penyidik masih menghadapi kendala penafsiran pasal-pasal baru. “Harus diakui, belum seratus persen aparat mengerti isi KUHAP yang baru. Tidak mudah mengubah pola pikir karena selama 44 tahun aturan sebelumnya dipelajari dan dijalankan,” kata Hinca.

Meski begitu, Hinca optimistis sistem peradilan pidana nasional akan berjalan stabil dalam beberapa tahun ke depan. Parlemen berjanji terus memantau kinerja penegak hukum demi menjamin kepastian bagi masyarakat pencari keadilan. “Saya optimistis tiga sampai empat tahun ke depan KUHAP ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Kepastian Regulasi Pelaksana KUHAP Baru Menjadi Kunci

Komisi III DPR RI kini mendesak kementerian terkait untuk mempercepat penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan. Langkah ini penting guna mengisi rincian teknis yang belum diatur secara mendalam pada undang-undang utama. Hinca menyebut pemerintah tengah menyusun draf aturan pelaksana tersebut secara intensif. Regulasi turunan ini ditargetkan mulai berlaku efektif pada Januari 2027 mendatang.“Pemerintah akan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk memberikan kepastian mengenai hal-hal teknis yang belum diatur secara detail dalam KUHAP,” tutur Hinca.

Kehadiran regulasi turunan akan mencegah timbulnya perbedaan tafsir hukum antar-aparat penegak hukum di berbagai daerah. Tanpa aturan baku, penanganan perkara berisiko menuai sengketa administratif yang merugikan publik.

Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penerapan KUHAP Baru

Sorotan tajam turut datang dari Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun melalui keterangan pers resmi di Jakarta, Senin 19 September 2026. Mantan Wakapolri itu menekankan bahwa titik krusial pembaruan hukum terletak pada sinergi polisi dan jaksa.

“KUHAP baru tentu membawa perubahan dalam proses penegakan hukum. Karena itu aturan pelaksananya harus segera diperjelas, terutama menyangkut koordinasi antara penyidik dan penuntut umum,” kata Adang kepada Parlementaria.

Politisi senior Fraksi PKS ini mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat proses penyidikan dan penuntutan perkara. Ketidakjelasan mekanisme kerja sama antar-lembaga berpotensi memperpanjang masa penahanan tanpa kepastian hukum. “Yang paling penting adalah jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena persoalan koordinasi antar-aparat. Setiap tahapan harus memiliki pedoman yang jelas,” ujar Adang.

Desakan Pelatihan Menyeluruh untuk Aparat Penegak Hukum

Adang menegaskan bahwa reformasi peradilan pidana tidak selesai hanya dengan mencetak lembaran aturan baru. Pemerintah wajib memprioritaskan pelatihan teknis dan bimbingan operasional kepada seluruh jajaran aparat di daerah. “Ini bukan hanya persoalan menerbitkan aturan. Setelah aturan diterbitkan, harus ada sosialisasi, pelatihan dan pengawasan implementasi,” pungkas Adang.

Komisi III DPR RI memastikan fungsi pengawasan parlemen akan terus berjalan ketat hingga masa transisi tuntas. Parlemen menuntut proses penegakan hukum di tanah air tetap transparan, akuntabel, serta mengedepankan hak asasi warga negara.

Penulis: Nurul Huda

Korban sempat menjalani perawatan medis di RS Muhammadiyah Lamongan selama tiga hari. Tepatnya sejak kejadian Sabtu 19 September 2026 lalu.

Hingga korban meninggal dunia, indentitasnya masih belum dikenali.  Informasinya, korban diketahui sudah lama berada si lokasi kejadian sebagai pengamen sulak.

"Memang sampai saat ini identitas korban belum diketahui," kata Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M.Hamzaid, Senin 21 September 2026.

Diberitakan sebelumnya, berawal dari cek-cok rebutan lahan ngamen, seorang lelaki tidak dikenal terkapar di area pintu keluar JLU yang berlokasi di Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan.

Saat ditemukan, perut korban diketahui terluka bekas tusukan senjata tajam hingga berdarah-darah. Awalnya dikira korban kecelakaan, hingga anggota Satlantas Polres Lamongan merapat ke tempat kejadian perkara (TKP).

Tetapi, beruntung polisi datang, hingga daoat menangkap pelaku yabg masih berada di TKP. Pelaku diketahui berinisialML, 30 tahun, asal  Panggungrejo, Kota Pasuruan. 

Sementara korban saat itu juga  dievakuasi ke RS Muhammadiyah Lamongan untuk menjalani penanganan medis. Namun, selama dalam peprawataj kondisi tubuhnya semakin menurun dan akhirnya meninggal dunia.

Pelaku kini masih ditahan di Mapolres Lamongan untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

Hal itu disampaikan Luthfi saat melantik dan mengambil sumpah/janji 22 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin, 21 September 2026.

Luthfi menjelaskan, pelantikan ini antara lain dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, karena pejabat sebelumnya telah pensiun maupun tidak lagi menduduki posisi tersebut.

Proses pengisiannya, kata Luthfi, telah menggunakan mekanisme manajemen talenta. Tahapannya antara lain meliputi asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi. Proses-proses itu dilakukan secara transparan. Karena itu, ia menegaskan tidak ada ruang untuk praktik penitipan jabatan.

“Tidak ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dalam pengisian jabatan itu melalui jasa titip-titip. Semuanya harus sesuai dengan manajemen talenta,” tegasnya.

Bahkan, proses pelantikan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui mekanisme manajemen talenta sesuai ketentuan yang berlaku.

Luthfi mengatakan masih terdapat sejumlah jabatan lain yang belum terisi. Proses pengisiannya akan dilanjutkan melalui tahapan di Pemprov Jateng sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Luthfi berpesan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat norma, etika, dan hukum. Karenanya, setiap jabatan, harus dipandang sebagai amanah yang dibuktikan melalui profesionalisme dan kinerja.

“Apa pun jabatannya itu amanah. Kalau itu tidak amanah, maka tidak akan berkah baik diri sendiri maupun keluarga,” ujarnya.

Selain menekankan profesionalisme, Luthfi meminta pejabat yang dilantik mempertahankan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah.

“ASN ibarat suatu gerbong pemerintah. Gerbong pemerintah ini menuju pada suatu tujuan yang telah direncanakan. Tahap demi tahap pembangunan terus berjalan dan berlanjut,” katanya.

Sebagai informasi, sebanyak enam pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik dalam kesempatan tersebut. Mereka meliputi Uswatun Hasanah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan Endro Hudiyono sebagai Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Berikutnya Ary Widiyantoro sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Andi Suryanto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Linda Widiastuti Ariningrum sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; serta Joko Mulyono sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, turut dilantik empat pejabat administrator, dua pejabat pengawas, serta 10 pejabat fungsional. (*)

Camat Kalipuro, Ahmad Nuril Falah, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan ASDP Ketapang. Dalam pekan ini, rencananya akan digelar pertemuan dengan warga yang terdampak pembangunan jembatan tersebut.

"Kita akan kumpulkan warga bersama Pak Lurah, Pak RT, bagaimana baiknya, karena ini salah satu solusi mengatasi kemacetan," jelasnya, Senin, 21 September 2026.

Nuril Falah menyebut, sebelumnya, warga sudah menyampaikan dukungan untuk pelaksanaan pembangunan jembatan itu demi kepentingan yang lebih besar. 

"Tetapi kami berharap, karena warga ini menempatinya sudah puluhan tahun, berharap nanti relokasi ataupun pemindahan rumah yang berdampak ini tidak merugikan masyarakat saya," katanya.

Dijelaskannya, total ada 24 rumah warga yang terdampak dalam pembangunan jembatan ini. Rinciannya, di sisi selatan sungai ada 16 rumah. Mereka rata-rata menempati tanah milik Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur.

"Kemudian yang sisi utara ini ada kurang lebih 8 bangunan yang terdampak dan ini tanah milik pemerintah kabupaten, yang di LCM itu," tegasnya. 

Rencananya, warga yang terdampak akan di relokasi ke tempat lain. Proses relokasi akan dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan siapapun. Mengenai lokasi relokasi akan dibahas bersama-sama dengan warga yang terdampak.

"Kita akan sampaikan nanti di pertemuan dengan warga, apa mereka kita pilihkan (tempat relokasi) atau mereka mengajukan pilihannya sendiri," tegasnya.

Berdasarkan data yang diterima, jembatan penghubung dermaga LCM dan dermaga Bulusan akan dibangun di sisi barat area parkir dermaga LCM. Jembatan itu membentang sepanjang 98 meter dan lebar 12 meter.

Penyampaian aspirasi pertama kali dilakukan di depan pintu gerbang gedung DPRD Kota Kediri. Setiba dilokasi, pengunjuk rasa berorasi sambil membentangkan poster berisi sejumlah tuntutan. Setelah berorasi massa kembali bergerak mendatangi Kantor Walikota Kediri Vinanda Prameswati ke Balai Kota di Jalan Basuki Rahmat .

Perwakilan pedagang, Yunus, mengatakan, ratusan pedagang yang berunjuk rasa hari ini merupakan gabungan dari pedagang dari Pasar Pahing, Pasar Bandar, dan Pasar Setono Betek. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Kediri terkait kebijakan pengelolaan pasar yang dinilai memberatkan.

"Kami tidak menuntut hal lain. Hanya tiga hal ini, di antaranya retribusi dilonggarkan, tagihan transparan dan hak kami dihormati," tegasnya Senin, 21 September 2026

Terik matahari yang terasa menyengat tidak menyurutkan semangat para pedagang untuk menyuarakan tuntutanya. Aksi mereka kemudian ditemui oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kediri, Eko Lukmono Hadi. Dalam kesempatan itu ia mejelaskan, Pemerintah Kota Kediri telah menerima seluruh aspirasi dan berkoordinasi dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM).

"Kami menerima audiensi dari perwakilan pedagang Pasar Bandar dan Pasar Pahing. Prinsipnya, Ibu KPM menekankan kepada jajaran direksi bahwa direktur memang memiliki kewenangan penuh sesuai Perda dan Perwali. Namun, setiap analisis terkait tarif dan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan pedagang di lapangan," ungkap mantan Kepala Satpol PP Kota Kediri tersebut.

Eko menambahkan, pemerintah daerah tidak tinggal diam atas dinamika yang terjadi di Perumda Pasar Joyoboyo. Pemkot Kediri telah mendapatkan penugasan khusus untuk membedah dan mengevaluasi duduk persoalan manajemen perumda secara menyeluruh.

"Kunci utamanya ada pada komunikasi yang baik antara pengelola perumda dan pedagang. Kebijakan diskresi itu ada pada direksi. Kami ditugaskan untuk mengetahui persis duduk persoalan di tubuh Perumda agar ada solusi yang berkeadilan bagi semua pihak," pungkasnya.

Setelah ditemui dan mendengarkan penjelasan dari pihak Pemkot Kediri, ratusan pedagang itu akhirnya membubarkan diri secara tertib dan kembali ke pasar masing-masing.

General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkab Banyuwangi dalam hal ini, Camat Kalipuro untuk segera melakukan pertemuan dengan warga 

"Bahwa kita akan melakukan pengembangan, seperti penghubung jembatan sehingga ini bisa berjalan dengan baik," jelasnya, Jumat, 18 September 2026 lalu.

Media Syahrianto menyebut, target awal pembangunan jembatan ini akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Namun melihat situasi saat ini, kemungkinan akan molor hingga awal 2027.

Mengenai proses pembebasan lahan, Media mengaku masih akan dibahas dengan Pemkab Banyuwangi. Sedangkan untuk anggaran pembangunan jembatan dia berharap bisa dilakukan sharing  dengan Pemkab Banyuwangi.

Jembatan penghubung tersebut, menurutnya, dipastikan akan membantu mengurai kemacetan kendaraan logistik di jalan raya depan ASDP. Kendaraan logistik tidak perlu melintas di jalan raya untuk masuk atau keluar dari kantong parkir yang berada di area dermarga Bulusan.

"Artinya memindahkan semua antrean masuk ke dalam pelabuhan. Tidak perlu keluar lagi, kalau keluar itu memang sudah keluar (meninggalkan) pelabuhan ya," tegasnya.

“Nanti dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja akan mendiskusikan dengan 3EEE Inc Japan,” kata

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menerima audiensi CEO 3EEE Inc Japan Norio Tanaka dan Head of the President’s Office Hideo Mori di Kota Semarang, pada Senin, 21 September 2026.

Luthfi mengatakan, penyiapan calon tenaga kerja dilakukan sejak dari pendidikan vokasi dan kejuruan. Salah satunya melalui tambahan pembelajaran bahasa Jepang sesuai level yang dibutuhkan untuk bekerja di negara tersebut.

Pemprov Jateng juga membuka peluang kolaborasi pendidikan bahasa dengan 3EEE, sehingga kemampuan calon tenaga kerja dapat disesuaikan dengan standar perusahaan maupun kebutuhan industri transportasi Jepang.

Selain kemampuan bahasa, pelatihan diarahkan pada kompetensi sebagai pengemudi, mulai dari keterampilan teknis, keselamatan transportasi, eco-driving, pemahaman regulasi, hingga pelayanan kepada penumpang.

Adapun Peluang kerja di Jepang juga menunjukkan peningkatan. Penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah ke negara tersebut naik dari 3.760 orang pada 2024 menjadi 5.712 orang pada 2025 atau sekitar 52 persen.

Head of the President’s Office 3EEE Inc Hideo Mori mengatakan, keterlibatan pemerintah diperlukan agar proses penyiapan dan penempatan tenaga kerja memiliki mekanisme yang jelas serta memberikan kepastian bagi calon pekerja.

“Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya,” kata Mori.

Menurutnya, koordinasi juga diperlukan untuk menjembatani informasi mengenai visa dan ketentuan bekerja di Jepang.

Mori menilai, pembahasan tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena Jepang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja.

“Kekurangan tenaga kerja memang merupakan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Karena itu, pembahasan seperti ini perlu dilakukan dan diputuskan secepat mungkin,” katanya.

Sementara CEO 3EEE Inc Japan Norio Tanaka menambahkan, kebutuhan tenaga kerja berkaitan dengan perubahan demografi Jepang. Populasi Jepang yang saat ini sekitar 120 juta orang diperkirakan turun menjadi kurang dari 100 juta setelah 2040, dengan sekitar 40 persen berada pada kelompok lanjut usia.

“Setelah memperoleh pengalaman di Jepang, mereka dapat membawa pulang pengetahuan maupun praktik maju dari Jepang dan memanfaatkannya untuk pembangunan Indonesia di masa depan,” kata Tanaka. (*)

Sebagai gambaran, biaya pembuatan SIM C melalui jasa calo disebut mencapai Rp600.000, sedangkan tarif resmi penerbitan SIM C baru sebesar Rp100.000. Untuk SIM A, biaya melalui calo disebut mencapai Rp800.000, dibandingkan tarif resmi sebesar Rp120.000.

Persoalan layanan penerbitan SIM tersebut turut mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ia mendorong Kepolisian Republik Indonesia membenahi sistem penerbitan SIM, termasuk metode ujian dan pemberantasan pungutan liar (pungli).

Biaya Resmi Pembuatan SIM Baru dan Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat tarif penerbitan dan perpanjangan SIM.

Berikut rincian biaya yang disebutkan dalam ketentuan tersebut:

Biaya Penerbitan SIM Baru

Biaya Perpanjangan SIM

Tarif tersebut merupakan biaya penerbitan atau perpanjangan SIM yang tercantum dalam ketentuan PNBP. Biaya lain yang mungkin berlaku, seperti pemeriksaan kesehatan atau kebutuhan administrasi sesuai ketentuan, perlu dibedakan dari tarif penerbitan SIM.

Harga Calo SIM Disebut Mencapai Lima Kali Lipat

Perbedaan antara tarif resmi dan biaya melalui jasa calo menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

Untuk SIM C, pemohon disebut harus membayar sekitar Rp600.000, atau enam kali lipat dari tarif penerbitan baru sebesar Rp100.000. Sementara itu, biaya pembuatan SIM A melalui calo disebut mencapai Rp800.000, dibandingkan tarif resmi Rp120.000.

