Wapres: ICT Memberi Manfaat Sekaligus Ancaman

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di berbagai sektor kehidupan, selain memberi manfaat bagi semua orang, juga membawa tantangan yang tidak ringan. Diantaranya penyebaran konten negatif, kabar bohong (hoaks), penipuan, bahkan ajaran kekerasan dan terorisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen kebangsaan dalam menghasilkan langkah-langkah terobosan untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk: multi etnis, agama, bahasa dan budaya, tantangan kesenjangan informasi dapat berubah menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional apabila tidak disikapi dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu, komitmen kebangsaan harus senantiasa kita jaga agar tidak pernah luntur,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Musyawarah Nasional ke-VI Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Tahun 2021 melalui video konferensi di Kediaman Resmi Wapres Jalan Diponegoro No.2 Jakarta, Sabtu 29 Mei 2021.

Wapres menjelaskan, tantangan yang akan dihadapi salah satunya adalah ketimpangan digital terkait dengan infrastruktur ICT dan kemampuan SDM dalam mengelola ICT itu sendiri bagi negara maju dengan negara yang tergolong belum mampu serta berbagai status sosial masyarakat di dalamnya.

“Bagi negara dan masyarakat yang mampu, mereka tidak menghadapi persoalan infrastruktur ICT seperti jangkauan dan kapasitas jaringan telekomunikasi serta kemampuan masyarakatnya untuk menciptakan program dan aplikasi digital, Ketimpangan inilah yang disebut sebagai digital divide yang tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antarkelompok masyarakat dalam satu negara,” kata Wapres.

Tantangan lainnya yang berpotensi muncul adalah derasnya aliran informasi terjadi secara cepat dan masif sehingga sulit untuk dilakukan filtrasi sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada.

“Aliran informasi yang begitu cepat dan bebas, nyaris tanpa batas, baik secara jarak geografis maupun konten atau isinya.

Akibatnya, otoritas institusi-institusi negara, pemerintahan, pendidikan, maupun pranata dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat tidak dapat lagi melakukan pencegahan secara dini atau menyaring, apabila beredar suatu konten atau informasi yang tidak sesuai dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada.

Menurut Wapres, diperlukan peran serta berbagai organisasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan melalui jalur edukasi kepada anggota dalam menjawab tantangan yang telah disebutkan sebelumnya.

Wapres mendorong Jam'iyah Batak Muslim Indonesia dan ormas-ormas keagamaan serta kedaerahan lainnya untuk mengambil peran dalam upaya bersama kita merawat persatuan dan kesatuan dengan secara aktif mengajak dan mengedukasi para anggotanya.

Secara khusus Wapres mengharapkan JBMI dapat proaktif menjaga nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional melalui metode dakwah yang mengedepankan nilai-nilai persatuan.

“Pendekatan dakwah yang harus kita lakukan adalah yang tepat sesuai konteks Indonesia adalah dakwah yang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa, dan dengan menggunakan narasi-narasi kerukunan, bukan narasi-narasi konflik atau permusuhan,” tuturnya.

Untuk mengembangkan dakwah Islam yang selaras dengan nasionalisme, diperlukan upaya moderasi agama yang inklusif dan toleran.

“Segala perbedaan agama dan budaya akan dimaknai secara positif sebagai karunia Allah dan keniscayaan sejarah yang potensial dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun bangsa kita,” kata Wapres.