Wapres Ma'ruf Amin Tetap Netral, Tak Kampanye Capres dan Caleg

Presiden Jokowinmelontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu 2024, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan pers itu dilontarkan di Lanud Halim Perdanakusumah, Rabu 24 Januari 2024, menuai pro kontra dari sejumlah pihak.

Menanggapi polemik itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, ia tidak akan menggunakan hak politiknya tersebut meskipun Undangan-undang memperbolehkan.

"Saya tetap netral tidak akan mengkampanyekan paslon, caleg maupun partai tertentu," ungkapnya, usai memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis 25 Januari 2024 malam.

Menurut Ma'ruf Amin, aturannya memang memperbolehkan presiden berkampanye, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Namun, wapres mengembalikan hal itu kepada individu masing-masing.

“Soal presiden saya kira sudah jelas ya, aturannya boleh. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, silakan saja nanti urusannya itu publik saja. Tapi saya sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya, tidak memihak,” tegas Ma'ruf Amin.

“Saya sekarang memposisikan saya itu netral. Saya kira tidak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden,” imbuh wapres.

Ma'ruf Amin akan menjaga kerahasian pilihannya hingga tiba coblosan, Rabu 14 Februari 2024.

“Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Itu urusan hati dan personal,” jelasnya.

Jangan Bawa Anak

Di sisi lain, selama masa kampanye banyaknya masyarakat yang membawa anak-anak dalam pelaksanaan kampanye. Ma'ruf Amin pun mengimbau agar para orang tua bersikap bijak. Ia mengingatkan, kampanye bukanlah suasana yang tepat untuk dihadiri oleh anak-anak.

“Yang anak-anak saya kira sudah ada aturannya, sebaiknya semua menyadari. Dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut. Kalau terjadi apa-apa itu kan berbahaya. Dan mereka nanti tidak mengerti apa-apa, nanti bisa bikin trauma anak-anak. Sebaiknya jangan diajak di kegiatan-kegiatan politik, kampanye,” imbaunya.

Hadir mendamping Wapres saat itu , Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Konteksnya Berbeda

Ketua Komisi I DPR RI yang juga politisi Partai Golkar, Meutya Hafid menjelaskan, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hanya dalam konteks menjelaskan aturan tentang menteri yang akan melakukan kampanye.

Meutya yang juga hadir langsung saat presiden memberikan pernyataan menyebut, pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak bisa diartikan sebagai keberpihakan.

“Sebetulnya konteksnya adalah, presiden dimintai tanggapannya terhadap menteri yang berkampanye. Lalu presiden menyampaikan bahwa semua menteri, bahkan termasuk presiden memiliki hak yang sama. Boleh berpihak, boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara," jelas Meutya Hafid di Media Center TKN Prabowo-Gibran di wilayah Senopati, Jakarta Selatan, Rabu 21 Januari lalu.