Video Dugemnya Viral, Ini Hasil Tes Narkoba PM Finlandia
Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin banyak dibicarakan netizen setelah videonya sedang berpesta, viral. Oposisi politiknya menuntut perdana menteri termuda itu untuk menjalani tes narkoba.
Hasil Tes Narkoba
PM Sanna Marin menjalani tes narkoba pada Jumat, 19 Agustus 2022. Hasil tesnya keluar pada Senin, 22 Agustus 2022. Di dalamnya menyatakan jika tubuhnya bersih dari zat narkoba dan obat terlarang. Hasil tes tersebut ditandatangani oleh dokter yang kompeten memeriksa.
"Tes narkoba itu sangat komprehensif. Kami tidak memilih cara bagaimana tes itu dilakukan," kata Penasihat PM Finlandia, Lida Vallin, dikutip dari dw.com, dilihat Selasa 23 Agustus 2022.
Tes tersebut di antaranya memeriksa zat seperti kokain, amphetamin, ganja, dan opium.
Dorongan Politisi Oposisi
Tes tersebut dilakukan oleh Sanna Marin setelah sejumlah politisi oposisi mendesaknya untuk melakukan tes narkoba.
Penyebabnya, Sanna Marin diketahui melakukan pesta dugem bersama teman-temannya. Sejumlah peserta pesta dalam video yang viral, terdengar meneriakkan kata-kata lokal untuk menyebut kokain.
Hak Privasi
Selain memantik kecaman dari oposisi, peristiwa itu juga memunculkan wacana tentang hak privasi seorang pejabat di Finlandia.
Unggahan media sosial milik Sanna Marin terlihat juga dibanjiri dukungan dari netizen, terkait hak personalnya.
Terlihat netizen juga mengunggah foto dari politisi lain, utamanya laki-laki dan berusia lebih dewasa. Mereka melempar kritik jika warga jarang mengkritik kelompok politisi laki-laki yang tertangkap sedang berpesta.
Pimpinan Partai Sosial Demokrat Antti Lindtman menyebut jika "Saya tak bisa melihat ada masalah dengan berdansa di pesta privat milik teman," katanya. Partai tersebut merupakan partai pengusung Sanna Marin.
Diketahui, Sanna Marin adalah perdana menteri termuda ketika terpilih di tahun 2019. Dia menegaskan jika ia punya kehidupan pribadi, seperti menghabiskan waktu dengan keluarga, dan juga teman seperti orang lain pada umumnya. "Saya berharap ini bisa diterima. Kita hidup dalam sistem demokrasi, dan di dalam pemilihan, siapapun bisa menentukan tentang isu ini," katanya.