Terpilih 755 Peserta Sayembara Desain Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo senang atas terpilihnya sejumlah rancangan tata kota ibu kota baru RI yang melalui proses sayembara.

"Telah terpilih dari 755 peserta sayembara, itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat hebat dan sekarang dalam proses penilaian akhir," kata Presiden mengawali sambutannya pada acara presentasi desain Ibu Kota Negara di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat.

Menurut Presiden, akan terpilih satu rancangan tata kota yang akan digunakan dan melalui proses penyesuaian.

Jokowi menilai para perancang tata kota yang menang perlu melihat langsung kondisi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menyesuaikan dengan konsep pembangunan.

"Saya baru melihat lokasi yang ada di Sepaku. Itu memang sebuah lokasi perbukitan yang kalau bapak ibu sekalian melihat ke sana, pasti senang sekali karena memudahkan bapak ibu sekalian untuk lebih memperbaiki konsep-konsep yang ada," ungkap Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu berharap konsep pembangunan ibu kota baru visioner, baik sebagai kota cerdas, nyaman, humanis dan ramah lingkungan.

Dia mengarahkan di kota tersebut perlu dibangun zona pemerintahan, zona pendidikan, zona fasilitas kesehatan, zona pusat keuangan, hingga zona riset dan inovasi.

Sebelumnya pada Rabu (18/12/2019), Presiden menjelaskan jadwal pemindahan ibu kota baru, yang dimulai dari pembentukan Badan Otorita Ibu Kota, paling lambat Januari 2020.

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang yang mendukung pendirian ibu kota negara yang masuk dalam "omnibus law".

Kemudian pada Juni 2020, Detail Engineering Design (DED) diharapkan rampung.

Setelah itu dilakukan 'land clearing' dan pembangunan infrastruktur dasar sehingga diharapkan 2020 mulai pembangunan gedung-gedungnya terutama sejumlah gedung pemerintahan.

Klaster pemerintahan diharapkan Presiden selesai pada 2023.

Pembangunan fasilitas itu juga akan paralel dengan pembangunan sarana transportasi umum, air dan listrik.

Pemindahan Ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024. (an/ar)