Biaya jasa tersebut belum disertai rincian resmi mengenai komponen pembayaran atau mekanisme layanan yang digunakan oleh masing-masing calo.

Pemohon Disebut Memilih Jalan Pintas karena Proses Ujian

Penggunaan jasa calo disebut menawarkan kemudahan bagi pemohon karena tidak perlu menjalani seluruh tahapan ujian secara mandiri. Dalam praktik yang dikeluhkan, pemohon dapat memperoleh SIM dalam waktu singkat tanpa harus menghadapi proses ujian teori dan praktik sebagaimana jalur resmi.

Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan terkait kompetensi pengemudi. Pemohon yang memperoleh SIM tanpa mengikuti evaluasi kemampuan berkendara secara benar berpotensi tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai rambu lalu lintas, keselamatan berkendara, dan teknik mengemudi.

Sebaliknya, pemohon yang mengikuti prosedur resmi wajib menjalani ujian teori dan praktik sesuai ketentuan. Apabila tidak lulus, pemohon harus mengikuti ketentuan pengulangan ujian yang berlaku.

Keluhan mengenai proses ujian, waktu pengulangan, dan dugaan adanya pungutan tidak resmi menjadi alasan perlunya evaluasi layanan. Namun, dugaan praktik kolusi atau pungli perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penanganan oleh pihak berwenang.

Ahmad Sahroni Dorong Polri Benahi Sistem Ujian SIM

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Kepolisian membenahi sistem penerbitan SIM setelah adanya keluhan masyarakat dan pengungkapan sindikat pemalsuan SIM di Siak, Riau.

Dalam keterangan yang dikutip pada Senin (21/9/2026), Sahroni menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan sindikat SIM palsu. Ia juga mempertanyakan alasan masyarakat bersedia membayar mahal untuk mendapatkan SIM.

"Saya dukung polisi berantas habis sindikat SIM palsu ini. Tapi kita juga harus bertanya, kenapa ada orang yang rela membayar Rp600 ribu untuk SIM C. Padahal, SIM resminya hanya berkisar Rp100 ribu. Artinya ada masalah yang harus dibenahi," katanya.

Menurut Sahroni, kemunculan sindikat pemalsuan SIM dapat berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai sulitnya memperoleh SIM maupun dugaan pungutan liar yang mendorong pemohon mencari jalan pintas.

Ia meminta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperbarui sistem dan metode ujian SIM agar tetap menjamin kompetensi pengemudi, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas saat ini.

"Menurut saya, metode ujian harus up to date dengan kondisi terkini. Malah justru sekarang yang tak kalah penting soal kesiapan mental berkendara karena banyak pengendara ugal dan arogan. Jadi itu kuncinya, berantas pungli dan permudah seleksi," ujar Sahroni.

Polres Siak Bongkar Sindikat Pemalsuan SIM

Sementara itu, Polres Siak, Riau, mengungkap sindikat pemalsuan SIM dengan menangkap delapan tersangka. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan sekitar 500 SIM palsu yang disebut telah beredar di berbagai daerah di Provinsi Riau.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan, sindikat tersebut telah beroperasi sejak Juni 2026. Para pelaku menawarkan jasa pembuatan SIM melalui pesan dan status WhatsApp, marketplace Facebook, serta perantara.

Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku menawarkan pembuatan sejumlah jenis SIM dengan tarif sebagai berikut:

Dalam menjalankan aksinya, pelaku meminta calon pemesan mengirimkan foto dan kartu tanda penduduk (KTP). Data identitas dan foto tersebut kemudian diedit menggunakan aplikasi, termasuk pembuatan kode batang atau barcode.

Menurut keterangan kepolisian, barcode pada SIM palsu tersebut dirancang agar ketika dipindai dapat menampilkan data identitas pemilik dengan logo Korlantas Polri.

Modus Pembuatan SIM Palsu Menggunakan Kartu Bekas

Proses pembuatan SIM palsu dilakukan dengan mengedit data dan foto pemesan, kemudian melengkapinya dengan kode batang sebelum dicetak menggunakan printer berwarna.

Hasil cetakan tersebut dibuat pada kertas stiker bening dengan ukuran yang disesuaikan dengan kartu SIM. Selanjutnya, cetakan ditempelkan pada blangko atau kartu SIM bekas yang sebelumnya telah dibersihkan dengan menghapus identitas pemilik lama.

Pengungkapan kasus ini menunjukkan adanya modus pemalsuan dokumen yang memanfaatkan identitas pemesan dan tampilan kartu SIM agar menyerupai dokumen resmi.

Pembenahan Layanan SIM Diperlukan untuk Menekan Calo dan Pemalsuan

Keluhan mengenai biaya jasa calo, proses ujian, serta pengungkapan sindikat SIM palsu menjadi bagian dari persoalan layanan penerbitan surat izin mengemudi.

Dorongan pembenahan mencakup transparansi biaya, mekanisme ujian yang relevan, pencegahan pungli, dan penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen. Di sisi lain, penerbitan SIM tetap perlu memastikan bahwa pemohon memenuhi kompetensi dan persyaratan keselamatan berkendara.

Harga rokok tanpa pita cukai relatif lebih murah dibandingkan rokok resmi yang dilengkapi pita cukai. Berdasarkan penelusuran di lapangan, rokok tersebut dijual dengan kisaran harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per bungkus.

Isi setiap bungkus bervariasi, mulai dari 12 batang hingga 20 batang. Peredaran rokok ilegal ini dilakukan melalui sejumlah jalur pemasaran, baik secara terbuka di warung maupun melalui penjualan berdasarkan pesanan perorangan.

Rokok Tanpa Pita Cukai Mudah Ditemukan di Pasar Bojonegoro

Peredaran rokok murah tanpa pita cukai ditemukan di sejumlah lokasi keramaian di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa di antaranya berada di kawasan Pasar Banjarejo, Pasar Pariwisata, dan terminal.

Di sejumlah warung, rokok tersebut disebut dapat diperoleh secara terang-terangan. Namun, sebagian penjual masih menggunakan sistem pemasaran melalui orang per orang sesuai permintaan pelanggan.

Seorang penjual rokok di Pasar Bojonegoro yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, kondisi peredaran rokok tanpa pita cukai saat ini lebih mudah dijumpai dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. "Sekarang mudah kita dapatkan," ujarnya tanpa menyebut, asal pembelian rokok dimaksud.

Menurut penjual tersebut, sekitar empat hingga lima tahun lalu, pemasaran rokok tanpa pita cukai masih dilakukan secara lebih hati-hati. Sebagian rokok dijual melalui orang yang sudah dikenal atau berdasarkan pesanan.

Dia menyebut, pada periode sebelumnya, pengawasan aparat terhadap peredaran rokok ilegal sempat dilakukan secara lebih ketat. "Dulu memang ketat," imbuhnya.

Harga Murah Jadi Alasan Perokok Memilih Rokok Ilegal

Harga yang lebih rendah menjadi salah satu alasan konsumen memilih rokok tanpa pita cukai. Perbedaan harga tersebut dinilai cukup terasa bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas.

Hery, 37 tahun, seorang perokok asal Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro Kota, mengatakan harga menjadi pertimbangan utama saat membeli rokok. "Ya, karena murah saja. Apalagi, rasanya juga tidak jauh berbeda," ujar Hery kepada Ngopibareng.id, Senin 21 September 2026.

Dia membandingkan harga rokok tanpa pita cukai dengan rokok resmi yang menggunakan pita cukai. Menurutnya, rokok resmi dijual dengan harga mulai Rp16.000 per bungkus hingga seharga Rp40.000 per bungkus lebih.

Adapun rokok tanpa pita cukai yang ditemuinya dijual dengan harga maksimal sekitar Rp15.000 per bungkus.

Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian perokok beralih atau memilih rokok ilegal.

Pekerja Berpenghasilan Rendah Jadi Konsumen

Peredaran rokok tanpa pita cukai juga disebut menyasar konsumen dari kalangan pekerja dengan penghasilan di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Beberapa kelompok yang disebut menjadi konsumen rokok murah tersebut antara lain: Pekerja kasar, Pekerja jasa angkut di pasar, Pekerja transportasi di terminal dan Buruh bangunan.

Harga yang lebih terjangkau menjadi pertimbangan bagi sebagian pekerja dalam membeli rokok. Namun, informasi mengenai jumlah konsumen dan proporsi pembeli dari masing-masing kelompok tersebut belum disertai data kuantitatif.

Distribusi Rokok Ilegal Berasal dari Sejumlah Daerah

Rokok tanpa pita cukai yang beredar di Bojonegoro disebut berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagian pasokan juga disebut berasal dari beberapa daerah di Pulau Madura.

Peredaran rokok tersebut telah melibatkan jaringan distributor yang menjangkau sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk Bojonegoro.

Pada tahap awal, distribusi rokok ilegal dilakukan dalam skala kecil. Salah satu agen distributor disebut mampu mengedarkan sekitar satu hingga dua bal rokok per hari.

Dalam keterangan yang diperoleh, satu bal umumnya berisi 100 bungkus rokok atau setara dengan 10 slop. Sementara itu, satu slop terdiri dari 10 bungkus rokok. Jumlah peredaran dapat meningkat seiring dengan permintaan pasar.

Operasi Gabungan Rokok Ilegal Terus Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan operasi gabungan untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Salah satu operasi dilakukan pada pekan pertama September 2026 di Kecamatan Tambakrejo. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur aparat dan instansi pemerintah.

Tim gabungan terdiri dari: Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Bagian Perekonomian Setda Bojonegoro, Bea Cukai, Polisi,  Kejaksaan dan Koramil.

Operasi gabungan tersebut dilakukan sebagai upaya pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Bojonegoro.

Meskipun operasi gabungan telah dilakukan, rokok tanpa pita cukai masih ditemukan di sejumlah titik penjualan di Kabupaten Bojonegoro.

Anti-intelektualisme di lingkungan kekuasaan berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai persoalan kompleks. Kebijakan publik akhirnya lebih banyak disusun berdasarkan intuisi, kepentingan elektoral, dan kepentingan oligarki daripada bukti empiris serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti Lab45, Haryadi, menjelaskan anti-intelektualisme dalam konteks negara-bangsa saat ini tidak hanya berarti sikap tidak menyukai orang-orang pintar. Anti-intelektualisme merupakan kecenderungan politik untuk merendahkan, mendelegitimasi, atau menundukkan otoritas pengetahuan.

Otoritas tersebut mencakup ilmuwan, akademisi, profesional, lembaga keilmuan, hingga data. Pengetahuan cenderung disisihkan ketika dianggap menghambat kepentingan atau bertentangan dengan narasi kekuasaan.

“Penguasa secara terencana meminggirkan intelektualitas, meniadakan analisis berbasis data, dan menafikan pemikiran kritis demi menggantikannya dengan narasi tunggal yang didikte oleh kalkulasi kekuasaan jangka pendek,” kata Haryadi dalam catatannya, Senin, 21 September 2026.

Pemikiran Kritis sebagai Penyeimbang Kekuasaan

Dalam negara demokratis, intelektualisme dan pemikiran kritis berfungsi sebagai rem sekaligus penyeimbang informal terhadap kekuasaan. Para ilmuwan, akademisi, dan profesional memberikan pandangan independen agar kebijakan negara tetap didasarkan pada data, rasionalitas, etika, dan kepentingan publik.

Ketika kredibilitas kelompok intelektual dilumpuhkan, otoritas kebenaran dapat bergeser. Kebenaran tidak lagi ditentukan melalui pembuktian dan verifikasi, tetapi berdasarkan kehendak penguasa.

Menurut Haryadi, salah satu penyebab utama munculnya anti-intelektualisme adalah kebutuhan penguasa untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaannya dengan mengendalikan sumber legitimasi pengetahuan.

Mematikan nalar kritis akan memudahkan penguasa meloloskan kebijakan berisiko tinggi tanpa menghadapi penolakan rasional, kritik etis, dan tuntutan transparansi.

Mengganti Bukti dengan Akal Sehat Politik

Penguasa yang memiliki kecenderungan anti-intelektual dapat dikenali melalui sejumlah karakteristik. Salah satunya adalah kebiasaan mengganti bukti atau evidence dengan klaim akal sehat politik.

Kebenaran lebih sering dikonstruksi melalui intuisi, emosi, dan klaim sepihak daripada melalui bukti empiris serta proses verifikasi faktual. Dalam kondisi seperti ini, data hanya digunakan apabila mendukung keputusan penguasa. Sebaliknya, data yang bertentangan dengan kepentingan kekuasaan cenderung diabaikan atau dipersoalkan kredibilitasnya.

Karakteristik lainnya adalah upaya mendelegitimasi otoritas pengetahuan independen. Kaum intelektual diposisikan sebagai bagian dari elite yang dianggap tidak memahami kepentingan masyarakat atau tidak layak dipercaya.

Sikap tersebut tidak lagi sebatas kritik terhadap pendapat seorang intelektual. Dalam perkembangannya, sikap itu dapat berubah menjadi penolakan terhadap keahlian sebagai sebuah otoritas.

Membangun Ekosistem Pengetahuan yang Loyal

Setelah melemahkan otoritas pengetahuan independen, kekuasaan biasanya berusaha membangun ekosistem pengetahuan alternatif yang lebih loyal. Sumber informasi, lembaga kajian, dan kelompok intelektual baru dibentuk atau diperkuat sepanjang mendukung narasi pemerintah.

Akibatnya, perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai bagian dari proses ilmiah dan demokrasi. Kritik justru dianggap sebagai bentuk perlawanan politik terhadap penguasa.

Ekosistem semacam ini dapat menciptakan ruang informasi tertutup. Penguasa hanya menerima informasi yang menyenangkan, sedangkan kenyataan yang tidak sesuai dengan kepentingannya disaring sebelum mencapai pusat pengambilan keputusan.

Negara Kehilangan Kemampuan Beradaptasi

Jika terus berlanjut, anti-intelektualisme dapat menghilangkan kapasitas adaptif negara dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Kebijakan lebih banyak dirancang berdasarkan intuisi, kepentingan elektoral, dan kepentingan oligarki.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kegagalan sistemik. Negara kehilangan kemampuan membaca perubahan, mengenali akar persoalan, dan merumuskan kebijakan berdasarkan pengetahuan yang memadai.

Risiko anti-intelektualisme juga akan dirasakan oleh penguasa. Ketika pengetahuan dan analisis terpercaya diabaikan, penguasa kehilangan penyangga intelektual dan teknis yang dapat membantu menjelaskan maupun mengoreksi kebijakan.

Penguasa kemudian dapat terjebak dalam isolasi epistemik, yakni keadaan ketika pemimpin semakin sulit mengetahui kenyataan politik, sosial, dan ekonomi yang sebenarnya.

Informasi yang diterima hanya informasi yang sesuai dengan keinginan kekuasaan. Akibatnya, pemerintah kesulitan mengukur keberhasilan atau kegagalan kebijakannya secara objektif.

“Anti-intelektualisme pada akhirnya akan mengikis legitimasi penguasa secara eksponensial,” ujar Haryadi.

Jika kondisi itu dibiarkan, krisis politik dapat terjadi ketika narasi pencitraan yang selama ini dibangun pecah akibat berbenturan dengan kenyataan faktual.

Bukan Sekadar Masalah Kepribadian Pemimpin

Anti-intelektualisme memang dapat berpangkal pada kepribadian penguasa yang merasa paling mengetahui segala persoalan. Pemimpin semacam ini cenderung terobsesi mengendalikan arah pengetahuan sekaligus membenci kelompok intelektual yang tidak sejalan dengannya.

Namun, persoalan tersebut tidak selalu berhenti pada karakter personal seorang pemimpin. Anti-intelektualisme juga dapat tumbuh menjadi persoalan struktural ketika ketertutupan pikiran atau close-mindedness tertanam dalam lembaga-lembaga negara.

Pada tahap itu, yang terjadi bukan lagi sekadar konflik antara penguasa dan kaum intelektual. Negara sedang menghadapi perebutan otoritas epistemik atau kewenangan menentukan kebenaran.

