Walikota Usul Kepras Perdin Rp3,8 M, DPRD Belum ‘Deal’

Perombakan anggaran besar-besaran untuk dialihkan penanganan dampak Covid-19, juga menerpa anggaran perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Probolinggo. Walikota Hadi Zainal Abidin mengusulkan, refocusing anggaran Perdin Rp3,8 miliar tetapi pimpinan DPRD belum menyetujuinya.

Habib Hadi, panggilan akrab walikota mengatakan, refocusing anggaran tersebut terkait penanganan Covid-19 di Kota Probolinggo yang kasusnya terus melonjak semasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Politisi PKB itu mengaku, sudah mengajak Ketua DPRD setempat, Abdul Mujib, yang juga politisi PKB, Senin lalu, 14 Juli 2021. “Namun pembicaraan kami masih belum menemui titik terang hingga kini,” kata walikota, Rabu, 14 Juli 2021.

Anggaran Perdin DPRD pada 2021 ini sebesar Rp5,8 miliar. Sementara walikota mengusulkan, refocusing sebesar Rp3,8 miliar.

Walikota menyebut, anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan ventilator dan alata-alat kesehatan lainnya. Dikatakan pemkot membutuhkan dana tambahan dalam jumlah besar untuk menangani Covid-19.

“Jika benar DPRD hanya akan menyerahkan sebesar Rp1 miliar yang di-refocusing, anggaran sebesar itu tidak akan cukup,” kata Habib Hadi. Karena ia akan mengajak pimpinan DPRD kembali berunding.

Menurut hitungan walikota, anggaran Perdin DPRD hanya sampai September mendatang, karena sudah masuk P-APBD 2021. Atau tersisa dua bulan depan untuk melakukan Perdin.

Sehingga DPRD disarankan cukup menyisakan dana Perdin Rp1 milar/bulan. Sedangkan yang Rp3,8 miliar agar direfocusing untuk penanganan Covid-19.

Perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif sebenarnya bukan terletak pada refocusing anggaran Perdin DPRD, tetapi terkait besaran dana yang dikepras.

DPRD keberatan dengan anggaran refocusing Perdin Rp3,8 miliar, seperti diminta walikota. “Kalau bisa jangan segitu. Soalnya masih ada program kami yang belum dilaksanakan,” kata Ketua DPRD Abdul Mujib.

Disinggung berapa anggaran refocusing yang disetujui DPRD, Mujib mengaku, masih akan berembuk dengan pihak eksekutif. “Kami sudah delegasikan ke Sekwan, kita tunggu hasilnya,” katanya.

Mujib menjelaskan, pada tahun anggaran 2021, DPRD mendapat dana Perdin (awalnya) sebesar Rp10,4 miliar. Sejumlah Rp2,4 miliar di antaranya direfocusing untuk Covid-19 dan telah digunakan sebesar Rp2,2 miliar. Sehingga masih tersisa Rp5,6 miliar.

“Tinggal Rp5,6 miliar. Kalau Pak Wali ngomong Rp5,8 itu benar karena yang Rp200 juta belum di-SPJ-kan ke Pemkot. Masih dalam proses peng-SPJ-an,” katanya.