Ukraina Umumkan Status Darurat Nasional, Fakta Protes Rusia

Dewan Keamanan Ukraina, Rabu 23 Februari 2022, menyetujui rencana untuk mengumumkan status darurat nasional. Keputusan tersebut merupakan respon atas meningkatnya ancaman invasi Rusia.

Sekretaris Dewan Keamanan Ukraina, Oleksiy Danilov, menjelaskan bahwa langkah tersebut masih memerlukan pemeriksaan dokumen yang perlu ditingkatkan. Ia menambahkan akan menyampaikan laporan ke parlemen Ukraina, dengan anggota akan menyetujui langkah-langkah keamanan tambahan.

Status ini akan berlaku untuk semua bagian Ukraina kecuali dua wilayah separatis timur pro-Rusia, Donetsk dan Luhansk. Pemberontakan yang terjadi sejak 2014 di dua wilayah tersebut telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa.

Danilov mengatakan, masing-masing wilayah Ukraina akan dapat memilih tindakan tertentu yang mereka perlukan.

Ketertiban Umum di Ukraina

“Apa mungkin? Ini bisa jadi tambahan penegakan ketertiban umum,” kata Danilov sebagaimana dilansir Reuters.

“Ini melibatkan pembatasan jenis transportasi tertentu, peningkatan pemeriksaan kendaraan atau meminta orang untuk menunjukkan dokumen ini atau itu,” tuturnya seraya menyebut bahwa penerapan status darurat nasional ini sebagai tindakan ‘pencegahan’.

Sikap PM Jepang

Perdana Menteri Fumio Kishida akan menerapkan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Rusia dan wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur setelah Moskow, secara resmi, mengakui wilayah tersebut dan memerintahkan pengerahan pasukan di Ukraina Timur.

Pemerintah Jepang akan menangguhkan penerbitan visa bagi pejabat bagi kedua daerah dan membekukan aset mereka. Kebijakan ini juga akan melarang ekspor dan impor dari republik yang memproklamirkan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk serta penerbitan dan perdagangan obligasi negara Rusia baru di Jepang.

Secara resmi, Jepang mengutuk langkah Rusia terbaru sebagai pelanggaran kedaultan dan integritas teritorial Ukraina dan hukum internasional. Kishida telah menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan anggota ‘G7’ yang lain dalam mengambil pendekatan ‘keras’ ke Rusia.

“Kami sangat mendesak Rusia untuk kembali ke upaya memecahkan kebuntuan melalui proses diplomatik,” kata Kishida sebagaimana dilansir Kyodo News.

Sejauh ini, Rusia menentang seruan dari G7 untuk meredakan ketegangan yang dipicu oleh penumpukan pasukan militernya di dekat perbatasan Ukraina.

Dalam beberapa waktu terakhir, ketegangan meningkat sejak Rusia mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka dan memerintahkan pengerahan pasukan untuk menjaga perdamaian.

“Situasi menjadi semakin tegang,” kata Kishida. “Ini adalah hal terbaik yang dapat dilakukan Jepang saat ini,” tutur Kishida.