Terseret Kasus Korupsi, Langkah Mundur Kusnadi Dinilai Tepat

Langkah mundur Kusnadi dar jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur karena terseret dalam kasus korupsi dinilai tepat.

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengatakan, langkah mundur tersebut sebagai sikap gentleman Ketua DPRD Jatim itu yang saat ini harus fokus dalam dugaan kasus korupsi Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Surokim mengatakan, kasus korupsi menjadi atensi masyarakat yang dapat mempengaruhi elektabilitas partai.

"Ini langkah yang tidak biasa dan mengagetkan, tapi sungguh progresif menuju Pemilu 2024," kata Surokim kepada Ngopibareng.id.

Dengan ini pula, PDI Perjuangan tampak serius memberi perhatian terhadap kasus korupsi. Terutama dalam hal ini kasus dana hibah Jatim yang melibatkan pimpinan, Anggota DPRD Jatim dan banyak lagi.

Kasus ini dibilang sangat serius karena menyangkut dana hibah yang memberi pengaruh kepada masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa DPP PDI Perjuangan serius memberi warning dan edukasi politik kepada kader-kader nya agar tetap disiplin, tidak terlibat kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di daerah," ujarnya.

Sedangkan terkait penunjukan Said Abdullah sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim dan Budi Sulistyono sebagai Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim menunjukkan pentingnya wilayah Jatim bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Saya pikir PDI Perjuangan sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respon memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDI Perjuangan sudah selangkah lebih maju, responsif, progresif melokalisir dan tidak ingin meluas dampaknya yang dapat mengganggu citra udara partai di Jatim," pungkasnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kusnadi menjadi salah satu target penggeledahan KPK buntut dugaan kasus korupsi dana hibah Jatim. Beberapa waktu lalu rumah dan kantor Kusnadi digeledah, kemudian di waktu yang berbeda Kusnadi memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.