Wapres: Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hak Konstitusi Warga

Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin mengajak seluruh penyelenggara negara, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar memahami hakikat hidup bernegara yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan melaksanakannya secara penuh dan konsisten. Khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Mari kita hidupkan api semangat persatuan dan perjuangan tak kenal menyerah yang telah diteladankan para pendiri bangsa, untuk bekerja dengan segenap kemampuan yang kita miliki dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan mewujudkan cita-cita Indonesia Maju,” ajak Wapres dalam Testimoni yang ditayangkan pada acara Peringatan Hari Konstitusi yang digelar secara luring oleh MPR RI, Rabu, 18 Agustus 2021.

Salah satu contoh pelaksanaan hakikat hidup bernegara berdasarkan UUD 1945 di masa pandemi ini adalah melalui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak konstitusional masyarakat dalam skala yang extra ordinary, utamanya hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

“Pengalokasian anggaran negara yang besar untuk penanganan pandemi, penambahan rumah sakit darurat, dan pelaksanaan vaksinasi yang masif, serta berbagai program perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian penting dari upaya negara yang dilakukan dalam rangka memenuhi hak konstitusional masyarakat di masa pandemi ini,” ujar Wapres.

Contoh tersebut menunjukkan, bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia bukan lah suatu hal yang statis. Sebab, dokumen tersebut dapat menjawab tantangan zaman yang terjadi.

“UUD 1945, konstitusi kita, bukanlah dokumen sejarah yang statis, tapi telah mengawal perjalanan bangsa Indonesia mengatasi pasang surut kehidupan bernegara. UUD 1945 menegaskan tentang jati diri kita sebagai bangsa, dan merupakan fondasi bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemandu setiap langkah yang kita ambil untuk menggapai tujuan bersama yang dituangkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945,” tutur Wapres.

UUD 1945 yang telah dirancang oleh para founding fathers bangsa Indonesia disebut sebagai dasar dalam kehidupan bernegara yang majemuk, sebagai konsensus atau kesepakatan nasional yang mengikat, harus terus dilaksanakan dan dijaga secara bersama.

Wapres mengatakan, sebagai dokumen hukum yang memiliki kedudukan khusus, UUD 1945 tidak hanya berisi norma dasar yang berdiri di puncak piramida tata hukum normatif, akan tetapi di dalamnya termaktub pula prinsip-prinsip dasar negara, pemerintahan, hak dan kewajiban segenap elemen bangsa, serta komitmen dan orientasi bangsa Indonesia ke depan,