Wapres Ingatkan Hak Angket Jangan Pemakzulan Presiden

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menghormati keinginan sebagian anggota DPR yang akan menggulirkan hak angket, untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu serentak, mulai pemilihan calon legislatif, DPD hingga presiden dan wakilnya.

Wapres mengingatkan, wacana hak angket tersebut jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan dijadikan pintu masuk untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.

“Apabila nantinya DPR benar-benar menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu, saya berharap tidak sampai pemakzulan Presiden,” pesan Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat 8 Maret 2024.

Menurut Wapres, dirinya tidak mengetahui secara pasti soal hak angket, sebab hak angket bukan wewenang pemerintah. “Saya tidak mengetahui secara detail, sebab itu urusannya DPR. Saya harapkan tidak sampai melebar ke mana-mana,” pesannya.

Kata Wapres bahwa hak angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR. “Saya kira nanti apa yang mau dilakukan atau yang tidak dilakukan, itu ada di DPR sana. Karena itu, pemerintah tidak ikut melibatkan diri soal Hak Angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR,” ungkap wapres.

Yang terpenting saat ini, lanjut Ma'ruf Amin, mengawal proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya.

“Kita harapkan seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja,” harapnya.

Dugaan Kecurangan Pemilu

Wapres juga sempat ditanya terkait masalah perhitungan suara Pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) KPU. Sebagaimana diketahui, Sirekap juga menjadi sorotan publik setelah sebelumnya terjadi masalah salah input data dan kini grafik hitungnya telah dihentikan.

“Masalah Sirekap, saya kira itu bukan menunjukkan hasil [resmi] daripada Pemilu itu ya. Maksudnya [hasil resminya] itu nanti, ada pengumuman resmi, nanti kalau sudah diumumkan oleh KPU,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Wapres didampingi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

Kecewa Hasil Pilpres Muncul Wacana Hak Angket

Wacana hak angkat ini pertama digulirkan oleh capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD. Ganjar yang diusung koalisi PDI Perjuangan, PPP, Hanura berdasarkan hitung cepat atau quick count lembaga survei dan real count KPU yang sedang berjalan, Ganjar-Mahfud di luar dugaan berada di urutan buncit dengan memperoleh 16, 68 persen suara.

Pasangan Prabowo-Gibran menempati posisi puncak mendulang 58,82 persen suara. Sedang pasangan Anies-Muahaimin (AMIN) berada di uritan ke dua dengan mengoleksi 24, 49 persen suara.

Ganjar tidak percaya dengan suara yang diperolehnya. Ia mewacanakan hak angket DPR. Wacana itu didukung PKS dan PKB. Sedang Nasdem partai pendukung Anies belum bersikap.

Hanya Timbulkan Kegaduhan Politik

Pakar Hukum Tatanegara Yusril Ihza Mahendra yang tergabung dalam Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran mengatakan, hak angkat untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres/ Pemilu 2024, hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.

Apa pun hasilnya, lanjut dia, tidak akan bisa membatalkan hasil Pemilu yang telah ditetapkan KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya menilai wacana hak angket ini hanya untuk membuat gaduh dan menutupi rasa malu karena kalah," ujar Yusril.

Capres maupun partai pendukung sebenarnya tahu, kala sengketa Pemilu itu domainnya MK, bukan DPR. "Bunyi undang-undangnya seperti itu, silakan baca jangan pura-pura tidak tahu," tandas Yusril.