Kekuasaan tidak hanya mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga berusaha menentukan siapa yang boleh memproduksi, memvalidasi, dan mendefinisikan pengetahuan mengenai negara-bangsa.

Ketika hal itu terjadi, ilmu pengetahuan kehilangan independensinya. Sementara kekuasaan berisiko kehilangan kemampuan untuk melihat realitas secara jernih.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman MAGMA Indonesia milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gunung Merapi mengalami 300 kali gempa, sedangkan Gunung Semeru tercatat mengalami 225 kali gempa dalam periode tersebut.

Kedua gunung api tersebut masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Pemantauan aktivitas gunung api menjadi bagian penting untuk mengetahui perkembangan kondisi dan potensi bahaya di sekitar kawasan gunung.

Selain data pemantauan selama 90 hari, aktivitas Gunung Merapi pada Senin 21 September 2026 pagi juga menunjukkan adanya guguran lava ke arah sektor barat daya.

Gunung Merapi Mengalami Guguran Lava pada 21 September 2026

Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas guguran lava pada Senin 21 September 2026 pagi. Berdasarkan periode pengamatan pukul 00.00–06.00 WIB, tercatat lima kali guguran lava yang seluruhnya bergerak ke sektor barat daya.

Dari pengamatan tersebut, sebanyak empat kali guguran lava mengarah ke Kali Sat/Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter.

Kondisi gunung api terlihat jelas. Asap kawah tidak teramati, sementara cuaca cerah dan angin bertiup tenang ke arah barat.

Data cuaca dan pemantauan Gunung Merapi pada periode tersebut mencatat:

Suhu udara: 16,1 derajat Celsius.

Kelembapan: 85,9 persen.

Tekanan udara: 874,8 mmHg.

Arah angin: Barat.

Data Gempa Gunung Merapi

Selain guguran lava, hasil pengamatan aktivitas Gunung Merapi mencatat sejumlah kejadian gempa, di antaranya:

Gempa hybrid atau fase banyak tercatat memiliki waktu S-P antara 0,3–0,5 detik dengan durasi 15,57–58,05 detik.

Potensi Bahaya Gunung Merapi

Pemantauan Gunung Merapi menunjukkan potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas guguran (APG), khususnya pada sektor selatan-barat daya dan tenggara.

Berikut wilayah aliran sungai yang masuk dalam rekomendasi kewaspadaan:

Lontaran material vulkanik apabila terjadi letusan eksplosif berpotensi menjangkau radius 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi.

Data pemantauan juga menunjukkan suplai magma masih berlangsung. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya.

Rekomendasi untuk Masyarakat di Sekitar Merapi

Masyarakat diminta memperhatikan rekomendasi keselamatan yang berlaku, antara lain:

Tidak melakukan kegiatan apa pun di daerah potensi bahaya Gunung Merapi.

Mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama ketika terjadi hujan di sekitar Gunung Merapi.

Mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi.

Mengikuti informasi resmi mengenai perubahan aktivitas gunung api.

Tingkat aktivitas Gunung Merapi dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan.

Gunung Semeru Catat 225 Gempa Selama 90 Hari

Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga tercatat mengalami aktivitas kegempaan selama periode pemantauan 23 Juni hingga 18 September 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, Gunung Semeru mengalami 225 kali gempa dalam periode 90 hari tersebut.

Gunung Api Semeru memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan posisi geografis yang tercantum dalam data pemantauan pada koordinat lintang -8,108° dan bujur 112,92° BT.

Pada pengamatan aktivitas gunung api, kondisi puncak Semeru terlihat jelas hingga tertutup kabut 0–II. Asap kawah tidak teramati. Cuaca cerah hingga berawan dengan angin lemah ke arah barat daya.

Rincian Gempa Gunung Semeru

Berikut data jenis gempa yang tercatat dalam pengamatan Gunung Semeru:

Gempa tektonik jauh yang tercatat memiliki waktu S-P selama 36 detik.

Rekomendasi Keselamatan Gunung Semeru

Masyarakat dan pengunjung di sekitar Gunung Semeru perlu memperhatikan rekomendasi keselamatan yang ditetapkan untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi, awan panas, guguran lava, lontaran batu pijar, dan lahar.

Berikut sejumlah rekomendasi yang tercantum dalam data pemantauan:

1. Pembatasan Aktivitas di Sepanjang Besuk Kobokan

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Wilayah tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.

2. Menghindari Radius 5 Kilometer dari Kawah

Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena kawasan tersebut rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

3. Mewaspadai Awan Panas, Guguran Lava, dan Lahar

Masyarakat diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru.

Kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang:

Besuk Kobokan.

Besuk Bang.

Besuk Kembar.

Besuk Sat.

Potensi lahar juga perlu diwaspadai pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Merapi dan Semeru Masih Memerlukan Pemantauan Aktivitas Vulkanik

Data pemantauan selama periode 23 Juni hingga 18 September 2026 menunjukkan adanya kejadian kegempaan pada Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Sementara itu, pengamatan aktivitas Merapi pada 21 September mencatat guguran lava ke sektor barat daya, sedangkan data Semeru mencantumkan kejadian gempa letusan, guguran, dan jenis gempa lainnya.

Masyarakat di sekitar kedua gunung api tersebut diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari otoritas pemantauan gunung api dan mematuhi rekomendasi keselamatan sesuai kawasan potensi bahaya.

Berdasarkan pembaruan harga, harga emas Antam 1 gram berada di level Rp2.628.000. Harga tersebut turun dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp2.638.000 per gram pada Minggu, 20 September 2026.

Sementara itu, harga emas Galeri24 ukuran 1 gram tetap Rp2.584.000. Harga emas UBS ukuran 1 gram juga tidak mengalami perubahan, yakni Rp2.610.000 per gram.

Rincian Perubahan Harga Emas 21 September 2026

Berikut perbandingan harga emas ukuran 1 gram pada Senin, 21 September 2026:

Harga emas Antam mengalami penurunan sebesar Rp10.000 per gram, sementara Galeri24 dan UBS mempertahankan harga jual pada level sebelumnya.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, 21 September 2026

Harga emas Antam diperbarui pada pukul 08.30 WIB. Daftar berikut mencakup harga dasar dan harga setelah penambahan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, sesuai data yang diberikan.

Harga Emas Galeri24 Senin, 21 September 2026

Harga emas Galeri24 pada Senin, 21 September 2026, tercatat stabil untuk ukuran 1 gram, yakni Rp2.584.000. Berikut daftar harga jual dan buyback Galeri24 berdasarkan pembaruan harga hari ini.

Harga Emas UBS Senin, 21 September 2026

Harga emas UBS ukuran 1 gram tetap di angka Rp2.610.000 per gram. Harga jual dan buyback UBS untuk berbagai ukuran tercantum sebagai berikut.

Perbandingan Harga Emas Antam dengan Minggu, 20 September 2026

Harga emas Antam ukuran 1 gram pada Minggu, 20 September 2026, berada di level Rp2.638.000. Pada pembaruan Senin, harga tersebut turun menjadi Rp2.628.000 atau berkurang Rp10.000 per gram.

Perubahan harga ini menunjukkan penurunan pada produk Antam, sedangkan harga Galeri24 dan UBS ukuran 1 gram tetap pada level masing-masing.

Catatan: Harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan dari masing-masing penyedia. Informasi harga dalam artikel ini merujuk pada data pembaruan pukul 08.30 WIB, Senin, 21 September 2026.

Pria yang menjabat salah satu direksi di sebuah perusahaan pelayaran nasional dengan ratusan penghargaan baik dari Presiden, Menteri, Kepala Daerah maupun elemen masyarakat ini menilai, kurang tepat apabila modifikasi kapal, riwayat lintasan di negara asal, serta kedalaman perairan langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan kapal tersebut.

Terkait modifikasi kapal, Rakhmatika menjelaskan, perubahan desain kapal memiliki mekanisme pengesahan dan pengawasan. Ia merujuk pada PM Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal, yang mengatur bahwa perombakan kapal harus dilengkapi gambar dan perhitungan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Pemilik kapal, kata dia, tidak dibenarkan mengubah konstruksi sesuka hati. 

"Ada gambar rancang bangun, perhitungan teknis, proses pengesahan, serta pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla serta Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan perhitungan ulang stabilitas kapal dengan melakukan inclining test oleh BKI,” jelasnya, Senin, 21 September 2026. 

Praktik modifikasi atau perubahan desain kapal merupakan hal biasa dalam industri pelayaran. Sejumlah kapal yang saat ini masih beroperasi juga telah mengalami perubahan desain maupun fungsi selama masa operasinya. 

"Sebagai contoh kapal Doulos Phos, yang dibangun pada 1914 di Amerika Serikat dengan nama SS Medina awalnya merupakan kapal barang, kemudian beralih fungsi menjadi kapal peziarah dan penumpang dengan nama SS Roma, selanjutnya menjadi kapal pesiar MS Franca, lalu beroperasi sebagai perpustakaan terapung MV Doulos pada 1977–2009, hingga akhirnya direvitalisasi menjadi Doulos Phos The Ship Hotel di Bintan sejak 2019 hingga sekarang,” bebernya.

Ada juga kapal Shinka Maru yang dikonversi dari kapal Ro-Ro barang menjadi kapal Ro-Ro penumpang dengan nama Our Lady of Medjugorje. Demikian pula kapal Shinsei Maru yang berubah menjadi Our Lady of Sacred Heart. Di Eropa, kapal European Seaway yang semula merupakan freight ferry juga mengalami konversi besar menjadi kapal penumpang dan kendaraan Pride of Kent untuk melayani rute Dover–Calais. 

Sementara di Filipina, MV St. Thomas Aquinas, yang sebelumnya merupakan kapal feri Jepang Sumiyoshi, dikonversi menjadi kapal penumpang multi-deck berkapasitas ribuan orang. 

"Ini menunjukkan bahwa perubahan desain maupun fungsi kapal merupakan hal lazim dalam industri pelayaran, sepanjang dilakukan melalui proses teknis dan memenuhi persyaratan keselamatan serta klasifikasi," sambungnya.

Pada KM Virgo Transport 8, disebut telah terjadi modifikasi berupa penambahan ramp door samping kapal. Menurut Rakhmatika, apabila kapal tersebut tidak memenuhi perhitungan stabilitas, tentu kapal tidak akan memperoleh sertifikat kelas.

Alumnus Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini menjelaskan, apabila perubahan konstruksi mengakibatkan stabilitas kapal menjadi negatif, kapal akan mengalami kemiringan sejak dalam kondisi kosong atau sebelum dimuati, terlebih ketika kapal telah dimuati dan dioperasikan.

“Buktinya, kapal tersebut telah beroperasi lebih dari satu bulan dengan lebih dari 30 rit. Pada saat kejadian kecelakaan, kapal telah menempuh perjalanan sekitar 190 mil laut dari total jarak pelayaran 240 mil laut,” kata Rakhmatika.

Praktisi transportasi laut ini menambahkan, stabilitas kapal juga dapat dipengaruhi oleh cuaca buruk serta letak atau posisi muatan.

“Dalam kondisi cuaca baik, stabilitas kapal dapat memenuhi persyaratan. Namun, ketika menghadapi cuaca buruk, stabilitasnya bisa menjadi negatif akibat ombak besar atau kesalahan manuver kapal,” jelasnya.

Menanggapi perbandingan dengan lintasan kapal saat beroperasi di Jepang, Rakhmatika menilai, kesesuaian pengoperasian kapal di Indonesia harus mengacu pada notasi kelas yang dikeluarkan BKI.

Ia menjelaskan, berdasarkan desain dan kekuatan konstruksi kapal, BKI mengeluarkan sejumlah notasi daerah pelayaran. Notasi P memiliki batas maksimal 200 mil laut dari pantai atau pelabuhan perlindungan terdekat, notasi L maksimal 50 mil laut dari pantai atau pelabuhan perlindungan terdekat, sedangkan notasi T diperuntukkan bagi perairan tenang.

“Untuk pelayaran Surabaya–Banjarmasin, meskipun jaraknya sekitar 240 mil laut, perlu diperhatikan pula jarak terdekat dengan pulau-pulau yang dilalui dan dapat dijadikan tempat berlindung. Jaraknya rata-rata di bawah 50 mil laut, sehingga kapal dengan notasi kelas L masih dapat beroperasi di lintasan tersebut,” katanya.

Dia juga menyoroti penggunaan kedalaman perairan sebagai alasan untuk menilai kecocokan konstruksi kapal. Secara hidrostatik, menurutnya, tekanan pada suatu titik lambung ditentukan oleh kedalaman titik tersebut dari permukaan air, bukan oleh kedalaman perairan.

“Di Indonesia, banyak kapal berukuran kecil yang beroperasi di perairan yang lebih dalam daripada Laut Jawa. Contohnya di lintasan Ketapang–Gilimanuk, yang memiliki kedalaman palung ribuan meter,” tambahnya.

Berdasarkan data tersebut, dia menyampaikan, pernyataan seorang pakar seharusnya didasarkan pada data, fakta teknis, dan regulasi yang berlaku, bukan pada asumsi yang belum teruji. Pendapat tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap transportasi laut. 

Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan, sehingga transportasi laut memiliki peran sangat strategis dalam menjaga konektivitas antarwilayah dan memperkuat kesatuan NKRI. 

"Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi laut justru perlu terus dibangun melalui informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rakhmatika yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap.

Dia menegaskan, penyebab kecelakaan laut tidak dapat dilihat dari satu aspek saja. Selain aspek teknis, aspek operasional juga perlu mendapat perhatian dalam kajian penyebab kecelakaan.

“Ada aspek operasional yang selama ini memiliki kontribusi besar. Bahkan, faktor manusia atau human factor menjadi penyebab terbesar, dengan kontribusi lebih dari 80 persen. Karena itu, penyebab kecelakaan harus dikaji secara menyeluruh, bukan langsung disimpulkan dari satu aspek,” ujarnya.

Bermula dari tahun 2021, Nathan yang sedang berlibur di Bali dikenalkan ke seseorang yang disebutnya sebagai “ibu”.

“Beliau memang ibu angkat saya. Bukan hanya dalam segi pekerjaan, tetapi dalam kehidupan pribadi pun, saya sering curhat, ngobrol, diskusi dan tukar pikiran. Selayaknya seorang ibu sebenarnya,” buka Nathan saat ditemui di kantornya yang bernuansa galeri seni di kawasan Darmo, Surabaya.

Nah, sang ibu ini memiliki usaha pembuatan minuman tradisional Bali yakni arak berlabel IWAK Arumery. IWAK berbahan dasar nira bunga kelapa, aren, dan bunga lontar.     

“Berbagai bahan itu difermentasi, distilasi dua kali. Kemudian didiamkan selama dua tahun. Bahkan lebih. Sehingga tercipta aroma dan rasa yang khas,” jelas Nathan.

Tetapi saat itu, minuman ini hanya dijual antar teman sesama penikmat arak lokal. Nathan, sebagai penggiat pemberdayaan UMKM, Rajoetasa, berkeyakinan minuman ini bisa “jadi sesuatu”.

Akhirnya, Nathan membantu sang ibu, yang saat itu sedang berusaha mendapatkan ijin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Begitu ijin dari BPOM keluar maka minuman arak IWAK  ini jadi legal dan boleh dijual secara umum. Termasuk kami juga menguruskan pita cukai sebagai minuman beralkohol,” jelas pria lulusan dari salah satu universitas di Boston, Amerika Serikat ini.

Nathan langsung tancap gas. Berbagai konsep branding telah yang telah disiapkan pria 48 tahun ini mulai dieksekusi. Kerjasama dengan berbagai stakeholder juga dijalankan. Termasuk dengan pemerintah provinsi dan pusat. Seperti kementerian perindustrian hingga kementerian ekonomi kreatif.

Selain itu, Nathan juga berusaha membranding IWAK ini menjadi minuman beralkohol khas Indonesia. Bersanding dengan whisky, tequila, rum, dan minuman lainnya dari manca negara.

“Karena arak ini adalah bagian dari budaya Indonesia, jadi saya ingin mengenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional melalui arak IWAK,” begitu visi Nathan yang juga aktif di organisasi Gerakan Fermentasi Nusantara (Fermenusa).

