Tragedi Pelajar di Ngada, Kemensos Soroti Lemahnya Akurasi Data Bansos

Meninggalnya seorang pelajar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat terkait efektivitas perlindungan sosial di daerah terpencil.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan, tragedi tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan krusial dalam sistem pendataan bantuan sosial (bansos) yang belum sepenuhnya akurat.

Kementerian Sosial (Kemensos) langsung mengambil langkah cepat dengan menurunkan tim ke lokasi kejadian. Selain memberikan bantuan darurat dan pendampingan psikososial kepada keluarga korban, tim juga ditugaskan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan bansos di wilayah Ngada.

Gus Ipul menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, kasus ini mencerminkan tantangan nyata yang masih dihadapi negara dalam menjangkau warga miskin di pelosok. Terutama mereka yang berada di luar radar sistem administrasi kependudukan.

“Ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Kami sangat berduka dan prihatin. Tim Kemensos sudah bertemu keluarga almarhum, neneknya, dan orang tuanya untuk memastikan negara hadir,” ujar Gus Ipul saat Sosialisasi DTSEN di Sidoarjo, Jumat 6 Februari 2026.

Berdasarkan penelusuran awal, almarhum diketahui tinggal bersama sang nenek. Sementara orang tuanya berada di lokasi berbeda. Kondisi ini berdampak langsung pada status penerimaan bantuan sosial keluarga tersebut.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa orang tua korban belum pernah menerima bansos. S,edangkan sang nenek sebelumnya sempat mendapatkan bantuan, namun kemudian terhenti.

“Fakta di lapangan menunjukkan neneknya pernah menerima bansos, tetapi terputus. Ini yang sedang kami dalami penyebabnya,” jelasnya.

Terputusnya bantuan tersebut menjadi titik krusial dalam evaluasi Kemensos. Gus Ipul mengakui bahwa persoalan pemutakhiran data masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Ketidakakuratan data berpotensi membuat keluarga rentan luput dari jaring pengaman sosial, meski secara kondisi ekonomi sangat membutuhkan.

Ia menegaskan, bantuan sosial sepenuhnya bergantung pada kualitas data yang dikirim dari tingkat paling bawah, mulai RT, RW, hingga desa. Jika pembaruan data tidak berjalan optimal, maka intervensi dari pemerintah pusat pun berisiko meleset sasaran.

“Basisnya tetap data. Data itu dihimpun dari bawah. Karena itu, peran aparat desa sangat menentukan,” tegas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.

Sebagai solusi jangka panjang, Kemensos kini mendorong digitalisasi sistem bansos dan membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut mengawasi, mengajukan sanggahan, hingga mengusulkan warga yang layak menerima bantuan.

Gus Ipul mencontohkan perbaikan data di Banyuwangi yang berhasil menekan tingkat kesalahan signifikan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, Kemensos menargetkan tingkat kesalahan data bisa ditekan hingga di bawah 10 persen.

“Dengan digitalisasi dan kerja terukur bersama BPS, kita optimis kesalahan data bisa ditekan lebih rendah lagi,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Gus Ipul menegaskan, tragedi di Ngada harus menjadi momentum pembenahan sistem perlindungan sosial secara nasional.

Ia memastikan pengawasan terhadap operator data di tingkat desa akan diperketat agar lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat.

“Dengan data yang akurat, tidak boleh lagi ada warga miskin yang terlewat dari perhatian negara,” pungkasnya.