Wisuda Siswa Bebani Ortu, Pemkot Surabaya Sediakan Call Center
Masyarakat Surabaya saat ini sedang dihebohkan oleh polemik prosesi wisuda tingkat TK hingga SMP yang ditolak beberapa wali murid/orang tua di sejumlah wilayah di Surabaya. Penolakan itu terjadi lantaran acara tersebut membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
Mengenai polemik tersebut, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, prosesi wisuda untuk tingkat TK hingga SMP di Surabaya memang tidak disarankan. Tetapi bila ada yang tetap mengadakan hal tersebut, itu merupakan kesepakatan sekolah dan orang tua.
"Di Surabaya dari dulu tidak ada wisuda, apalagi kalau negeri. Sudah kita sampaikan sejak awal tidak ada kebijakan yang mengatakan untuk wisuda. Tapi ada orang tua dan komite yang tetap mengadakan dengan kesepakatan bersama," kata Eri usai Salat Jumat, 16 Juni 2023.
Eri mengatakan, untuk sekolah negeri memang tidak ada aturan untuk menggelar wisuda. Tapi, bagi sekolah swasta pihaknya hanya bisa mengimbau karena tidak berada di bawah naungan Pemkot Surabaya. "Yang penting tidak memberatkan orang tua," terangnya.
Terkait polemik orang tua siswa yang keberatan dengan acara wisuda di sejumlah sekolah, Pemkot Surabaya akan kembali melakukan sosialisasi dan imbauan ke sekolah-sekolah.
Selain itu, Pemkot Surabaya melalui Dispendik juga menyediakan call center untuk para orang tua apabila sekolah memaksa mengadakan wisuda di luar lingkungan sekolah dengan biaya tinggi, mengingat saat ini memasuki tahun ajaran baru.
Adapun nomor layanan call center Dispendik Surabaya yang bisa dihubungi adalah 081-259-896-163. Atau juga bisa melalui Instagram @dispendiksby, atau bisa pengaduan langsung di kantor Dispendik Kota Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo 354-356.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengungkapkan, bila ada pengaduan yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti dengan cara kekeluargaan hingga menemukan kata mufakat.
"Pasti akan ditindaklanjuti, dengan cara gotong royong, kekeluargaan, kita usahakan yang terbaik untuk anak," kata Yusuf dihubungi via seluler.
Ia juga mengimbau kepada seluruh sekolah untuk tak merayakan kelulusan siswa secara mewah. tapi justru memberatkan walimurid.
"Tolong ambil hikmat dan maknanya dari kelulusan, tidak harus pakai pakaian toga atau lainnya. Mungkin acaranya bisa diganti apresiasi dan penampilan tarian dari adik kelasnya," terangnya.
Imbauan DPRD
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan, sejak dua tahun terakhir setiap jelang kelulusan sekolah, ia selalu mendapat keluhan soal acara pelepasan yang menyerupai wisuda mahasiswa. Namun tahun ini penolakannya terasa lebih kencang, karena ramai dibahas di media sosial (medsos).
"Sebenarnya wisuda ini sah-sah saja digelar jika tidak memberatkan orang tua. Namun di tengah pemulihan ekonomi seperti saat ini, acara wisuda di sekolah dianggap memberatkan orang tua. Sebab biaya wisuda ini cukup mahal," ujar Khusnul.
Menindaklanjuti masalah ini, kata Khusnul, Komisi D DPRD Surabaya mengingatkan Dinas Pendidikan agar membuat surat imbauan kepada sekolah, agar melarang acara wisuda yang memberatkan orang tua.
"Kami usulkan agar kegiatan pelepasan siswa dialihkan ke acara yang lebih mendidik dan menarik. Seperti penampilan minat dan bakat siswa. Sebab setiap siswa pasti memiliki bakat yang bisa ditampilkan di hadapan orang tua, guru dan siswa lainnya. Itu lebih menarik," kata Khusnul.
Tak hanya acara wisuda, lanjut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, larangan juga perlu diterapkan untuk acara yang membebani orang tua. Seperti acara study tour, acara tali asih yang dikumpulkan atau meminta sumbangan orang tua dan lainnya.
"Dari pada uangnya digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebaiknya dilakukan untuk melanjutkan pendidikan," tandasnya.