Untuk itu, IWAK kerap hadir di berbagai acara yang berbau internasional seperti G20 di Bali beberapa tahun lalu. “Juga minuman kami sudah masuk di hotel-hotel bintang lima di Bali dan Jakarta yang sering dikunjungi ekspatriat dan wisatawan. Juga berbagai even berskala internasional menggunakan IWAK sebagai welcome drink dan souvenir,” tuturnya bangga.

Memang Nathan memposisikan IWAK ini sebagai minuman yang cocok sebagai teman ngobrol. Di acara gathering misalnya. Atau disajikan di acara high end product launching.

“Bukan minuman yang dikonsumsi dengan tujuan mabuk,” imbuhnya.          

Ternyata arak tidak cuma bisa bikin tujuh keliling, tapi bisa juga diajak keliling dunia. Berkat tangan dingin Nathan Santoso.

Korban ditemukan sekitar pukul 13.10 WIB. Kondisinya mengenaskan. Tubuh korban hanya mengenakan kain sarung. Bagian leher diduga terdapat luka dan penuh darah.

Hanya, kepolisian belum berani memastikan korban tewas akibat kekerasan. Kasusnya sedang dalan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematiannya. Kini, jasad korban dalam pemeriksaan medis.

Saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP), polisi sempat kesulitan mendapatkan identitas korban. Setelah dievakuasi ke RSUD Soegiri baru diketahui identitas lengkap.

Korban diketahui bernama Tutik, 38 tahun, warga Dusun Ngeping, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Sehari-hari, korban diketahui bekerja sebagai penjaga warung tersebut. 

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M. Hamzaid membenarkan penemuan jasad perempuan bersimbah darah di kamar sebuah rumah tersebut.

Dikatakan, setelah warga melapor ke Polsek Paciran. Kapolsek Iptu Abdul Ghufron bersama anggota berkoordinasi dengan Pamapta, Tim Identifikasi, dan piket Satreskrim Polres Lamongan langsung mendatangi TKP.

Petugas kemudian memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Sejumlah bukti awal serta keterangan saksi juga dikumpulkan.

"Jenazah kemudian dibawa ke RSUD dr. Soegiri untuk pemeriksaan medis dan otopsi. Kasusnya  masih dalam proses penyelidikan," katanya

Para pelari yang menyelesaikan lomba, bisa mendapatkan layanan relaksasi dan pemulihan yang disediakan panitia. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi kelelahan dan ketegangan otot setelah peserta menuntaskan lomba.

Sejumlah penyandang disabilitas netra turut ambil bagian sebagai terapis dalam layanan tersebut. Mereka antara lain Mohamad Atim Firdaus, Nurul Imam, dan Nurhadi Windoyo.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan, keterlibatan penyandang disabilitas netra dalam Soekarno Run merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan event olahraga yang memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi semua.

Dia menegaskan, Soekarno Run didesain bukan hanya sebagai event olahraga, tetapi juga sebagai ruang yang inklusif.

“Semua orang harus mendapatkan kesempatan untuk terlibat, berkontribusi, dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Kehadiran teman-teman disabilitas netra sebagai terapis sport massage menunjukkan bahwa inklusivitas itu kami wujudkan secara nyata dalam pelaksanaan event,” jelasnya.

Kemampuan dan profesionalitas, menurutnya, tidak ditentukan oleh kondisi fisik seseorang. Karena itu, keterlibatan para terapis disabilitas netra diharapkan dapat semakin membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat dan menikmati kemampuan mereka secara langsung.

“Kami ingin peserta merasakan langsung bahwa teman-teman disabilitas memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa. Ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kesetaraan dan menghapus stigma bahwa disabilitas adalah keterbatasan untuk berkarya,” katanya.

Para peserta pun menyambut positif layanan tersebut. Fadhillah, peserta Soekarno Run asal Madiun, mengaku senang bisa mendapatkan layanan sport massage setelah menyelesaikan lari.

“Senang sekali ada layanan sport massage seperti ini. Setelah lari, badan terutama kaki terasa pegal dan capek. Setelah mendapat pijatan, rasanya jauh lebih rileks dan membantu pemulihan. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyediakan layanan ini,” katanya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan terapis disabilitas netra dalam memberikan layanan kepada peserta.

“Saya juga senang bisa mendapatkan layanan dari teman-teman disabilitas netra. Ternyata mereka sangat profesional dan pijatannya juga enak. Semoga kegiatan seperti ini terus ada di event-event berikutnya,” ujarnya.

Ahmad Halim, peserta asal Yogyakarta, mengaku terbantu dengan layanan sport massage yang diberikan setelah berlari. Setelah lari, kondisi kakinya memang terasa lelah.

“Adanya sport massage ini sangat membantu. Saya merasa lebih nyaman dan rileks setelah mendapatkan terapi. Terima kasih kepada panitia dan para terapis yang sudah memberikan pelayanan dengan sangat baik,” ungkapnya.

Menurut Ahmad, kehadiran terapis disabilitas netra juga memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta.

“Ini bukan sekadar layanan setelah lari, tetapi juga menunjukkan bahwa event ini memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas untuk berperan dan berkarya. Saya sangat mengapresiasi dan senang bisa menjadi bagian dari kegiatan yang inklusif seperti ini,” ujarnya.

General Manager PG Meritjan Kediri, Tites Agung Priyono, mengatakan, seluruh rangkaian musim giling tahun ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah, hari ini, 20 September 2026 pukul 06.45 WIB, kami telah menyelesaikan tugas giling dan menyerap tebu petani untuk musim giling 2026 dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah kami canangkan,” kata Tites.

Menurut Tites, keberhasilan pelaksanaan musim giling tidak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak. Mulai dari jajaran karyawan PG Meritjan, petani tebu, hingga para mitra yang selama ini terlibat dalam mendukung operasional pabrik.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan giling dapat berjalan hingga selesai.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan sinergi seluruh karyawan, petani tebu, serta para mitra yang selama ini telah mendukung suksesnya musim giling PG Meritjan,” tuturnya.

Usai musim giling berakhir, PG Meritjan selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan selama musim giling 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memperbaiki kinerja sekaligus mempersiapkan musim giling berikutnya.

Selain evaluasi, PG Meritjan juga akan terus memperkuat kerja sama dengan petani mitra. Salah satu fokus yang akan didorong adalah perluasan dan optimalisasi program CPCL bongkar ratoon yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

Program tersebut diharapkan mampu mendorong peremajaan tanaman tebu sehingga produktivitas lahan dan hasil panen petani dapat terus meningkat.

Tites menilai keterlibatan semakin banyak petani dalam program CPCL bongkar ratoon menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tebu di wilayah kerja PG Meritjan.

Dengan produktivitas tebu yang meningkat, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga turut mendukung keberlanjutan industri gula di tingkat nasional.

“Dengan semakin banyak petani yang bergabung dalam program CPCL bongkar ratoon, kami berharap produktivitas tebu di wilayah kerja PG Meritjan dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani maupun industri gula nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pabrik gula dan petani. Kolaborasi mulai dari budidaya, peningkatan produktivitas, hingga penyerapan hasil panen menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri gula.

“Dengan sinergi antara petani dan PG Meritjan, kami optimistis target peningkatan produksi tebu dan swasembada gula nasional dapat tercapai,” ungkap Tites.

Ketua PWI Tuban, Suwandi, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen PWI Tuban dalam menjalankan tanggung jawab moral terhadap generasi muda, selain menjalankan tugas utama sebagai organisasi profesi wartawan.

"Alhamdulillah, kegiatan PWI Tuban Esport sudah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Berkat dukungan berbagai pihak, pelaksanaannya dari tahun ke tahun dapat berjalan dengan lancar," ujar Suwandi saat membuka acara di gedung DPRD Kabupaten Tuban, Minggu, 20 September 2026.

Menurutnya, PWI tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap perkembangan dan potensi generasi penerus bangsa.

Atas dasar tersebut, PWI Tuban berkomitmen untuk terus menggelar kompetisi esport setiap tahun sebagai wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka di bidang olahraga digital.

Pada Piala PWI Tuban Esport Season III 2026 ini, tercatat sebanyak 56 tim ambil bagian. Rinciannya, sebanyak 32 tim mengikuti kompetisi Mobile Legends dan 24 tim bertanding pada kategori PUBG Mobile.

Pelaksanaan kompetisi dibagi menjadi dua sesi, yakni babak penyisihan hingga babak final. Masing-masing kategori kemudian diikuti oleh 16 tim yang lolos ke tahap selanjutnya.

"Pesertanya tidak hanya dari Kabupaten Tuban. Ada juga yang berasal dari Bojonegoro, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Bahkan beberapa pemain atau atlet profesional yang sudah bermain di kancah global juga ikut dalam Piala PWI Tuban kali ini," jelas Suwandi.

Ia menambahkan, perkembangan olahraga esport harus diarahkan menjadi kegiatan yang positif bagi generasi muda. Menurutnya, kompetisi esport dapat menjadi ruang untuk mengasah kemampuan berpikir, ketangkasan, kerja sama tim dan strategi.

Karena itu, Suwandi meminta kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Peserta yang mengalami kekalahan juga diminta tidak berkecil hati, sementara tim yang berhasil meraih kemenangan diharapkan tidak bersikap berlebihan.

"Jadikan event ini sebagai kegiatan yang positif dan penuh tantangan. Yang kalah jangan berkecil hati dan yang menang jangan jumawa. Yang terpenting adalah menjunjung tinggi sportivitas," tegasnya.

Suwandi juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Piala PWI Tuban Esport Season III 2026, termasuk ESI dan IESPA.

Ia berharap dukungan terhadap kegiatan tersebut dapat terus terjaga sehingga PWI Tuban dapat kembali menyelenggarakan kompetisi esport pada tahun-tahun berikutnya.

"Kami mohon doa agar PWI Tuban bisa terus melaksanakan kegiatan ini dari tahun ke tahun. Terima kasih kepada ESI dan IESPA yang telah memberikan dorongan kepada kami sehingga acara dapat berjalan lancar," katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan serta meminta maaf apabila selama penyelenggaraan terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun penyambutan kepada para peserta dan tamu undangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro, dalam sambutanya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Piala PWI Tuban Esport Season III 2026 yang digelar PWI Tuban di DPRD Kabupaten Tuban.

Menurut Sugiantoro, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang kompetisi permainan, tetapi juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus membangun kedisiplinan dan sportivitas.

"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PWI Tuban yang tidak henti-hentinya berupaya semaksimal mungkin untuk membina anak-anak muda, khususnya dalam menyalurkan bakat-bakat mereka di game esports," ujar Sugiantoro.

Ia menilai pelaksanaan Piala PWI Tuban Esport menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang tahun ini disebut jauh lebih banyak dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

"Kalau tahun lalu pesertanya tidak sebanyak ini. Kalau saya lihat kemarin mungkin separuh dari tempat duduk ini tidak terisi. Kalau sekarang jauh lebih banyak dan full," katanya.

Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Tuban mendukung penuh kegiatan yang diselenggarakan PWI Tuban. Ia menyebut dukungan tersebut tidak hanya diberikan terhadap kegiatan esports, tetapi juga berbagai program PWI lainnya, termasuk bidang pendidikan dan olahraga.

"Saya mendukung penuh. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman, terutama dari PWI Tuban, saya kira tidak hanya kegiatan game ini saja. Ada kegiatan-kegiatan lain, baik dari sisi pendidikan, olahraga maupun hal-hal yang lain," jelasnya.

Ia berharap, kegiatan Piala PWI Tuban Esport dapat menjadi ruang pembinaan yang melahirkan atlet-atlet esports berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional.

BIG Downhil diikuti 216 rider dari penjuru Indonesia. Mereka berasal dari Jawa Timur, Yogyakarta, Cilacap, Bekasi, Jakarta, Bandung, Bali, Jepara, Solo, Mataram,  Salatiga, hingga Poso. 

Ratusan pembalap ini mengikuti seeding run di hari pertama untuk menentukan posisi start (pole position). Atmosfer persaingan sudah terasa di hari pertama lomba. Persaingan berlanjut ke putaran final pada Minggu, 20 September 2026. 

Gantasan Bike Park menghadirkan trek ekstrem dan menantang sejauh 2,3 kilometer. Berbagai obstacle yang menuntut skill peserta terbantang sepanjang trek. Mulai rock garden, tanjakan, turunan curam, tikungan tajam, bebatuan, drop pohon, wallride kayu, big drop hingga super bowl.  

Pada nomor Men Elite Men Elite, rider Agung Prio Apriliano dari Astrindo Racing Team, berhasil menjadi yang tercepat dan terbaik. Pada posisi kedua dan ketiga masing-masing diraih oleh Pahraz Salman Alparisi dari tim Underdog PSW dan Yosi Saputra dari Yeti Tribe Indonesia Racing Team. 

Ditemui usai lomba, Agung mengaku tak pernah absen dalam ajang BIG Downhill selama 5 tahun terakhir. Dia juga beberapa kali meraih podium pada ajang tahunan ini. 

"Saya meraih podium kedua pada 2023 dan podium ketiga pada 2024. Tahun lalu saya sempat terjatuh, jadi tahun ini saya bertekad menebus kekalahan tersebut," katanya.

Gantasan Bike Park, menurutnya, dari tahun ke tahun semakin baik. Obstacle-nya  juga jauh lebih besar dan bervariasi, mulai dari rock garden, akar pohon, hingga sektor pedaling. 

Pada lomba hari ini, dia memilih untuk menambah angin ban. Karena pada hari pertama dia sempat mengalami pecah ban depan di rock garden. Diapun berupaya menguatkan mental untuk pertandingan di hari kedua ini.

"Di sini tidak hanya mengandalkan skill, tetapi juga fisik yang prima serta setelan sepeda yang mumpuni," ungkapnya.

Pada kategori Women Elite diraih Nilna Murni Ningtyas, dari Spartan Racing Team. Ini adalah pertama kalinya dia meraih podium pertama. Pada balapan sebelumnya dia harus puas berada di podium kedua. 

Untuk posisi kedua Women Elite Milatul Khaqimah, dari Nukeproof Axxes Racing Team dan posisi ketiga diraih Ayu Triya Andriana dari Alaska Squad.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, hadir pada sesi awarding BIG Downhill. Dalam kesempatan itu dia menyampaikan apresiasinya atas kelancaran acara tersebut. 

Ipuk mengatakan, Banyuwangi terus mengembangkan sport tourism sebagai bagian dari sektor pariwisata daerah. Selain wisata alam, berbagai event olahraga juga dapat mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. 

Sejumlah event sepeda telah rutin digelar di Banyuwangi, mulai dari Push Bike untuk anak PAUD, BMX, BIG Downhill, hingga agenda Gravel yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

"Kehadiran para atlet dan wisatawan turut menggerakkan ekonomi lokal, khususnya bagi para pelaku UMKM," jelasnya. 

Ketua Panitia Penyelenggara BIG Downhill 2026, Munif, mengatakan, Gantasan Bike Park, memiliki tantangan yang berbeda dengan sirkuit lainnya. Ada dua karakter utama dalam Gantasan Bike Trek. Pada bagian awal, kontur tanahnya tidak pernah bisa kering. Sedangkan pada bagian tengah hingga akhir kondisi trek cenderung kering. 

"Atlet itu bingung, biasanya kalau hujan atau basah dia pakai ban basah tapi di trek bawah dia akan kalah, pakai ban kering di atas akan kalah, ini tantangan tersendiri," katanya.

Dia menyebut, ajang ini konsisten digelar hingga memasuki penyelenggaraan ke-7. Saat ini, BIG Downhill juga masuk dalam agenda resmi UCI. Dalam tiga tahun terakhir, kompetisi ini sudah berstatus UCI Class 1 (C1).

"Dampak ekonominya sangat terasa. Homestay di kawasan sekitar perhelatan hingga ke wilayah Glagah terisi penuh. Kebutuhan konsumsi dan oleh-oleh peserta juga memutar roda ekonomi warga lokal. Semoga ke depan acaranya makin besar dan meriah," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Khusnul Arif, mengatakan, kesepakatan yang telah ditandatangani ketiga kepala daerah tersebut sempat terhenti setelah Kota Kediri menarik diri dengan alasan keterbatasan kemampuan fiskal.

