Koalisi Indonesia Adil Makmur Akan Dikucilkan di DPR

Persetruan antara kubu paslon capres cawapres Jokowi-Ma'ruf dengan paslon Prabowo-Sandi diprediksi tidak berhenti di Pilpres, tapi akan berlanjut sampai di Parlemen. Hal ini merujuk hasil pemilihan legislatif, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi akan mengusai sebagian besar kursi DPR.

Berdasarkan quick count LSI Denny JA, kekuatan koalisi KIK di DPR akan mencapai sebesar 54, 44 persen. Terdiri PDI P 19,8 persen, Golkar 12,21, PKB 9, 56, Nasdem 8,53 dan PPP 4,34 persen. Bila Partai Demokrat dan PAN resmi merapat ke Jokowi, maka KIK akan menguasai 67,4 persen kursi DPR.

Dengan kekuatan mayoritas di DPR, koalisi KIK bisa membuat kebijakan dan UU apapun tanpa hambatan. Melalui voting pun KIK tetap Menang. Perlawanan Kubu Prabowo paling banter walk out atau keluar dari ruang sidang.

Sedang koalisi Indonesia Adil Makmur pendukung Prabowo Sandi berkuatan 33,5 persen dari 550 kursi di DPR. Terdiri Gerindra 12,5 persen, PKS 8,04, Demokrat 6,81 dan PAN 6,16 persen. Tapi kalau KIK Jokowi berhasil nggembosi Koalisi Indonesia Adil Makmur dengan 'menculik' Demokrat dan PAN, maka pendukung Prabowo di DPR menjadi minoritas dengan kekuatan 20,33 persen.

Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengatakan, koalisi Prabowo akan merasakan pahitnya dikucilkan di parlemen, seperti waktu koalisi Merah Putih Pendukung Prabowo mengucilkan kubu Jokowi di DPR pasca Pilpres 2014.

Koalisi Merah Putih hanya memberi jabatan di perangkat DPR hanya untuk koalisinya sendiri. "Dengan suara mayoritas koalisi merah putih dengan seenaknya membuat kebijakan dan UU MD3 untuk melanggengkan kepentingannya," kata Jhon.

Tapi kekuatan koalisi merah putih berantakan di tengah jalan setelah beberapa partai merapat ke Jokowi dan memperoleh jatah menteri dan di lembaga non-kementrian.

Peneliti senior dan pengamat Politik Siti Zuhro mengatakan, itulah politik, tidak ada yang permanen. Dalam hitungan detik, kawan bisa menjadi lawan, dan sebaliknya lawan bisa berubah menjadi kawan. "Perubahan-perubahan itu biasanya tidak gratis tapi disertai deal tertentu yang saling menguntungkan, meski tidak semua," kata Siti Zuhro.

Seorang pilitisi harus siap menghadapi modus seperti ini. "Sekarang mendukung A besok dukung B, itu biasa. Ibarat ada gula ada semut," kata guru besar LIPI ini. (asm)