Tingkatkan Kualitas Produk UMKM, BHS Gelar Edukasi Standarisasi

Ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sidoarjo ikuti Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian yang yang digelar oleh Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Sosialisasi tersebut digelar di Ballroom Inna Hotel Tretes, Pasuruan, Kamis 24 April 2025. Dalam kesempatan ini, BHS menyampaikan bahwa BSN memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas, mutu produk dan jasa di Indonesia. Namun, anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan BSN untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Saat ini BSN memiliki anggaran Rp200 miliar, jumlah tersebut dinilai minim jika dibandingkan jumlah pelaku usaha di Indonesia. Tidak sesuai,” ucap BHS di sela sosialisasi, Kamis 24 April 2025.

Oleh karenanya BHS meminta pemerintah memperhatikan anggaran BSN agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di Indonesia yang memiliki jutaan produk.

“Dengan anggaran yang memadai, BSN dapat lebih efektif dalam melakukan standardisasi dan sertifikasi produk, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” imbuhnya.

BHS melanjutkan, ‎pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan permintaan DPR RI agar meningkatkan anggaran BSN untuk mendukung pengembangan standar nasional yang lebih baik.

Menurutnya, produk UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65 juta. Jumlah tersebut memberikan kontribusi ekonomi sebesar 61% ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) dari UMKM sebesar 97% serapan tenaga kerja dari UMKM.

‎"Jadi BSN anggarannya harus cukup. Apalagi program kabinet periode sebelumnya itu dalam 5 tahun harus menyelesaikan kurang lebih 17.000 pasar yang wajib di SNI-kan," tegas BHS.

‎Sementara itu, Kasi Humas BSN Sigit Wijatmiko mengakui dari 100% UMKM di Indonesia kurang lebih masih diangka 30% pelaku usaha yang sudah mengurus izin SNI dari BSN.

Menurut Sigit, ada beberapa kendala yang menjadi permasalahan, salah satunya minimnya anggaran BSN untuk menjangkau UMKM secara luas serta kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk memperoleh standardisasi.

“Karena memang kurangnya kesadaran, mungkin juga minimnya fasilitas kita untuk bisa mensertifikasi itu dari pembiayaan, dari supporting yang lain sehingga memang terkendala di situ," kata Sigit.

‎Pihaknya juga mengapresiasi sosialisasi yang digelar oleh DPR RI ini, diakuinya BSN lebih terbantu dalam memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha terkait izin berusaha melalui BSN.

“Kami akan memberi pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh standardisasi produk dengan biaya serendah mungkin. BSN hadir untuk berkolaborasi dengan pelaku UMKM,” pungkasnya.