Meski demikian, peluang kerja sama terbuka kembali. Daerah diminta mengajukan kembali kepada pemprov untuk memfasilitasi pengelolaan sampah terpadu.

Legislator yang membidangi pembangunan dan transportasi publik ini menilai dorongan kerja sama ini menguat seiring program pemerintah pusat mengubah sampah menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Model ini telah beroperasi hanya di kawasan Benowo Surabaya. Sementara untuk wilayah lainya Malang masih dalam proses

Namun, syarat volume sampah harian yang dipersyaratkan belum terpenuhi gabungan Kota dan Kabupaten Kediri. Data yang dihimpun mencatat Kabupaten Kediri volume sampah mencapai 670 ton per hari, Kota Kediri 180 ton per hari. Jika ditotal secara keseluruhan mencapai 850 ton per hari.

Angka tersebut masih di bawah ambang batas minimum yang mensyaratkan ribuan ton per hari, sehingga kemungkinan perlu melibatkan daerah lain di sekitarnya. Pemilahan sejak sumber rumah tangga hingga TPS menjadi syarat mutlak agar jenis sampah yang diolah memenuhi kriteria teknis. 

Volume sampah terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Sementara luas lahan Tempat Pembuangan Akhir tidak bertambah. Langkah pencegahan dilakukan melalui pembatasan plastik sekali pakai.

Langkah tersebut merupakan implementasi dari Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukanaya mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah energi listrik (PSEL) atau waste to energy.

"Regulasi sudah ada. Yang diperlukan adalah sosialisasi masif kepada masyarakat. Bersama pegiat lingkungan, sampah perlu dipilah, diubah menjadi kompos atau pupuk, dan diminimalkan risiko pencemaran," ungkapnya usai mengikuti Sosialisasi Infrastruktur bertema Infrastruktur Sampah di Mulai dari Rumah Tangga.

Menurutnya pemilahan di sumber menjadi kunci agar pengolahan lanjutan dapat berjalan efektif, mengacu pada praktik yang telah berjalan di Benowo, Surabaya.

Para peserta berlomba dalam berbagai. Mulai pelajar, umum dan master. Soekarno Run memperlombakan kategori 21K, 10K, 5K, 3K, dan 1K. Mereka memperebutkan total hadiah mencapai Rp1 miliar.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengapresiasi antusiasme peserta, khususnya anak-anak yang mengikuti kategori 1K. Meski sempat ada peserta terjatuh saat start, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Soekarno Run, menurutnya, tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Pemkab Banyuwangi, kata dia, ingin mengenalkan sosok Presiden Soekarno kepada anak-anak, khususnya peserta dari kalangan pelajar sekolah dasar.

"Tujuan kita adalah ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, anak-anak kita. Terkait siapa sih sosok Soekarno itu, Bapak Bangsa kita,” katanya.

Materi mengenai perjalanan Soekarno selama menjadi Presiden juga dipasang di sejumlah titik, termasuk sepanjang barikade dan area photo booth. Selain itu, kata Ipuk, peserta dapat melihat berbagai materi sejarah serta kostum bertema Bung Karno yang ditampilkan dalam rangkaian kegiatan tersebut.

"Tentu ini juga bagian dari menggugah kembali anak-anak kita untuk cinta pada pada negara ini, nasionalisme ditumbuhkan," ungkapnya.

Ipuk mengatakan, kategori 1K yang khusus diperuntukkan bagi anak usia sekolah dasar juga memiliki tujuan lain, yakni mendorong kebiasaan hidup sehat sejak dini. Selama ini tidak banyak event lari yang melombakan kategori 1K yang pesertanya dibatasi hanya untuk usia sekolah SD.

"Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat di kepada anak-anak kita. Selain nanti ada nilai kompetisi di antara mereka," ungkapnya.

Soekarno Run juga melibatkan pelaku UMKM lokal. Keterlibatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat Banyuwangi.

"Ini bagian dari pemberdayaan UMKM dan promosi pariwisata. Inilah sport tourism yang terus kita bangun di Kabupaten Banyuwangi," kata Ipuk.

Ipuk menambahkan, Soekarno Run merupakan bentuk event sport yang digelar secara kolaboratif.

"Event seperti ini mendukung sport tourism di Banyuwangi yang sangat berdampak ke perekonomian lokal. Terima kasih kepada ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah. Terima kasih kepada para pihak yang mendukung program ini," kata Ipuk. 

Penasehat Soekarno Run, Said Abdullah, mengatakan, Soekarno Run Banyuwangi tahun depan akan digelar secara internasional. Peserta dari luar negeri bisa ikut berkompetisi.

"Kami DPD sudah rapat dan memutuskan, insyaallah hadiah tahun depan di Banyuwangi Rp5 miliar," kata Said.

Dengan total hadiah yang lebih besar, kompetisi lari tersebut bakal digelar dengan kelas-kelas yang lebih banyak dan menantang. Said berharap, Soekarno Run Banyuwangi akan bersaing dengan ajang lari internasional lainnya yang sudah lebih dulu ada di Indonesia.

"Kalau Jawa Tengah punya Borobudur Marathon, kita di Jawa Timur punya Soekarno Run Banyuwangi," kata dia.

Ia mengatakan, Banyuwangi cocok menjadi lokasi pelaksanaan event olahraga skala besar. Selama ini, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah terbiasa menggelar event-event skala besar.

"Oleh karenanya, Banyuwangi inilah jadi titik awal untuk event-event besar yang skalanya memang kita semua bisa menyaksikan seperti Soekarno Run ini," ujarnya.

Keterangan ini disampaikan oleh pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD tersebut langsung kepada Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, saat memberikan sambutan pada acara kegiatan Harlah SPPG Banjaran Kota Kediri Sabtu, 19 September 2026, malam.

"Tidak boleh kita berleha-leha atau kita disini saja. Bagaimana evaluasi ini penting karena apa? Kemarin kejadian (keracunan) mudah-mudahan di Kota Kediri tidak terjadi kayak kemarin. Mudah-mudahan saya mohon kepada Pemerintah Kota Kediri sesekali mitra dapur bisa dikumpulkan bu Wali agar bisa menyamakan satu persepsi," ungkapnya.

Kata Katino, jika wacana yang disampaikan itu terealisasi maka pihaknya akan menyusun visi dan misi bersama Pemerintah Kota. Tujuannya untuk memastikan setiap penyedia makanan memegang prinsip pelayanan, keamanan pangan dan pemenuhan gizi bukan hanya mengejar keuntungan semata .

Katino mengaku munculnya gagasan untuk mempertemukan mitra dapur se-Kota Kediri sebenarnya sudah lama dan ia merasa bersyukur apabila usulan nanti mendapat respon dari Wali Kota Kediri

"Responnya allhamdulilah, mudah-mudahan mbak Wali setelah kejadian (keracunan) kemarin di kelurahan Kaliomno beliau saya kasih usulan seperti itu berminat untuk mengumpulkan SPPG di Kota Kediri," ucapnya.

Mengusung tema "Border, Threshold, and Beyond" (Batas, Ambang, dan Seberang), perhelatan ini resmi dibuka pada hari Sabtu, 19 September 2026, dan akan berlangsung hingga 08 November 2026 di kawasan bersejarah Balai Pemuda, Surabaya.

Acara ini hadir untuk mempertemukan ratusan karya dari puluhan seniman ternama maupun perupa muda berbakat dari berbagai penjuru Nusantara.

Pameran bergengsi ini diarsiteki oleh kurator terkemuka Nirwan Dewanto, seorang budayawan, sastrawan, sekaligus pengamat seni rupa yang dikenal tajam dalam merajut wacana kebudayaan. Bersama tim kuratorial dan pendiri ARTSUBS, Nirwan merancang ruang pamer yang tidak hanya sekadar memajang karya estetis, tetapi juga memicu dialog kritis antardisiplin. Pendekatan kuratorial yang diusung berupaya membongkar batas-batas konvensional seni rupa demi menghadirkan pengalaman visual yang kaya bagi masyarakat.

Gedung Balai Pemuda Surabaya yang berukuran ribuan meter persegi ditransformasi menjadi lumbung kreativitas dan arena negosiasi estetis yang dinamis. Melalui tajuk "Border, Threshold, and Beyond", pameran ini mengeksplorasi empat orientasi utama seniman dalam memperlakukan batas disiplin keilmuan dan praktiknya. Keempat spektrum tersebut meliputi batas yang dijaga, batas yang dilenturkan, batas yang diseberangi, hingga batas yang dibuka secara luas.

Menjelajahi Empat Spektrum Batas Seni Rupa

Pada kategori batas yang dijaga, para perupa tetap mengakar kuat pada konvensi formal seperti seni lukis, drawing, cetak grafis, hingga seni patung monolit. Namun, kesetiaan pada medium ini dijadikan sarana untuk melakukan otokritik dan menyerap gagasan baru demi memperkaya kekuatan materialnya. Eksplorasi murni ini menjadi jawaban krusial atas maraknya komunikasi massa dan manipulasi informasi yang kian mendominasi ruang publik modern.

Sementara itu, pada kategori batas yang dilenturkan, seniman melampaui batasan medium tanpa memutus akar sejarah dan estetika seni rupa itu sendiri. Fenomena seperti expanded painting maupun instalasi berbasis cetak grafis dan patung non-monumental hadir mengisi sudut-sudut ruang Balai Pemuda. Praktik ini dengan sengaja menguji kekhasan wahana (medium specificity) hingga ke titik ekstrem demi memperluas jangkauan komunikasi dengan para pengunjung.

Pada kerangka batas yang diseberangi, publik disuguhkan bentuk-bentuk karya hibrida hasil persilangan antara seni rupa dengan disiplin kesenian lainnya. Kolaborasi interdisipliner ini melahirkan eksperimen visual tak terduga yang menantang pemahaman konvensional tentang sejarah dan praktik seni. Proses saling menyerap gagasan antarbidang ini terbukti menghasilkan bentuk-bentuk simbiotik yang segar dan penuh dengan kejutan perseptual.

Pendekatan batas yang dibuka memperlihatkan bagaimana seni rupa membuka diri seluas-luasnya terhadap realitas sosial di luar dunia kesenian. Kolaborasi antara seniman dengan arsitek, pengrajin desa, hingga ilmuwan botani menjadi bukti nyata dari keterbukaan tersebut. Melalui jalan kolaborasi lintas disiplin ini, perupa menjadikan seni kontemporer sebagai ruang belajar bersama serta wadah kritik sosial yang konstruktif.

Akomodasi Keberagaman Ideologi dan Kebebasan Berkarya

Nirwan Dewanto menegaskan bahwa kehadiran ARTSUBS dirancang untuk memicu pengalaman perseptual yang unik serta menggerakkan pemikiran penonton. Menurutnya, pameran ini dengan sengaja mengompromikan antara idealisme kuratorial dengan potensi pasar seni agar ekosistem seni rupa di Surabaya dapat terus bertumbuh secara sehat. Ia menilai bahwa penataan karya yang kontras justru mampu menciptakan ketegangan artistik yang memikat daya kritis publik.

"Kami ingin menghadirkan kekayaan seni kontemporer Indonesia melalui pendekatan tema yang menantang para seniman untuk menjelajahi tepi batas estetika mereka. Kurasi ini tidak dimaksudkan untuk mengatur atau menyeragamkan idealisme 150 seniman yang terlibat, melainkan mengakomodasi keanekaragaman ide mereka dalam satu bingkai perjumpaan yang utuh," ujar Kurator ARTSUBS, Nirwan Dewanto.

Nirwan juga menambahkan bahwa tugas utama kurator adalah meletakkan keberagaman gagasan tersebut di dalam ruang pamer agar kontras yang tercipta menjadi tontonan yang edukatif sekaligus menghibur. "Di ARTSUBS, kita berani memadukan sesuatu yang berkarakter industrial dengan lukisan abstrak demi memicu ketegangan perseptual penonton. Dari ketegangan itulah masyarakat diajak untuk tidak sekadar menikmati visual, tetapi juga berpikir mendalam tentang realitas di sekitarnya," imbuhnya.

Regenerasi Perupa dan Penguatan Pasar Seni Surabaya

Kehadiran nama-nama besar di dunia seni rupa Indonesia seperti Eko Nugroho, Nyoman Nuarta, hingga Anusapati semakin menegaskan skala nasional pameran ini. Di samping para maestro yang telah mapan, ARTSUBS 2026 juga memberi ruang yang sangat luas bagi regenerasi perupa muda di bawah usia 35 tahun. Keterlibatan perupa muda ini diperoleh melalui mekanisme seleksi ketat serta jalur komisi (commissioned work) untuk merangsang ide-ide baru.

Selain menawarkan peristiwa budaya, ARTSUBS 2026 memiliki misi jangka panjang untuk mengaktifkan kembali tradisi mengoleksi karya seni (art collecting) di Jawa Timur. Surabaya dikenal memiliki sejarah panjang dan potensi ekonomi yang sangat besar dengan keberadaan para kolektor penting sejak beberapa dekade lalu. ARTSUBS berupaya meyakinkan publik bahwa karya seni unik memiliki nilai investasi sosial, budaya, dan ekonomi yang jauh melebihi barang-barang mewah biasa.

Dampak Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Ekosistem Lokal

Dampak dari penyelenggaraan ARTSUBS 2026 diproyeksikan tidak hanya berhenti di dalam dinding galeri, tetapi juga meluap ke sektor industri kreatif kota Surabaya secara umum. Belajar dari kesuksesan ajang tahunan di kota-kota lain, gelaran pameran berskala besar berpotensi menggerakkan roda ekonomi lokal secara masif. Sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, hingga transportasi di Surabaya diprediksi akan merasakan dampak positif dari kedatangan para pengunjung luar daerah.

Penyelenggaraan perhelatan ini juga menjadi sarana penting untuk membangun ekosistem pendukung seni rupa yang komprehensif di Jawa Timur. Kebutuhan akan profesi penunjang seperti art handler profesional, edukator galeri, hingga manajemen tata pamer kini mulai tumbuh dan mendapat wadahnya di Surabaya. Kolaborasi dengan akademisi serta mahasiswa seni dari berbagai universitas lokal turut menjadikan ARTSUBS sebagai laboratorium praktik yang nyata.

Ruang Publik Edukatif dan Harapan Masa Depan

Pemerintah kota beserta pemangku kepentingan kebudayaan menyambut positif pemanfaatan Balai Pemuda sebagai pusat perayaan seni rupa kontemporer ini. Penggunaan ruang publik yang strategis memudahkan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat, dari pengamat seni profesional hingga keluarga. ARTSUBS 2026 berhasil membuktikan bahwa masyarakat perkotaan memiliki antusiasme yang sangat tinggi terhadap alternatif tontonan edukatif berkualitas tinggi.

Pameran yang resmi dibuka Sabtu ini masih akan berlangsung hingga 08 November 2026 mendatang dan terbuka untuk umum setiap hari. Publik diajak untuk menikmati sajian ratusan karya seni rupa kontemporer yang menghibur, menantang, dan menginspirasi. Perhelatan ini diharapkan dapat terus berlanjut secara konsisten demi menjaga lumbung kreativitas dan menjadikan Surabaya sebagai destinasi seni rupa yang diperhitungkan di kancah internasional.

Ancaman tersebut muncul setelah Yayasan Sri Narendra Boga yang menaungi SPPG Gedog 3 menunjuk Person in Charge (PIC) baru untuk mengelola operasional dapur.

Heru mengaku kewenangannya sebagai mitra pemilik dapur beserta fasilitasnya mulai berkurang setelah penunjukan PIC tersebut.

“Mulai tanggal 27 Agustus 2026, Yayasan menunjuk PIC yang baru menggantikan saya. Lalu PIC ini yang mengatur semuanya di dapur, termasuk menentukan suplai bahan baku makanan,” ujar Heru kepada awak media, Sabtu 19 September 2026.

Menurut Heru, PIC merupakan perwakilan yayasan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional dapur. Namun, ia mempersoalkan kewenangan PIC dalam menentukan pemasok bahan baku.

