Terumbu Malang vs  Pelabuhan Ikan

Oleh: Oki Lukito

Jawa Timur layak disebut provinsi maritim, karena  memiliki total panjang garis pantai diukur dari pasang tertinggi sepanjang 3.498,12 km dan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 427 pulau. Ada tiga terdepan, masing-masing Pulau Panehan, Pulau Sekel (Kab.Trenggalek) dan Pulau Nusa Barung (Kab,Jember). Terdapat 22 kabupaten/kota mempunyai wilayah laut dengan bermacam keaneragaman hayati. Mangrove, terumbu karang dan padang lamun (seagrass) adalah kekayaan hayati yang dimiliki Jawa Timur yang mempunyai nilai ekonomi jika dikembangkan.

Hutan bakau, padang lamun dan terumbu karang merupakan tiga ekosistem penting di daerah pesisir perairan tropika. Hutan bakau dan padang lamun berperan penting dalam melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, selain itu juga berperan penting sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan  berbagai biota, termasuk yang menghuni ekosistem terumbu karang. Diketahui bahwa ekosistem terumbu karang dihuni oleh  lebih dari 93.000 spesies.  

Memasuki tahun ketiga Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim tahun 2019-2024,  jika dicermati, terjadi penyimpangan pelaksanaan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD  Provinsi Jawa Timur itu. Salah satunya implementasi perumusan kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan, antara lain pelestarian terumbu karang.

Dua tahun berturut turut DKP (tahun 2020-2021)  tidak menganggarkan rehablitiasi terumbu karang yang kondisinya semakin parah akibat pemanasan global (bleaching), eksploitasi, pencemaran dan kerusakan yang disebabkan bom ikan dan potasium. Rusaknya laut tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim saja, tapi juga ada bisnis dan permintaan yang besar untuk terumbu karang. Permintaan terumbu karang ini berasal dari dalam dan luar negeri.

Salah satu cara melestarikan terumbu karang dengan transplantasi, mengambil dari alam kemudian ditransplan ke subtrat (ditempelkan). Pertumbuhannya sangat lambat antara 10 - 15 cm/tahun untuk yang cabang dan 1 cm/tahun karang maship (bentuk otak dan jamur) bisa lebih pada kondisi tertentu. Di Indonesia belum ada yang berhasil membudidayakan dan mengembang biakkan sampai pembesaran terumbu karang padahal ini yang disyaratkan untuk diekspor, bukan pengambilan dari alam. Pemasangan satu unit terumbu karang menghabiskan dana Rp 650.000- 1.000.000.

Ada 4 provinsi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali yang memasok terumbu karang hias untuk diekspor 60 persen diantaranya ke Amerika. Sebanyak 31 perusahaan aktif melakukan ekspor, total ada 55 perusahaan anggota AKKI memiliki izin penangkapan alam 48 dan 7 murni transplantasi. Dominan berlokasi di Bali, Jawa Barat, dan Banyuwangi karena penerbangan lengkap ada di bandara Bali dan Soekarno Hatta. Sementara Indonesia tidak sendiri di pasar ekspor terumbu karang, Australia, negara-negara Pasifik seperti Palau, Vanuatu, Fiji merupakan pesaing.

Selain terumbu karang, luasan mangrove dan padang lamun kondisinya  juga memprihatinkan. Data dari DKP Jawa Timur, di perairan Surabaya, Sidoarjo, pasuruan, Kota Probolinggo, Bangkalan, Lumajang tidak ditemukan lagi terumbu karang. Dari luasan 17 ribu hektar hasil pendataan oleh DKP tahun 2020, Sumenep mempunyai luasan terumbu karang paling besar 14 ribu hektar disusul Gresik 1.500 hektar, Situbondo 700 hektar. Daerah lain umumnya di bawah 500 hektar.

Kerusakan terumbu karang akan lebih parah lagi dengan keputusan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang secara resmi membuka kembali perdagangan koral dan karang hias setelah ditutup pada 2018.  Diprediksi sekitar 20 ton terumbu karang dieksploitasi dari perairan Jawa Timur setiap bulan. Pemerintah Jawa Timur boleh dikata tidak memiliki kemauan serius untuk menyelamatkan kerusakan terumbu karang. Sementara DKP lebih senang berkutat membangun infrastruktur pelabuhan ikan,  bahkan di lokasi yang overfishing seperti di Selat Madura.

Tiga tahun lalu DKP mengucurkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk mmbangun Pelabuhan Ikan di Kota Pasuruan yang kondisinya  sampai saat ini hidup enggan mati tak mau. Demikian pula Pelabuhan Ikan Paiton (Kabupaten Probolinggo) bertetangga dekat dengan Pelabuhan Ikan Mayangan, sudah menghabiskan dana hampir Rp 50 miliar sejak dibangun pertamakali tahun 2017.  Walaupun kondisinya sepi ikan dan tidak diminati kapal nelayan, akan tetapi kembali mendapat kucuran dana Rp 9 miliar.

Sejujurnya jika dicermati kedua pelabuhan ikan yang berada di Selat Madura tersebut idle capacity.  Hasil pengamatan di Pelabuhan Ikan Paiton tidak lebih dari 50 kapal purse-seine memanfaatkan kolam pelabuhan. Ikan tembang dan kembung yang dibongkar dari masing masing kapal tidak lebih dari 1 ton. Itu pun tidak setiap hari ada kapal yang membongkar ikan dan hasil tangkapan nelayan lokal itu ditimbang di TPI lama, di luar pelabuhan baru yang cukup luas itu.

Tahun ini DKP Jatim juga mengalokasikan dananya untuk pengembangan Pelabuhan Pondokdadap, Kab, Malang Rp 2 miliar. Pelabuhan Ikan Puger Jember Rp 2 miliar dan Pelabuhan Ikan Tambakrejo Blitar Rp 9 miliar. Pemprov Jatim juga sudah sepakat membangun pelabuhan ikan baru di Lumajang, Watuulo Jember dan di Kepulauan Sumenep.

*Oki Lukito, Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, Perikanan