Walikota Eri Minta Data Miskin ke RT/RW, Agar Bantuan Tidak Salah

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi meminta  para RT/RW, LPMK, dengan warga sekitar melakukan pendataan warga miskin. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengentasan kemiskinan di Kota Pahlawan.

"Warga setempat bisa melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap keluarga yang pendapatannya kurang dari Rp 5 juta," ujarnya.

Lanjut Eri, data ini akan digunakan Pemkot Surabaya dalam mengucurkan Rp 3 Triliun dari APBD Kota Surabaya untuk pemberdayaan UMKM serta belanja barang dan jasa di tahun 2023 mendatang.

“Tugas RT/RW dengan LPMK dengan masyarakat adalah menentukan siapa (warga) dalam RT itu yang membutuhkan, termasuk warga miskin. Karena itu, untuk menentukan warga miskin dalam satu RT, maka harus ada perwakilan RT dan 10 persen dari jumlah warga dengan lurah setempat,” kata Eri, Selasa, 22 November 2022.

Agar pendataan tersebut tepat sasaran, menurut Eri, Lurah setempat harus memberikan penjelasan mengenai kategori atau klaster warga miskin di Kota Surabaya. Sehingga yang didata tidak asal dan tepat sasaran.

“Tidak seperti sekarang yang punya motor atau mobil masuk keluarga miskin, nanti ditujukan kepada warganya, pantaskan orang ini menerimannya,"ujar dia.

Jika berdasarkan penyisiran dan pemetaan tersebut, terdapat keluarga yang sesuai dengan kategori warga miskin, maka akan dimasukan dalam kategori itu. Karenanya, hal ini menjadi koreksi bersama antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya.

Eri menjelaskan, bila dia punya motor berarti bukan masuk warga miskin tapi pra miskin. Keluarga miskin adalah orang yang meminta penghasilan, karena penghasilan untuk makan saja tidak bisa. Tapi kalau dia penghasilan untuk cicil motor, berarti dia masuk keluarga pra miskin, dia sudah sejahtera tapi masih dalam kategori pra miskin.

Namun, Cak Eri sapaan lekatnya tidak menampik bahwa masih banyak pemikiran masyarakat bahwa warga bisa mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya, jika warga tersebut masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Lah ini yang harus dibereskan. Kalau dia tidak masuk dalam kategori keluarga miskin, tapi masuk keluarga pra miskin maka bantuan itu harus dapat semuanya,” kata dia.

Adapun intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya antara lain, sekolah gratis tingkat SD dan SMP Negeri, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). Yakni, kerjasama Pemkot Surabaya dengan BPJS Kesehatan sebagai komitmen memberikan jaminan kesehatan.

“Sedangkan rumah tidak layak huni (Rutilahu) maka keluarga miskin dulu yang diselesaikan baru keluarga pra miskin. Ini semua harus sadar untuk merubah mindset dengan kekuatan warga yang guyub,” tandasnya.