Heru menyebut pengadaan bahan baku seharusnya menjadi kewenangannya sebagai mitra sekaligus pemilik dapur dan fasilitas SPPG.

“Saya adalah mitra resmi pemegang ID SPPG yang terdaftar resmi di Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.

Ia juga mengaku tidak mendapatkan akses langsung ke akun VA (virtual account) maker yang digunakan dalam pengelolaan keuangan operasional SPPG.

“Saya juga tidak diberi akses langsung ke akun VA maker,” ujar Heru.

Heru menegaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, penunjukan PIC semestinya dilakukan atas persetujuannya sebagai mitra SPPG.

Heru Sebut Ada Upaya Pengambilalihan Dapur SPPG

Heru menduga langkah yang dilakukan Yayasan Sri Narendra Boga merupakan bagian dari upaya mengambil alih pengelolaan dapur SPPG Gedog 3.

Ia bahkan menuding terdapat kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya tersebut. Namun, tudingan tersebut merupakan klaim Heru dalam sengketa kemitraan yang sedang berlangsung.

Karena itu, Heru mengancam akan menggembok dapur SPPG jika hak dan kewenangannya sebagai mitra tidak dikembalikan.

Menurutnya, langkah tersebut akan dilakukan untuk menjaga reputasi bisnisnya sebagai mitra SPPG.

Heru juga mengakui hubungan kemitraannya dengan Yayasan Sri Narendra Boga selama ini tidak berjalan harmonis. Ia mengklaim terdapat praktik kemitraan yang tidak setara dan merugikan dirinya.

“Saya memiliki kepemilikan penuh atas dapur SPPG Sananwetan Gedog 3. Kasarnya, dapur ini mau saya bakar atau saya apakan itu terserah saya,” tuturnya.

Heru Layangkan Somasi

Perselisihan tersebut kemudian berlanjut ke jalur hukum. Heru mengaku telah mengirimkan somasi melalui penasihat hukumnya dari Kantor Hukum Achmad Hussairi yang berkedudukan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Somasi tersebut, menurut Heru, ditujukan kepada sejumlah pihak yang terkait dengan pengelolaan SPPG Gedog 3.

Pihak yang disebut menerima somasi antara lain Yayasan Sri Narendra Boga, kepala dapur, serta seorang oknum polisi yang disebut Heru terlibat dalam sengketa tersebut.

Hingga berita ini ditulis, keterangan dari pihak Yayasan Sri Narendra Boga mengenai tudingan pengambilalihan dapur, penunjukan PIC, serta persoalan kewenangan pengadaan bahan baku belum dimuat dalam informasi yang disampaikan Heru.

Harga emas Antam 1 gram tercatat Rp2.638.000, sama seperti harga pada Sabtu 19 September 2026. Sementara itu, harga emas Galeri24 dan UBS ukuran 1 gram masing-masing naik Rp15.000 dan Rp16.000 per gram.

Perubahan harga tersebut berdasarkan pembaruan harga emas pada Minggu, 20 September 2026.

Harga Emas Antam Hari Ini, Minggu 20 September 2026

Harga emas Antam ukuran 1 gram pada Minggu 20 September 2026 berada di level Rp2.638.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan pembaruan pukul 08.30 WIB:

Harga emas Antam diperbarui pada Minggu, 20 September 2026. Harga dengan pajak menggunakan PPh 0,25% sesuai data yang diberikan.

Harga Emas Galeri24 Minggu 20 September 2026 Naik Rp15.000

Harga emas Galeri24 mengalami kenaikan pada pembaruan Minggu 20 September 2026. Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram mencapai Rp2.584.000, naik Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp2.569.000.

Selain harga jual, daftar berikut mencantumkan harga buyback emas Galeri24:

Harga Emas UBS Hari Ini Naik Rp16.000 per Gram

Harga emas UBS juga mengalami kenaikan pada Minggu, 20 September 2026. Harga UBS ukuran 1 gram tercatat Rp2.610.000, meningkat Rp16.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di angka Rp2.594.000.

Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS:

Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS

Berdasarkan harga emas ukuran 1 gram, Galeri24 dan UBS mengalami kenaikan, sementara Antam tetap stabil.

Dengan demikian, emas UBS mencatat kenaikan nominal terbesar pada ukuran 1 gram, disusul Galeri24. Sementara itu, harga emas Antam tidak mengalami perubahan dibandingkan harga sehari sebelumnya.

Catatan: Harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan dari masing-masing produk dan tempat penjualan. Harga jual dan buyback juga dapat berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno ikut meramaikan event tersebut. Mereka membaur bersama peserta lain melibas rute 5K dari Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah hingga jalan-jalan protokol di Kota Semarang.

Sesuai namanya, event ini mengedepankan semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat. Bank Jateng Friendship Run juga mempertemukan masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang. Sebagaimana Borobudur Marathon telah menjadi ruang bertemunya pelari, komunitas, masyarakat, sekaligus berbagai potensi daerah.

"Event Bank Jateng Friendship Run ini diikuti sekitar seribu pelari. Ini merupakan pemanasan Borobudur Marathon pada 15 November nanti. Ini putaran kedua, sebelumnya di Boyolali," kata Luthfi usai mencapai garis finish.

Selain mempertemukan berbagai kalangan masyarakat, Bank Jateng Friendship Run juga menghadirkan sejumlah stan UMKM binaan Bank Jateng. Hal itu sejalan dengan konsep yang selama ini digarap oleh Bank Jateng dan Borobudur Marathon dengan menggandeng UMKM dan ekonomi kreatif.

"Tidak hanya aspek olahraga tetapi bagaimana meningkatkan ekonomi baru di wilayah kita, yaitu melalui UMKM,” kata dia.

Menurutnya, kekuatan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Tengah tersebut juga dibuktikan dalam gelaran pameran MTQ Nasional sepekan terakhir. Pamaran tersebut tembus transaksi miliaran rupiah. Kesuksesan tersebut diharapkan juga terjadi pada saat pameran UMKM dalam rangkan Borobudur Marathon 2026 nanti.

"Harapan saya Borobudur Marathon nanti diikuti lebih banyak negara. Tahun kemarin ada 58 negara, diharapkan tahun ini melebihi tahun kemarin," jelasnya.

Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko mengatakan untuk Friendship Run di Semarang ini ada 10 UMKM binaan yang ditampilkan. Mereka merupakan hasil kurasi dari lima cabang Bank Jateng.

"Selain mendukung gaya hidup sehat, ajang ini juga dimanfaatkan untuk membuat pelaku usaha kecil bisa naik kelas dan terbiasa menyediakan untuk event lebih besar lagi," katanya.

Pada gelaran Borobudur Marathon 2026, jumlah UMKM yang terlibat akan lebih banyak lagi karena jumlah peserta yang ikut sekitar 13.500 pelari.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan, sebagai inisiator Soekarno Run Banyuwangi, pihaknya telah memutuskan untuk kembali menggelar lomba lari ini.

"Kami DPD sudah rapat dan memutuskan, insyaAllah hadiah Soekarno Run tahun depan di Banyuwangi Rp5 miliar," jelasnya.

Dengan total hadiah yang lebih besar, lomba lari ini akan digelar dengan kelas-kelas yang lebih banyak dan menantang. Said berharap, Soekarno Run Banyuwangi akan bersaing dengan ajang lari internasional lainnya yang sudah lebih dulu ada di Indonesia.

"Kalau Jawa Tengah punya Borobudur Marathon, kita di Jawa Timur punya Soekarno Run Banyuwangi," ungkapnya.

Soekarno Run tidak sekadar menjadi ajang kompetisi olahraga. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mengajak generasi muda membangun kebiasaan hidup sehat, aktif, dan memiliki semangat pantang menyerah.

"Anak-anak muda harus kita ajak untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Melalui olahraga, kita ingin menanamkan semangat disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah," kata Said.

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, memiliki keterkaitan dengan semangat perjuangan Bung Karno. Karena itu, Soekarno Run diharapkan tidak hanya melahirkan masyarakat yang semakin aktif berolahraga, tetapi juga generasi muda yang mengenal gagasan dan keteladanan perjuangan Presiden Soekarno.

"Semangat Bung Karno adalah semangat untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah, dan membangun bangsa. Semangat itu harus terus diwariskan kepada generasi muda dengan cara yang relevan dengan zaman mereka, salah satunya melalui ajang Soekarno Run ini," katanya.

Ia mengatakan, Banyuwangi cocok menjadi lokasi pelaksanaan event olahraga skala besar. Selama ini, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah terbiasa menggelar event-event skala besar.

"Oleh karenanya, Banyuwangi inilah jadi titik awal untuk event-event besar yang skalanya memang kita semua bisa menyaksikan seperti Soekarno Run ini," terangnya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi penyelenggaraan Soekarno Run Banyuwangi.

“Suasananya sejuk, warganya ramah. Saya melihat ribuan peserta sangat menikmati Soekarno Run Banyuwangi,” ujar Eri Cahyadi yang ikut dalam nomor 5k.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, Soekarno Run merupakan bentuk event sport yang digelar secara kolaboratif.

"Event seperti ini mendukung sport tourism di Banyuwangi yang sangat berdampak ke perekonomian lokal. Terima kasih kepada ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah. Terima kasih kepada para pihak yang mendukung program ini," ujarnya.

Himawan Bayu Patriadi*

Setiap penggal perjalanan studi, apalagi titian karier sebagai pengajar; laiknya sebingkai cermin yang memantulkan pergerakan sosok bayangan sebuah ilmu. Kurikulum, yang secara imperatif selalu harus diperbarui secara periodik; bisa merefleksikan perkembangan sebuah disiplin ilmu.

Alkisah bermula, ketika saya masuk Jurusan Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta; di era 1980-an. Semester pertama, semua mata kuliah masih berupa pengantar. Kelasnya besar, karena merupakan gabungan dari enam jurusan. Secara substantif, semua mata kuliah pengantar tersebut belum menyentuh substansi hubungan internasional. Dari segi fokus kajian, yang paling dekat dengan ilmu Hubungan Internasional (IHI), adalah Pengantar Ilmu Politik (PIP). Tak mengherankan, karena ilmu Politik memang dianggap sebagai induk ilmunya.

Namun, menariknya, provokasi akademik bukan datang dari PIP; melainkan justru muncul dari mata kuliah Pengantar Sosiologi. Asal-muasalnya, sang pengajar–Pak Sudjito Sosrodihardjo (Prof. Drs. MA.)–sempat berujar: “Fenomena yang tidak bisa diukur [measurable] tak lebih dari sebuah cerita burung!”. Narasi ini terkesan pejoratif, tapi menggairahkan secara akademik. Sebenarnya, Pak Djito, demikian biasa kami memanggilnya; enak dalam mengajar. Banyak mahasiswa mengakui, caranya menjelaskan materi membuat substansi kuliah mudah dipahami. Tapi, sebagai mahasiswa semester pertama, saya masih merasa susah untuk mencerna narasinya. Tak pelak, untuk sementara waktu narasi itu hidup terserak sebagai misteri.

Bagi sebagian peserta kuliah, ungkapan Pak Djito di atas mungkin dianggap candaan. Tapi, bagi sebagian yang lain; ungkapan itu lebih bermakna akademik. Pasalnya, saya pribadi melihat ada kandungan penilaian (judgement) akademis di dalamnya, khususnya berkaitan dengan metodologi penelitian. Baru pada semester ke tiga, ketika menempuh Metodologi Penelitian Sosial (MPS); kunci pembuka pemahaman mulai tergenggam. Narasi Pak Djito di atas, ternyata berangkat dari tradisi Positivisme; satu pemikiran falsafah keilmuan yang secara kuat mewarnai ilmu Sosial di Amerika Serikat, khususnya Sosiologi dan ilmu Politik.

Positivisme, sejatinya, adalah sebuah korpus pemikiran. Di dalamnya, Steve Smith (1999) mengidentifikasi beberapa gagasan yang bersemayam dalam satu kemasan. Pertama, gagasan dari August Comte; yang menekankan pentingnya ilmu Sosial mengadopsi metode ilmu alam. Argumennya, pengetahuan sosial yang benar (true) dan layak diandalkan (reliable) adalah yang diperoleh dari penelitian scientific dan observasi empirik. Ambisinya, membangun teori sosial yang berlaku lintas ruang dan waktu (universal laws). Kedua, pandangan Emile Durkheim, yang mengistilahkan fenomena sosial sebagai social facts, suatu realitas obyektif yang eksis di luar benak manusia. Ketiga, pandangan dari Vienna circle, sekumpulan filsuf keilmuan; yang berargumen bahwa pengetahuan yang valid hanya berasal dari data empiris yang bisa diverifikasi secara logis; serta terbebas dari koneksi emosional, ikatan nilai sosial, maupun intuisi yang bersifat subyektif. Dengan karakterisitiknya ini, Positivisme menyediakan fondasi filosofis bagi quantitative research; dengan argumen bahwa pengukuran numerik (numerical measurement) dan analisa statistik sangat logis untuk digunakan dalam penelitian sosial. Pasalnya, penggunaan dua instrumen ini memungkinkan riset sosial untuk menggantang realitas, sekaligus mitigasi kemungkinan bias.

Kala itu, di FISIPOL - UGM, preferensi terhadap asumsi Positivisme relatif tinggi. Salah satu indikasi, secara metodologis skripsi mahasiswa di mayoritas jurusan memakai quantitative research. Hanya skripsi di jurusan HI yang menyimpang, karena nyaris selalu menggunakan qualitative research. Tak pelak, perbedaan ini sering memicu olok-olok akademis di kalangan mahasiswa, khususnya di antara mereka yang tergabung dalam kelompok diskusi atau para aktivis organisasi kemahasiswaan; dua kelompok yang jangkauan pergaulannya melintasi jurusan. Dalam kelompok ini, percakapan akademis senantiasa eksis, bahkan dinamis; karena kedap terhadap rasa bosan; meski dilakukan sampai larut malam seraya cangkrukan di forum angkringan.

Di sela-sela percakapan, mahasiswa jurusan HI kadang sempat menjadi obyek gurauan. Saya pun ikut merasakan, karena sering terlibat dalam perbincangan. Diksi Pak Djito tentang “cerita burung”, yang bernuansa pejoratif itu; sering dilabelkan pada skripsi mahasiswa jurusan HI. Syahdan, dosen jurusan HI secara bergelombang pulang dari studi di luar negeri. Di akhir tahun 1981, Pak Amien Rais (Prof. MA, PhD) kembali dari Chicago University, USA. Di tahun-tahun berikutnya menyusul Pak Yahya Muhaimin (Prof. PhD.) pulang dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan Pak Mohtar Mas’oed (Prof. MA., PhD) kembali dari Ohio State University; sedangkan Pak Ichlasul Amal datang dari Monash University, Australia. Sementara itu, di Jurusan Sosiologi, Pak J. Nasikun (Prof. MA. PhD.) juga baru pulang dari Michigan State University, USA. Yang menarik, meski sebagian besar mereka jebolan universitas di Amerika Serikat, di mana tradisi Positivisme sangat dominan; riset mereka, setidaknya disertasinya, mayoritas memakai qualitative research. Dengan realitas ini, mahasiswa HI seakan menerima pasokan materi guna membalas olokan akademis dari mahasiswa jurusan lain. Terinspirasi rivalitas pemikiran Marxian dan Weberian; jika ada mahasiswa jurusan lain, khususnya dari Sosiologi, mengolok-olok skripsi HI sebagai “cerita burung”; kami dari jurusan HI jadi bisa menjawab: “kita memang beda mazhab! Anda “Sudjito-nian” [merujuk pada figur Pak Djito], sedangkan kami dari HI adalah “Mohtar-ian” [merujuk kepada sosok Pak Mohtar]”. Walhasil, kepulangan sekian dosen HI dari studi di luar negeri menjadikan momen saling olok akademis antar jurusan lebih berimbang, karena bisa berbalas secara elegan.

