Tolak Harga BBM, Cipayung Plus Jember: Pemburu Rente Berkeliaran

Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Jember, menggelar aksi unjuk rasa, di Gedung DPRD Jember, Selasa, 6 September 2022 siang. Demonstran penolak kenaikan harga BBM sempat menyebut pemburu rente di Indonesia masih bebas berkeliaran.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa yang terdiri dari KAMMI, GMNI, IMM, HMI, LMND, KMHDI, dan PMII mulai bergerak menuju bundaran DPRD Jember pada pukul 11.30 WIB. Massa berangkat dari titip kumpul yang berbeda-beda, kemudian berkumpul di Bundaran DPRD Jember.

Di Bundaran DPRD Jember, beberapa orator menyampaikan orasinya secara bergantian. Pukul 11.40 WIB, ratusan demonstran mulai bergerak masuk ke halaman DPRD Jember.

Mereka kembali melakukan orasi secara bergantian, tepat di pintu masuk Gedung DPRD Jember. Semakin lama berorasi, kondisi mulai memanas.

Demonstran sempat terlibat aksi dorong mendorong dengan aparat kepolisian. Namun, aksi itu tidak berlangsung lama. Massa kembali kondusif.

Sejak awal massa bergerak masuk ke halaman DPRD Jember, beberapa anggota DPRD Jember, termasuk Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi sudah ada menyambut kedatangan para demonstran.

Koordinator Aksi David Rizal Firmansyah mengatakan, berdasarkan hasil kajian bersama, kebijakan kenaikan harga BBM tidak pernah memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian rakyat.

Sebab, secara langsung akan berdampak terhadap naiknya harga komoditas yang lain, ujung-ujungnya rakyat menjadi korban.

“Hasil analisis yang kami lakukan, kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 tidak pernah berdampak positif. Kami siap adu data jika DPRD Jember memiliki pandangan yang berbeda,” kata David.

Karena itu, Cipayung Plus mengajukan beberapa tuntutan kepada DPRD Jember sebagai kepanjangan tangan dari DPR RI. Sedikitnya, Cipayung Plus Jember mengajukan tujuh tuntunan.

Pertama, menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi. Cipayung Plus Jember menilai, kebijakan menaikkan BBM dengan alasan apa pun tidak bisa dibenarkan.

Karena kenaikan harga BBM juga akan berdampak terhadap harga komoditas lainnya. Termasuk tarif dasar listrik.

Kedua, massa meminta pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak Gas dan Bumi (BPH Migas). BPH Migas yang berfungsi mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM, hingga saat ini belum maksimal.

Karena kinerja BPH Migas itulah, subsidi yang semestinya dinikmati rakyat kecil, justru bocor dan APBN menjadi defisit.

“Pemerintah semestinya bisa mengaudit dan memonitor kinerja BPH Migas yang selama ini tidak bekerja dengan maksimal,” tambah David.

Buruknya kinerja BPH Migas juga menjadi salah satu penyebab pemburu rente hingga saat ini masih berkeliaran di Indonesia. Para pemburu renta tanpa merasa bersalah menikmati subsidi dari negara yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat kecil.

Karena itulah, dalam tuntutan yang ke tiga, Cipayung Plus Jember mendesak pemerintah memberantas para pemburu rente yang berkeliaran itu.

Tuntutan yang ke empat, Cipayung Plus meminta pemerintah menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak kepada rakyat. Proyek tersebut harus dialihkan ke subsidi BBM untuk masyarakat kecil.

“Kami juga mendesak agar pemerintah segera membangun energi terbarukan, untuk menyikapi krisisi energi,” lanjut David.

Kemudian, tuntutan yang ke lima, meminta pemerintah melakukan reformasi perpajakan. Serta mewujudkan pajak yang berkeadilan.

Keenam, Cipayung Plus Jember mengajak seluruh masyarakat turut serta melakukan pengawasan secara aktif terhadap pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Tuntutan yang terakhir, massa mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat di ruang-ruang demokrasi.

Selanjutnya, Cipayung Plus Jember meminta tuntutan mereka ditandatangani oleh seruh Fraksi yang ada di DPRD Jember.

“Kami meminta seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Jember menandatangani tuntutan kami. Massa memberi waktu 2 kali 24 jam, tuntutan itu sudah ditandatangani oleh seluruh fraksi,” pungkas David.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menyampaikan, sejak awal pihaknya menolak kebijakan kenaikan harga BBM dengan alasan apa pun. Itqon menilai kebijakan menaikkan harga BBM tidak pernah berdampak positif terhadap rakyat.

Selain itu, DPRD Jember juga berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Cipayung Plus Jember ke pemerintah pusat.

Terkait pemintaan demonstran agar tuntutan itu ditandatangani seluruh fraksi akan dipenuhi dalam waktu 2 kali 24 jam.

“Termasuk juga harus ada video saat proses penandatanganan, akan kita penuhi. Karena saat ini ada beberapa fraksi yang tidak ada di kantor, sedang ada kegiatan Bimtek di luar,” kata Itqon.