Wapres Minta UMKM dan BPJH Percepat Proses Sertifikat Halal

Wapres KH Ma'ruf Amin menegaskan untuk mempercepat proses mendapatkan sertifikat halal, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) diminta supaya menjemput, bola dan melakukan pendampingan. Tidak hanya menunggu.

Pernyataan Wapres itu berkaitan dengan pertanyaan sulitnya bagi UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal, “Secara teknis, mungkin mereka banyak yang belum menguasai, tetapi kadang-kadang bukan hanya di proses tetapi juga kan ada izin tadi, dia (pelaku usaha) belum punya izin, karena itu bukan hanya kepada BPJPH tetapi juga kepada Kementerian Kop UMKM dan pemda,” kata Wapres.

“Termasuk soal pembiayaan, dana-dananya sudah disiapkan, KUR sudah ada, syariah sudah ada, jadi juga ada lembaga lembaga seperti koperasi, kemudian lembaga keuangan mikro baik yang konvensional atau syariah,” ujar Wapres usai meninjau produksi batik di Sanggar Batik 16, di kota Semarang Jumat 18 November 2022.

Forum Halal-20

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menghelat Forum Halal 20 (H20), di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung mulai 17-19 November 2022 ini merupakan bagian dari gelaran Presidensi G20.

“Forum H20 ini menjadi momentum yang tepat untuk membangun kemitraan halal global. Kita menyadari, kemitraan dan kerja sama merupakan hal penting dalam membangun ekosistem halal global yang berkelanjutan,” ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada pembukaan Forum H20.

Forum yang mengangkat tema “Global Halal Partnership For A Robust Sustainable Future” ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sekitar 300-an peserta yang berasal dari 40 negara terlibat dalam forum yang pertama kali diselenggarakan ini. Mereka terdiri dari duta besar negara sahabat, perwakilan 104 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), praktisi, ilmuwan, serta pemerhati jaminan produk halal.

Menag menambahkan, H20 sekaligus menjadi tonggak sejarah jaminan produk halal di Indonesia. “Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan bahwa Indonesia akan menjadi pusat industri, ekosistem, dan pasar halal global. Melalui forum ini, kami ingin menyosialisasikan peraturan serta kebijakan jaminan produk halal yang diterapkan di Indonesia,” ujar Menag.

Ini tentunya penting bagi pergerakan industri halal, mengingat Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, konsumsi halal dalam negeri Indonesia pada 2018-2019 mencapai US$218,8 miliar. Sempat turun menjadi US$184 miliar pada 2020 karena pandemi, konsumsi halal diproyeksikan kembali melonjak hingga $330 miliar dalam tiga tahun ke depan (2025).

Tahun ini saja, Kementerian Perindustrian memperkirakan nilai potensial pasar halal dan kegiatan ekonomi yang terkait dengannya mencapai $303 miliar.

“Jadi saya kira forum ini perlu kita manfaatkan dengan baik untuk bersama-sama membangun kemitraan halal global,” kata Menag.