Seiring perjalanan waktu, renungan sering menyasar relung-relung keilmuan. Tahun 1977, Stanley Hoffman menulis sebuah artikel bermutu di jurnal Daedalus; bertajuk “An American Social Science: International Relations”. Merujuk pada perkembangannya sejak Perang Dunia II, ia menggambarkan sosok Ilmu Hubungan Internasional (IHI) sebagai “an American discipline”. IHI lebih dipandang sebagai sub-bidang ilmu politik (a subfield of Political Science) daripada satu disiplin ilmu yang otonom. Seperti telah disinggung sebelumnya, ilmu politik di Amerika Serikat sangat lekat dengan sosok social science, karena bertitik tolak dari asumsi utama Positivisme. Kepekatan unsur scientific-nya terlihat dari urgensi mengadopsi epistemologi scientific, lengkap dengan metodologi kuantitatif dan analisis statistik. Tak pelak, ilmu Hubungan Internasional secara imperatif juga dituntut untuk memenuhi standar scientific laiknya ilmu Politik, induk ilmunya. Yang menarik, kepulangan sekian dosen dari studi lanjutnya di Amerika, ternyata, tidak serta merta menggusur dominasi pendekatan kualitatif dari riset mahasiswa hubungan internasional guna penyusunan skripsinya. Angan-pun bergerak perlahan; penasaran karena terusik pertanyaan: “mengapa?”.

Tulisan ini tak berpretensi untuk menjawabnya. Dan, memang hampir mustahil untuk melakukannya; mengingat peristiwanya telah berlalu lebih dari empat dasawarsa. Yang bisa dilakukan sebatas mengingat, membaca, dan menganalisisnya. Itupun tak bisa lepas dari presentism (menghakimi masa lalu dengan standar kekinian), sehingga adanya bias adalah keniscayaan. Secara historis, popularitas jenis metodologi kualitatif bisa dilacak dari jejak akademik dua ilmuwan perintis disiplin ilmu Hubungan Internasional, yakni Edward H. Carr dan Hans J. Morgenthau.

Edward Hallett Carr, seorang historian sekaligus diplomat asal Inggris, sering dianggap sebagai peretas jalan bagi hubungan internasional menjadi sebuah disiplin ilmu. Bukunya, The Twenty Years’ Crisis (1939); digambarkan sebagai demolition charge, sebuah paket eksplosif yang menghancurkan legitimasi akademik paradigma Idealisme, fondasi akademik berdirinya League of Nations. Tapi, rapuhnya bangunan League of Nations menggugah kritisismenya, dan membukakan jalan bagi Realisme menjadi paradigma akademik yang dominan. Argumennya, dinamika politik internasional ternyata lebih ditentukan oleh faktor kekuatan (power) dan kepentingan nasional (national interest) negara daripada norma moralitas bersama. Argumennya tentang perlunya mengganti unsur wishful morality yang abstrak dengan analisis realitas obyektif ini, dipandang sebagai upaya awal scientification studi hubungan internasional. Tapi, menariknya, dalam penelitian yang menghasilkan karyanya tersebut; Carr memakai metodologi kualitatif, melalui interpretasi historis, teori Politik, dan analisis filsafat kritis, daripada memakai pengukuran numerik dan analisis statistik.

Kisah serupa juga ada dalam jejak akademis Hans Joachim Morgenthou. Jika Edward Carr dilihat sebagai peretas jalan, maka Morgenthau dengan bukunya, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (1948); dipandang sebagai arsitek berdirinya disiplin ilmu Hubungan Internasional. “If our discipline has any founding father, it is Morgenthau”, tegas Stanley Hoffman. Melalui karyanya ini, Morgenthau menyusun sebuah kerangka teoritik guna memahami politik internasional. Berangkat dari kesadaran akan perbedaan ilmu Sosial dan ilmu Alam (natural science), ia berketetapan untuk membangun ilmu empiris, sekaligus menentang argumen yang utopis. Singkatnya, Morgenthau ingin mengubah ilmu Hubungan Internasional dari mempertanyakan bagaimana politik internasional “seharusnya” (ought to) berlangsung, jadi menganalisa bagaimana ‘senyatanya’ (actually) berjalan. Selain itu, menurut Hoffman, melalui bukunya tersebut Morgenthau juga menegaskan “kesatuan riset empiris dan/atau penelitian filosofis tentang tatanan sosial yang tepat. Ia ingin menjadi normatif, tapi mendasarkan normanya pada realitas politik (the unity of empirical research and or philosophical inquiry into the right kind of social order. He wanted to be normative, but to root his norms in the realities of politics)”. Penegasan ini menyiratkan pandangannya, bahwa dalam upaya teorisasi politik internasional; sangat mungkin untuk mempertemukan realitas empiris dengan prinsip-prinsip filosofis.

Walhasil, dalam teorisasinya, Hans Morgenthau secara rasional menyusun proposisi umum (general propositions), dengan berpijak pada realitas sejarah. Postulatnya, seperti tercermin dalam asumsi dasar paradigma Realisme klasik; politik diatur oleh hukum obyektif yang berakar kuat pada karakter manusia (human nature), khususnya hasrat manusia yang bersifat universal untuk mendominasi orang lain (animus dominandi or lust for power). Pendekatan akademiknya yang obyektif-empiris, serta upayanya untuk meracik teori yang bersifat universal, sering mengundang mispersepsi; karena sosoknya sering dipersepsikan sebagai teoritisi positivist.

Memang benar ada kandungan elemen scientific dalam teorinya. Tapi, sejak awal ia sangat kritis terhadap logika scientific. Dalam bukunya, Scientific Man Versus Political Power (1946), Morgenthau secara tegas berargumen bahwa politik internasional tak bisa dibatasi secara ketat dalam kerangka scientific; mengingat manajemen perilaku negara juga menuntut aspek-aspek intangible yang berdimensi "art", seperti kebijaksanaan politik (political wisdom), penilaian moral (moral judgement), dan prinsip kehati-hatian (prudence). Walhasil, keyakinan absolut terhadap analisa politik internasional sebatas kerangka pemikiran scientific dipandangnya sebagai sesuatu yang naif, karena mengakibatkan simplifikasi fenomena. Padahal, menurut Morgenthau, politik internasional adalah fenomena yang kontekstual dan situasional.

Pandangan kritis Morgentahu di atas, akhirnya punya implikasi metodologis. Meski sebagian besar teoritisi hubungan internasional di Amerika Serikat menerima gagasan tentang pentingnya menemukan 'keajegan' (regularities) dan pembangunan teori yang universal tentang perilaku negara (state behaviour), seperti lazimnya tujuan tradisi scientific; ada sebagian teoritisi “yang tidak setuju dengan penggunaan metode kuantitatif dan tetap memilih untuk terus menggunakan metodologi kualitatif dan historis seperti [Hans] Morgenthau …” (D’Amato et.al., 2023). Dengan metodologi kualitatif, seperti tercermin dalam magnum opus -nya, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace; Morgenthau membangun teori Politik Internasional dengan menganalisa pola-pola historis yang bersifat obyektif.

Kembali pada pertanyaan "mengapa" qualitative research di Jurusan Hubungan Internasional dominan, elaborasi di atas bisa membantu menjelaskan. Bersandar pada jejak akademis dua pioner disiplin ilmu Hubungan Internasional, Edward H. Carr dan Hans J. Morgenthou; salah satu argumen yang dapat disodorkan adalah, sejak kelahirannya sebagai satu disiplin ilmu, metodologi kualitatif memang telah berakar kuat dalam epistemologi ilmu Hubungan Internasional. Apalagi, di era 1980-an, kedua karya teoritisi besar ini sempat menjadi buku rujukan utama bagi studi hubungan internasional, khususnya dari sudut pandang paradigma Realisme yang begitu hegemonik pada masa itu. Wallahua'lam …

*Himawan Bayu Patriadi, PhD.,

Alumnus Flinders Asia Centre,

School of Political and International Studies,

Flinders University – Australia.

“Kalau memang regulasinya tidak efektif atau kurang bisa memberikan jaminan keselamatan, maka regulasi tersebut harus segera dievaluasi dan direvisi agar bisa menjamin keselamatan pelayaran,” kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dalam webinar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dikutip Minggu, 20 September 2026

Soerjanto menyebut sejumlah aturan perlu dievaluasi, salah satunya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal.

Ia mencontohkan aturan lashing (pengikatan benda agar tidak bergeser), menurut Soerjanto aturan itu menyatakan setiap kendaraan harus di-lashing , tetapi aturan yang sama juga menyatakan tidak setiap kendaraan harus di- lashing. Kekurangan itu, kata dia, perlu segera direvisi.

"Kami juga menemukan bahwa poin lashing di kapal itu tali lashing harus berkekuatan 10 ton tetapi banyak tali lashing yang kekuatannya jauh lebih kecil dari 10 ton," katanya.

Lashing truk juga belum sepenuhnya ditaati, seperti lashing berselang-seling, terutama pada kendaraan berbobot 30 sampai 40 ton yang harus terikat di empat sisi kiri dan empat sisi kanan

“Tapi kami melihat banyak kapal yang tidak memiliki cukup poin lashing untuk truk yang memuat 30 atau 40 ton ke atas. Kami melihat banyak yang tidak bisa memenuhi aturan tersebut nah ini satu hal yang ketika diimplementasikan ternyata banyak hambatan di lapangan,” katanya.

Pasal 19 PM 115 mewajibkan setiap kendaraan dibatasi selama pelayaran, tetapi pengikatan dilakukan pada kendaraan di barisan depan, tengah, dan belakang, sedangkan kendaraan yang tidak terikat wajib diklem rodanya.

Pasal 18 mewajibkan kendaraan seberat 30 sampai 40 ton memakai paling sedikit empat alat pengikat pada masing-masing sisi, dan ketentuan jumlah alat pengikat dalam pasal itu berhenti pada kendaraan 40 ton.

Pasal 10 menyebut alat pengikat tanpa jaminan permanen tidak boleh kurang dari 120 kilonewton (kN). Angka 10 ton muncul di lampiran sebagai beban kerja aman (safe working load) pada contoh alat pengikat.

Soerjanto mengatakan KNKT pada 13 Januari 2025 merekomendasikan Permenhub PM 28 Tahun 2022 tentang tata cara menerbitkan surat persetujuan pelayaran dan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan ditinjau ulang.

Alasannya, pemeriksaan kapal tidak boleh hanya terfokus pada kelengkapan dokumen secara administratif, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik, walaupun masih secara acak atau acak.

Menurut Soerjanto, hal itu penting untuk memastikan kapal memenuhi standar kelautan yang mencakup stabilitas konstruksi, kondisi permesinan perlengkapan keselamatan, serta kompetensi awak kapal sebelum berlayar.

“Termasuk masalah cuaca dengan potensi kecelakaan,” tambahnya.

Kecelakaan laut terbesar di Indonesia pada tahun 2026 adalah terbaliknya KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa sekitar Masalembo pada Minggu, 13 September 2026.

Basarnas mengonfirmasi 114 korban ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat. Adapun jumlah korban yang meninggal dunia, bertambah menjadi sembilan orang, setelah tiga jenazah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, Jumat, 18 September 2026.

Sementara masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8. Berkaitan dengan kecelakaan laut akhir akhir ini Menhub copot Dirjen Perhubungan Laut

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Muhammad Masyhud.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Farida Makhmudah mengatakan, pergantian tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi.

"Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya," kata Farida di Jakarta, dikonfirmasi Minggu, 20 September 2026.

Pencopotan Dirjen Perhubungan Laut diduga berkaitan dengan terjadinya kecelakaan laut akhir-akhir ini. Antara lain tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa sekitar Masalembo pada Minggu, 13 September 2026. Kejadian ini merupakan kecelakaan laut terbesar di Indonesia pada tahun 2026

Basarnas mengonfirmasi 114 korban ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat. Adapun jumlah korban yang meninggal dunia, bertambah menjadi sembilan orang, setelah tiga jenazah berhasil dievakuasi dari dalam kapal, Jumat, 18 September 2026.

Sementara masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8.

Tetapi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Farida Makhmudah menyatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi.

"Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya. Jadi bukan hanya di Dirjen Hubla tapi juga di Kepala BPSDMP (yang pergantian)," kata Farida dikutip Minggu, 20 September 2026.

Dia menyampaikan pergantian tersebut dilakukan bersamaan dengan penunjukan pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub. Menurut Farida, pergantian di BPSDMP dilakukan karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.

Menurut dia, mutasi dan pergantian pejabat bagian dari evaluasi manajerial yang bertujuan memperkuat organisasi agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara lebih optimal. Ia menjelaskan keputusan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan menghadirkan penguatan kepemimpinan serta memperkuat sistem pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Farida mengatakan langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi yang menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi nasional. Karena itu, Kementerian Perhubungan bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan pembenahan tidak hanya pada regulasi dan administrasi, tetapi juga pengawasan operasional di lapangan.

Usai sudah gelaran Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional XXXI tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain sukses sebagai tuan rumah, Jawa Tengah juga meraih prestasi juara II (runner up) atas kompetisi tersebut.

"Alhamdulillah. Jawa Tengah sukses. Dari peringkat 16 menjadi peringkat dua nasional. Ini usaha yang luar biasa sekali," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai penutupan MTQ Nasional XXXI di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang, Sabtu, 19 September 2026 malam.

Capaian tersebut, kata Luthfi, merupakan hasil dari kerja keras dan keseriusan kafilah Jawa Tengah di bawah bimbingan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Jateng.

"Jadi kemarin kafilah Jawa Tengah sudah kita asramakan, kita latih, dan kasih materi, karena kita serius menyiapkan mereka agar sukses," jelasnya didampingi Taj Yasin.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang memberikan kepercayaan kepada Jateng sebagai sebagai tuan rumah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana.

"Saya mewakili masyarakat Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Ini kolaborasi provinsi dengan Kota Semarang dan kabupaten/kota lain,” ucap dia.

Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan capaian yang diraih oleh Jawa Tengah sebagai runner up merupakan loncatan prestasi yang luar biasa dan patut diapresiasi. Sebab, pada gelaran sebelumnya di Kalimantan Timur, kafilah Jawa Tengah menempati peringkat ke-16. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan LPTQ di Jawa Tengah berjalan dengan baik.

"Ini suatu bukti bahwa di mana ada usaha di situ pasti ada hasil, di mana ada perjuangan di situ ada janji yang sangat disimpan," katanya.

Nasaruddin juga mengacungi jempol kepada Jawa Tengah selalu tuan rumah MTQ Nasional XXXI. Ia menyebut salah satu prestasi yang patut dibanggakan dari perhelatan di Jawa Tengah adalah tidak adanya isu atau protes terkait penyelenggaraan dan dewan hakim. Di Jawa Tengah juga banyak sekali cabang atau kategori yang diperlombakan. Salah satunya adalah kaligrafi menggunakan IT.

"Selamat untuk perhelatan MTQ Nasional yang luar biasa ini. Saya kira pemerintah provinsi Jawa Tengah sudah langsung hilang capeknya karena terjadi prestasi yang luar biasa,” kata dia.

Nasaruddin berharap apa yang telah dilakukan oleh Jawa Tengah dapat dilanjutkan oleh tuan rumah MTQ Nasional XXXII di DKI Jakarta tahun 2027 maupun penyelenggara di tahun-tahun mendatang. Ia juga berharap Jawa Tengah dapat mempertahankan prestasi luar biasa atau mungkin dapat meraih juara umum yang saat ini disabet Kalimantan Timur.

"Mudah-mudahan nanti Jawa Tengah bisa mempertahankan, kalau perlu bisa meraih posisi juara umum. Jawa Tengah sangat potensial, di sini kota pesantren dan potensi-potensi kandidat juara itu banyak sekali. Kehadiran MTQ ini membahagiakan seluruh masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang yang mendapatkan rekor MURI. Ini menjadi contoh untuk provinsi lain siapapun yang menjadi penyelenggara MTQ Nasional," jelasnya.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Karang Taruna Kecamatan Kota, Rendi Agung Santoso, menjelaskan, pemilihan lokasi di Memorial Park dilakukan karena letaknya berada di jantung kota, sehingga mudah diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas.

"Ini baru pertama kali diselenggarakan kembali setelah sebelumnya pernah ada pada 2021. Kegiatan ini sepenuhnya bersifat swadaya, murni dari solidaritas teman-teman penggiat seni, kreatif, dan dukungan sponsor, tanpa menggunakan anggaran APBD maupun BPD," terangnya.

