Wapres: Hilangkan Hambatan Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah harus menghilangkan hambatan program pemulihan kesehatan dan ekonomi. Sebab, saat ini dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada seluruh kalangan masyarakat Indonesia membuat kegiatan ekonomi terhambat.

Salah satunya oleh masyarakat menengah ke atas yang menimbulkan perasaan tidak aman bagi mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk belanja dan konsumsi. Sebab, hal ini membuat kegiatan ekonomi tidak bisa berputar secara normal. Maka itu, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa pandemi dapat ditangani dengan baik.

“Marilah kita membangun kepercayaan (masyarakat) bahwa pemerintah dapat menanggulangi pandemi ini dengan sistematis, evidence-based (berdasarkan bukti) dan ilmiah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di kediaman resmi Wapres di Jakarta Pusat, Kamis 13 Agustus 2020.

Menurut Wapres, salah satu caranya adalah dengan melakukan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan. Karena, dengan penyerapan anggaran yang baik di bidang kesehatan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi untuk melawan virus ini. Sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat akan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak pandemi ini.

“Untuk itulah penyerapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di bidang kesehatan ini menjadi kunci untuk menanggulangi pandemi ini, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan masyarakat, sehingga mereka merasa nyaman untuk melakukan kegiatan ekonomi kembali. Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk memutar kembali roda perekonomian,” ujar Wapres.

Untuk itu, Wapres mengimbau kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghilangkan sumbatan dan hambatan yang ada dalam penerapan program pemulihan kesehatan dan ekonomi, baik itu hambatan struktural maupun hambatan prosedural.

“Mengedepankan perannya sebagai koordinator dalam implementasi berbagai program yang telah disusun sebelumnya. Hindari penyusunan program baru, kecuali program dapat memberikan daya ungkit serta dapat dipastikan implementasinya,” imbau Wapres.

“Saya ingin Pak Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai Ketua Komite untuk dapat mendorong agar pelaksanaan penanganan kesehatan dapat dipercepat. Pada awalnya, dalam bidang kesehatan kita merencanakan dua hal besar. Pertama, berbagai rencana aksi dalam menangani pandemi Covid-19, seperti pelaksanaan test secara masif, tracing/tracking, dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua, kita merencanakan peningkatan kapasitas dan kualitas dari pelayanan kesehatan kita. Sehingga bila pandemi memburuk atau berulang lagi di masa yang akan datang, kita telah benar-benar siap,” tambahnya.

Menutup arahannya, tak lupa Wapres juga menekankan kepada jajaran terkait untuk terus melakukan pemulihan di bidang ekonomi seiring dengan pemulihan di sisi kesehatan.

“Sebelum saya akhiri, saya ingin Menko, Menkeu dan Menteri BUMN, memberikan perhatian secara khusus kepada persiapan dua program yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan sudah diumumkan ke masyarakat luas. Pertama, adalah Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Kedua, Program Subsidi Upah,” pungkas Wapres.

Tampak hadir dalam rapat secara virtual di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.