Walikota Kediri Memudahkan Akses Pengambilan Kebijakan
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakat tanda tangan Nota Kesepakatan, Data dan Informasi, agar lebih mudah diakses untuk dasar pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pemanfaatan data dan informasi berpengaruh dalam pengambilan suatu kebijakan. Maka dibutuhkan data dan informasi dari berbagai sumber serta koordinasi yang kuat dalam pembuatan suatu kebijakan.
Kini, pemanfaatan data dan informasi yang lebih luas dapat dirasakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Hal itu setelah Walikota Abdullah Abu Bakar menandatangani nota kesepakatan antara Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Kediri, Selasa 19 Oktober 2021. Agenda ini berlangsung di Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri.
Penandatanganan Nota kesepakatan ini disaksikan oleh Kepala KPPN Kediri Surahmat Lubis. Nota kesepakatan ini mengenai pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Abdullah Abu Bakar, Pemerintah Kota Kediri dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dari keterbukaan data ini. Selain itu, keterbukaan data ini juga dapat menghasilkan analisa yang lebih dalam.
“Jadi datanya dikumpulkan di tempat yang sama nanti kita bisa menggunakannya bersama-sama. Kalau dibuka seperti ini kita bisa menggunakan data tersebut. Kalau diperlukan untuk intervensi itu akan tepat dan jauh lebih presisi. Seperti tadi disebutkan kalau KUR di Kota Kediri mencapai Rp318 miliar. Nah data ini kan bisa kita grab untuk membuat kebijakan,” ujarnya pada Rabu, 20 Oktober 2021.
Walikota Kediri berharap dengan saling berbagi data ini antara Pemerintah Kota Kediri dan KPPN Kediri dapat saling memberi masukan. Terutama untuk membangun Kota Kediri dan meningkatkan perekonomian. Dalam membangun dan meningkatkan perekonomian, tidak akan optimal jika hanya mengandalkan sumber dari APBD saja. Diperlukan sumber penganggaran lainnya. Salah satunya, dengan APBN yang difasilitasi oleh KPPN.
“Sampai nanti di tahun 2024 anggaran mungkin masih didominasi untuk recovery. Makanya dibutuhkan kerjasama yang baik untuk mengatasi ini. Kita juga harus meningkatkan PAD karena nanti di Kota Kediri akan ada jalan tol. Mudah-mudahan ini memberikan dampak yang positif bagi kita semua,” harap Abdullah Abu Bakar.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid mengungkapkan, KPPN siap bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri untuk merangsang tumbuhnya ekonomi. Melalui nota kesepakatan ini Pemerintah Kota Kediri dapat melihat data-data sehingga kebijakannya tepat untuk masyarakat. Diharapkan nota kesepakatan ini dapat mengefektifkan pemanfaatan APBN dan dapat dipahami oleh masyarakat.
“Semoga koordinasi kita dengan pemda akan semakin kuat. Untuk data bisa kita provide. Contohnya data UMKM di Kota Kediri yang pasti sudah terima alokasi pinjaman. Data ini by name by address, nah nanti kita bisa membina mereka. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan MoU yang kita tanda tangani,” ungkapnya.
Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan plakat dari Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur kepada Wali Kota Kediri. Selanjutnya Wali Kota Kediri memberikan plakat dan tenun ikat kepada Ketua Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam acara ini Kepala DPM PTSP Kota Kediri Edi Darmasto, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kediri Paulus Luhur, dan jajaran Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur. (Adv)