Acara menampilkan 17 pertunjukan dari seluruh kelurahan di Kecamatan Kota, meliputi sendratari, pembacaan puisi, narasi, musik, hingga drama musikal. Selain itu, digelar pemberian penghargaan Karang Taruna Award dengan empat kategori: Terbaik, Terkompak, Terinovasi, dan Teraktif.

Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh puluhan stan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melibatkan warga, kelurahan, serta pelaku usaha sekitar.

Rendi berharap kegiatan ini menjadi pemantik semangat berkarya bagi generasi muda serta memohon dukungan dan pendampingan dari Pemerintah Kota Kediri ke depannya.

"Jangan pernah takut berkarya. Di mana kita bisa memberikan karya, di situlah kesempatan ada. Kami berharap pemerintah bisa lebih mendampingi pemuda yang telah menunjukkan semangat dan kreativitas yang luar biasa ini," tambahnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, beserta anggota DPRD Katino untuk menyaksikan langsung rangkaian acara.

Dalam sambutanya Vinanda Prameswati mengatakan, peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pembangunan di tengah kompleksitas tantangan zaman, mulai dari pesatnya perkembangan teknologi hingga perubahan pola hidup masyarakat.

"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan Karang Taruna sangat dibutuhkan untuk menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat," ungkapnya.

Pemkot Kediri memberikan apresiasi atas berbagai karya nyata yang telah dihasilkan Karang Taruna Kota Kediri.

"Ini menjadi motivasi bagi pemuda lainnya untuk terus berkarya dan menyalurkan ide yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar," tambahnya.

Soekarno Run Banyuwangi menghadirkan kategori lomba. Mulai 21 kilometer atau half marathon, 10 kilometer, 5 kilometer, hingga 3 kilometer. Penyelenggara juga menyediakan kategori khusus pelajar serta kategori master.

Ketua DPD PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengatakan, Soekarno Run tidak sekadar menjadi ajang kompetisi olahraga. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mengajak generasi muda membangun kebiasaan hidup sehat, aktif, dan memiliki semangat pantang menyerah.

"Anak-anak muda harus kita ajak untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Melalui olahraga, kita ingin menanamkan semangat disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah," jelasnya.

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, memiliki keterkaitan dengan semangat perjuangan Bung Karno. Karena itu, Soekarno Run diharapkan tidak hanya melahirkan masyarakat yang semakin aktif berolahraga, tetapi juga generasi muda yang mengenal gagasan dan keteladanan perjuangan Presiden Soekarno.

"Semangat Bung Karno adalah semangat untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah, dan membangun bangsa. Semangat itu harus terus diwariskan kepada generasi muda dengan cara yang relevan dengan zaman mereka, salah satunya melalui ajang Soekarno Run ini," ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat sejak rangkaian kegiatan dimulai. Ribuan peserta dari berbagai daerah berbaur mengikuti lomba sesuai kategori masing-masing. Kehadiran peserta dari 26 provinsi sekaligus menunjukkan bahwa Soekarno Run memiliki daya tarik lintas daerah.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah kepala daerah lainnya.

Kehadiran para tokoh tersebut turut menambah semarak pelaksanaan Soekarno Run. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dan membangun budaya hidup aktif di tengah masyarakat.

“Dengan kategori yang menjangkau berbagai kelompok usia, mulai pelajar hingga peserta master dan umum, Soekarno Run dirancang sebagai kegiatan yang dapat diikuti masyarakat secara luas,” sambungnya.

Said menegaskan, olahraga harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, budaya hidup sehat perlu dibangun melalui kegiatan yang menyenangkan, kompetitif, sekaligus memiliki nilai kebangsaan.

"Harapannya, semakin banyak anak muda yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehat badannya, kuat semangatnya, dan tetap memiliki kecintaan kepada bangsa," ujarnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo, mengatakan, sebanyak 33 kejadian karhutla di Bondowoso hingga pertengahan September 2026 tersebar di kawasan hutan dan lahan milik Perhutani dan PTPN.

"Yakni, kebakaran hutan dan lahan jati di Kecamatan Wringin, kebakaran hutan lindung di Kecamatan Ijen, serta kebakaran hutan dan lahan pinus di Kecamatan Curahdami," kata Kristianto, Sabtu, 19 September 2026.

Akibat 33 kejadian karhutla itu, imbuh dia, BPBD Bondowoso mencatat luas hutan dan lahan yang terdampak kebakaran sekitar 123 hektar. Sebagian besar hutan dan lahan milik Perhutani dan PTPN berlokasi di Kecamatan Wringin, Curahdami, dan Sempol Ijen.

"Luas 123 hektar hutan dan lahan terdampak 33 kejadian karhutla itu belum termasul luasan Taman Nasional Wisata Alam Ijen milik BKSDA yang terbakar beberapa waktu lalu," imbuh mantan Kabag Kesra Bondowoso itu.

Dengan jumlah karhutla mencapai 33 kejadian hingga pertengahan September 2026, menurut Kristianto, BPBD melakukan pemetaan kawasan berpotensi lebih tinggi mengalami kebakaran.

"Seperti Kecamatan Wringin dan Ijen menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih dalam pencegahan karhutla," terangnya.

Sementara Wabup Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i menegaskan, Pemkab Bondowoso menekankan langkah preventif menghadapi potensi karhutla. BPBD dan Damkar bekerjasama dengan TNI dan Polri tidak hanya dituntut merespons cepat saat terjadi kebakaran.

"Tetapi juga melakukan pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti musim kemarau sekarang ini, mengimbau masyarakat tidak buang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan, terutama dekat hutan dan lahan banyak vegetasi kering," tegasnya.

Pantauan dari https://live.banyuwangikab.go.id/, pada Sabtu, 19 September 2026, sore sudah tidak ada lagi antrean kendaraan di depan Pelabuhan Ketapang. Sebelumnya antrean sempat mencapai belasan kilometer dan berkurang menjadi 4 km pada Jumat, 18 September 2026 sore.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan, dia bersama stakholder terkait dan juga operator kapal sepakat untuk melakukan pembenahan, khususnya di dermaga LCM dan MB IV. Komitmen ini untuk mengurai antrean kendaraan logistik.

Untuk memastikan komitmen itu berjalan, Media Syahrianto, bersama BPTD dan operator kapal dari INFA dan Gapasdap memantu langsung proses bongkar muat di dermag LCM dan Dermaga MB IV pada Jumat malam.

"Sama-sama kita menerapkan ketertiban proses memasukkan kendaraan atau muatan di dalam kapal. Artinya kita menerapkan sistem untuk percepatan semata-mata untuk mengurai kepadatan yang ada di lapangan," jelasnya.

Dia juga fokus pada ketepatan jadwal proses bongkar muat. Kapal harus mematuhi time table yang telah ditetapkan. Saat proses bongkar muat sudah melebih batas waktu yang ditentukan, kapal tetap harus berangkat.

Jika tetap melakukan proses muat, maka kapal tersebut tidak boleh melakukan muat di sisi Gilimanuk. Kapal harus segera kembali untuk mengejar time table yang hilang. 

"Ini yang kita terapkan sama-sama, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa memberikan layanan terbaik buat pengguna jasa, khususnya pengguna kendaraan-kendaraan logistik," ujarnya.

Saat ini, time table untuk port time adalah 40 menit. Jika proses pemuatan berjalan dengan lebih cepat misalkan 30 menit, maka kapal sudah bisa langsung berangkat.

"Artinya bisa menyisihkan 10 menit, kalau dikali berapa kali trip itu juga cukup mengurangi kemacetan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, Nurjatim, mengatakan, seluruh operator telah sepakat untuk mendisiplinkan time table. Dengan langkah-langkah yang telah disepakati bersama ini, diharapkan bisa secepatnya mengurai kemacetan, terutama angkutan logistik.

"Ini sangat memprihatinkan dan kami juga sangat merasa kasihan dengan para sopir-sopir yang sudah berhari-hari menunggu di buferzone," katanya.

Diharapkan pada masa libur Natal dan Tahun Baru sudah tidak ada lagi antrean. Pihak operator kapal juga sudah menyiapkan kapal-kapal besar yang dioperasikan secara maksimal.

Selama ini, time table, memang tidak bisa diterapkan secara maksimal. Salah satunya akibat kekurangan dermaga. Di mana dermaga MB 2 di Pelabuhan Gilimanuk sedang dalam proses peningkatan kapasitas. Sehingga kapal-kapal ini sebagian dialihkan ke dermaga lain. Kondisi inilah yang memicu kondisi krodit. 

"Tapi kita sudah mengantisipasi sebetulnya, bahwa untuk logistik kita arahkan ke LCM dan MB IV. Saat ini sudah tidak ada lagi mobil kecil masuk ke dermaga LCM ataupun MB IV. Karena khusus untuk mobil kecil semuanya diarahkan ke MB I dan MB III," ujarnya.

"Tiga dapur SPPG di Bondowoso kena sanksi suspend dari BGN itu berlokasi di Kecamatan Curahdami, Wonosari, dan Tapen. Sanksi suspend terhitung sejak 14 September 2026" kata Koordinator SPPG Perwakilan BGN Bondowoso, M. Hasan Basri.

Sanksi suspend dikenakan terhadap tiga dapur SPPG tersebut, sambung dia, dua dapur SPPG karena belum memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiens Sanitasi) dari Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Sedangkan satu dapur SPPG lagi disanksi suspend, karena fasilitas sarana dan prasarana belum memenuhi standar ditetapkan BGN," imbuhnya.

Hasan Basri menjelaskan, dua dapur SPPG yang disanksi suspend karena belum memiliki SLHS dapat beroperasi kembali, setelah SLHS-nya diterbitkan Dinkes. Sedangkan dapur SPPG yang bermasalah dengan fasilitas sarpras harus melakukan perbaikan dan menunggu proses pengajuan ke BGN untuk kembali beroperasi.

"Jadi begitu SLHS terbit bisa kembali beroperasi. Untuk fasilitas sudah diperbaiki, tunggu proses pengajuan ke BGN kemudian beroperasi kembali. Artinya lamanya sanksi suspend tergantung dapur SPPG menyelesaikan penyebab masalahnya,"jelasnya.

Sementara, Ketua Satgas MBG Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, mengatakan, Pemkab Bondowoso melalui Satgas MBG selalu melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Bondowoso. Mulai dari standarisasi keberadaan dapur SPPG hingga menu makanan.

"Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan MBG kepada penerima manfaat yang dilakukan semua dapur SPPG di Bondowoso. Makanya dalam evaluasi program MBG pada Senin 14 September 2026, salah satunya membahas tiga dapur SPPG disanksi suspend," kata As'ad Yahya yang juga Wabup Bondowoso ini.

Data BGN menyebutkan, sebanyak 81 dapur SPPG beroperasi Bondowoso hingga September 2026 dan menyerap sekitar 4 ribu tenaga kerja. Jumlah dapur SPPG ini melayani MBG mencapai 158.042 penerima manfaat terdiri siswa, 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita), dan lansia.

Peristiwa itu terjadi di pintu keluar Jalan Lingkar Utara (JLU) sisi barat, Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, Sabtu 19 September 2026, sekitar pukul 13.00 WIB.

Korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri. Dia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSML) untuk mendapatkan perawatan.

Insiden bermula dari persoalan lahan mencari penghasilan. Keduanya diduga terlibat perselisihan karena berebut lokasi untuk mengelap kaca mobil di sekitar traffic light.

Situasi memanas setelah korban diduga mengancam akan membunuh pelaku jika tetap mengelap kaca mobil di lokasi tersebut. Adu mulut pun pecah.

Keributan semakin menjadi ketika korban disebut memiting (mengunci dengan lengan tangan) pada leher pelaku. 

Spontan pelaku emosi. Ia  kemudian mengeluarkan sangkur yang dibawanya. Sangkur itu ditusukkan ke perut korban. 

Korban pun mengalami luka dan langsung terkapar. Warga yang mengetahui ada orang tergeletak langsung mekakukan pertolongan dan melapor polisi.

Hanya, karena laporan warga sebatas ada orang tergeletak di jalan lingkar, polisi yang datang satuan lalu lintas.  Sejumlah anggota Satlantas Polres Lamongan bergerak ke lokasi.

"Untungnya terduga pelaku masih di lokasi. Sehingga, saat itu juga dilakukan penangkapan," tutur sumber Polres Lamongan.

Terduga pelaku berinisial ML, 30 tahun, warga Panggungrejo, Kota Pasuruan. Sementara korban langsung dievakuasi ke RSML untuk menjalani penanganan medis.

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M. Hamzaid membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan tersebut. Dikatakan, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap secara utuh kronologi penusukan tersebut.

“Untuk korban telah kami tolong dan kami bawa ke RSML untuk mendapatkan perawatan. Untuk perkembangan selanjutnya masih kami lakukan penyelidikan," terang Ipda Hamzaid.

Peristiwa itu diketahui terjadi pada, Jumat 18 September 2026 dini hari. CSR Officer PT TPPI, Yulistianto, mengatakan, tongkang tersebut tengah mengangkut tiang pancang untuk mendukung mengerjakan proyek perbaikan breakwater atau pemecah gelombang di kawasan PT TPPI.

"Sedang mengerjakan proyek perbaikan breakwater," terang Yulis saat dikonfirmasi Ngopibareng.id, Sabtu 19 September 2026.

Sementara itu, Kasi Humas Polresta Tuban, Iptu Mokhamad Iksan, menuturkan kronologi miringnya tongkang milik PT Prawira Mas tersebut dipicu cuaca buruk yang terjadi di perairan laut Kabupaten Tuban.

"Ombak laut saat itu cukup kencang, sehingga seluruh tiang pancang yang ada di kapal tongkang bergeser ke belakang dan jatuh ke laut hingga mengakibatkan tongkang dalam posisi berat ke belakang dan miring," terang Kasi Humas Polresta Tuban.

Lebih lanjut, pada saat peristiwa itu terjadi, tidak ada Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di atas tongkang sehingga tidak ada korban jiwa.

"Seluruh karyawan dalam kondisi selamat dan di evakuasi menggunakan kapal nelayan milik Bapak Rusdi yang bekerja sama dengan PT Prawira Mas ke area sebelah selatan Pos AK," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Iksan, pihak PT Prawira Mas akan berkoordinasi dengan PT Wika untuk meminjam kapal tongkang dalam rangka mengevakuasi kapal yang mengalami musibah.

Momen tersebut terjadi di tengah-tengah sesi penyambutan tamu undangan ketika Prabowo menyapa para duta besar negara sahabat yang hadir.

Saat menyebut Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah AK Al-Sattari, suasana langsung bergemuruh saat kepala negara itu meneriakkan "Bebaskan Palestina!" sebagai seruan solidaritas sebanyak tiga kali berturut-turut.

Teriakan Prabowo langsung disambut secara kompak oleh para undangan.

“Duta Besar Palestina,” ucap Prabowo mengawali sapannya.

"Bebaskan palestina!" seru Prabowo.

Suasana di tempat acara semakin sarat makna emosional ketika Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah AK Al-Sattari maju menghampiri dan memberikan kain keffiyah khas Palestina langsung ke bahu Presiden Prabowo di atas panggung. Aksi tersebut pun disambut riuh tepuk tangan meriah dari para peserta yang hadir.

Prabowo kemudian berbicara mengenai kehidupan masyarakat Palestina di Gaza yang terus ditindas zionis Israel.

“Saya ingat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus menerus dan kita seolah-olah kurang berdaya untuk membantu mereka,” ucap Prabowo.

Prabowo kemudian mengingatkan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat. Dengan begitu, maka Indonesia bisa membantu negara-negara tertindas seperti Palestina.

“Gampang untuk bicara dengan hebat, tapi sulit untuk kita lihat kekurangan kita. Saya berharap dari generasi penerus, dari ustaz-ustaz, ulama-ulama, untuk bisa membangun keberanian, untuk belajar dari kelemahan kita sendiri, dari kekurangan kita sendiri,” katanya.

“Kita harus kuat, kalau kita kuat, kita bisa membantu saudara kita yang ditindas. Kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa membantu,” ujar Prabowo menambahkan.