Wagub Jabar Ijinkan Warganya Bicara Politik dan Ekonomi di Masjid

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengijinkan dan mempersilakan warga untuk memanfaatkan fungsi masjid dengan semaksimal mungkin, termasuk menjadi tempat untuk membicarakan hal bertema politik dan ekonomi.

"Jadi di masjid bukan hanya bicara zakat, ibadah haji, shalat, puasa atau yang lain. Tetapi silakan di masjid bicara politik. Mari bicara ekonomi di masjid, sosial kemasyarakat di masjid," kata Uu Ruzhanul Ulum, seusai membuka Seminar Nasional Milad Pusdai Ke-21, di Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis.

Wagub mengapresiasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Pusdai Jabar yang mengadakan seminar bertema "Revitalisasi Peran Masjid Menuju Pembangunan Islam dalam Konteks Jabar Juara Lahir Batin".

Dia mengatakan, fungsi masjid harus dikembalikan seperti pada zaman Rasulullah. "Rasul berbicara strategi perang di masjid, lalu berbicara strategi tentang ekonomi juga di masjid di samping bicara tentang agama," katanya.

Menurut dia, ibadah dikategorikan dalam dua kategori, yaitu ibadah mahdhah adalah ibadah secara vertikal, langsung kepada Allah.dan ibadah ghairu mahdhah. Yaitu selain Mahdhah

"Jadi ibadah ghairu mahdhah, kelihatan bukan ibadah, tetapi untuk kemashlatan umat sehingga nilainya ibadah, sehingga di masjid bukan hanya berbicara zakat, shalat, munggah haji, dan lain-lain namun silakan bicara politik dan ekonomi," kata Wagub.

Lebih lanjut, ia mengatakan, lebih dari 90 persen penduduk Jabar adalah muslim dan jumlah masjid yang tercatat di Kementerian Agama sejumlah 50.065 dan mushala sebanyak 38.062 unit.

"Ditambah lagi dengan jumlah pesantren yakni sebanyak 8.428 unit. Hal ini menjadikan Jabar memiliki potensi sumber daya, baik infrastruktur maupun SDM untuk memberdayakan ummat melalui masjid, madrasah maupun pesantren," ujar Wagub.

Dia mengemukakan, visi misi Gubernur dan Wagub terpilih terhadap mesjid ada pada misi satu yakni membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.

"Adapun kebijakan yang diambil dalam konteks di atas adalah magrib mengaji, subuh berjamaah, pelatihan bahasa inggris untuk ulama, dakwah digital, hafidz satu desa, MTQ Juara dan Kredit Mesra," kata Wagub. (an/am)