Terselamatkan Rp3,5 M, Hak Finansial Pekerja Migran di Brunei

Negara selalu hadir dalam pelindungan WNI dalam berbagai wujud. Salah satunya turut memperjuangkan hak-hak finansial yang sebelumnya tidak dibayarkan oleh pemberi kerja ke Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selama periode Januari – Desember 2019, KBRI Bandar Seri Begawan berhasil menyelamatkan Rp 3,5 miliar atau BND 345.366 (Dolar Brunei Darussalam).​

"Hak finansial tersebut meliputi gaji yang ditahan pemberi kerja, kompensasi dari asuransi dan klaim asuransi," tutur Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko.

Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana KBRI Bandar Seri Begawan berhasil menyelamatkan Rp 2,99 miliar atau BND 293.277.

Selain memperjuangkan hak finansial, negara juga turut memberikan dukungan bagi para PMI yang ingin bekerja di luar negeri. KBRI Bandar Seri Begawan selama tahun 2019, telah memberikan rekomendasi visa kerja bagi 67 orang professional yang mendapatkan gaji antara Rp 12 juta/bulan (BND 1200/bulan) hingga Rp 126 juta/bulan (BND 12.308/bulan).

Brunei Darussalam hingga kini masih merupakan negara yang memiliki lowongan pekerjaan yang berpotensi untuk diraih khususnya di bidang konstruksi, perdagangan, jasa, minyak dan gas bumi.

“Pelayanan publik dan pelindungan WNI serta PMI di KBRI Bandar Seri Begawan akan terus ditingkatkan untuk menjamin kehadiran negara bagi WNI di Brunei Darussalam. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi dari program Presiden RI," jelas Duta Besar Sujatmiko.

Tentunya, imbuh Sujatmiko, kehadiran Indonesia bagi WNI di Brunei juga akan tercermin dalam hubungan bilateral RI-Brunei yang baik akan terus ditingkatkan di berbagi sektor termasuk di bidang ketenagakerjaan. Demikian dilansir KBRI Bandar Seri Begawan.

Sementara itu, KBRI Tunis telah menyelenggarakan kegiatan business meeting/business forum berupa Indonesia Economic Briefing, Investment and Infrastructure sector in Indonesia tanggal 23 Desember 2019 di Hotel L'Oasis, Gabes, Tunisia.

Sebagai narasumber, KBRI Tunis mengundang Pejabat Promosi Investasi (PPI/Kepala IIPC Abu Dhabi, Definur Rizky Novihamzah dan Manajer Divisi Operasi 1 PT Wijaya Karya yang diwakili Mr. Omar Biskri/Coordinating Manager. Acara dihadiri Dubes RI Tunis, Bapak Ikrar Nusa Bhakti, Direktur KLN Kadin Gabes/CCISE, Mr. Ezzeddine Bouazaza, Direktur Pelatihan dan Acara Kadin Gabes Amira Hammami, serta sekitar 20 orang pengusaha Provinsi Gabes yang tergabung dengan Kadin Gabes/CCISE.

Dubes RI Tunis, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti dalam pembukaannya menyampaikan harapannya agar kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di tahun-tahun mendatang. KBRI Tunis melalui beragam kegiatan berupaya mengenalkan potensi pasar Indonesia ke pengusaha Tunisia, terutama tentang peluang investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu untuk juga menarik perusahaan Indonesia untuk hadri pada proyek infrastruktur di luar negeri, khususnya di Afrika Utara terutama di Tunisia.

Sejalan dengan itu, Direktur KLN Kadin Gabes/CCISE, Mr. Ezzeddine Bouazaza berharap forum ini dapat meningkatkan hubungan ekonomi atau melahirkan suatu perjanjian kerja sama antara pihak Indonesia dengan para pelaku usaha di Provinsi Gabes. Ditegaskan bahwa Kadin Gabes/CCISE akan mendukung sepenuhnya para pelaku usaha yang hadir pada business meeting ini yang tertarik untuk melakukan kerja sama di bidang investasi dan konstruksi dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Dalam presentasinya, Kepala IIPC Abu Dhabi, menjelaskan iklim investasi, prosedur/perizinan dan fasilitas serta kemudahan yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk pengusaha asing. Indonesia juga memberikan peluang investasi asing melalui 7 sektor prioritas antara lain: infrastruktur, manufaktur, kelautan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri digital.

Sementara itu, Coordinating Manager PT. WIKA Aljazair mengenalkan profile bisnis PT WIka yang telah masuk ke beberapa proyen infrastruktur di kawasan Afrika Utara tertutama di Aljazair. Ditegaskan juga bahwa tidak menutup kemungkinan PT. WIKA juga dapat beroperasi di Tunisia dengan berpartisipasi pada tender-tender proyek pembangunan dan infrastruktur.

Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dari beberapa pengusaha Gabes terkait dengan investasi dan kerja sama bisnis dengan mitra Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI Tunis menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia dan Tunisia dalam tahap akhir perundingan Preferential Trade Agreement (PTA). Perundingan PTA tersebut akan memberikan prioritas dan kemudahan pajak bagi barang-barang produksi kedua negara dan diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan Indonesia-Tunisia. Perjanjian PTA Indonesia-Tunisia diharapkan dapat disahkan pada tahun 2020 ini.