Terlaaaaalu! Dusun-dusun Gelap Itu Bertetangga PLTU
Seolah tanpa lelah, Bupati Puput Tantriana Sari selalu menitipkan pesan kepada tamu-tamu pejabat pusat yang berkunjung ke ke Probolinggo. Termasuk, yang terakhir, ketika HM Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik di Unit Pembangkitan (UP) milik PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) di PLTU Paiton, Jumat siang, 19 Juli 2019.
“Sudah saya sampaikan keluhan sekitar 600 kepala keluarga yang hingga kini rumahnya belum teraliri listrik PLN. Padahal mereka ini menempati desa-desa yang bertetangga dengan ‘pabrik listrik’ yakni, PLTU,” ujar Bupati Tantri, Minggu, 20 Juli 2019.
Keluhan serupa juga diungkapkan Bupati Tantri saat Menteri ESDM, Ignasius Jonan berkunjung ke PLTU Paiton, 8 Januari 2019 lalu. Bahkan sebenarnya, “listrik perjuangan” bagi dusun-dusun gelap di kawasan timur Probolinggo itu sudah dicuatkan semasa Bupati Hasan Aminuddin, yang tak lain suami Tantri.
“Sudah saya sampaikan keluhan sekitar 600 kepala keluarga yang hingga kini rumahnya belum teraliri listrik PLN. Padahal mereka ini menempati desa-desa yang bertetangga dengan ‘pabrik listrik’ yakni, PLTU,” ujar Bupati Probolinggo Tantri.
Seperti diketahui, 80,76% indeks elektrifikasi di Kabupaten Probolinggo masih jauh di bawah standar elektrifikasi nasional yang sebesar 96%. Oleh karena itu untuk tahun 2020-2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah mengusulkan perluasan jaringan listrik pada lima dusun yang terletak di pelosok dan sangat terpencil.
“Melalui kesempatan ini, kami titipkan beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Probolinggo berupa proposal kepada kementerian terkait salah satunya adalah usulan pengadaan solar cell dan bantuan penyediaan teknologi pencari titik sumber air yang tepat. Hal ini adalah salah satu ikhtiar kami agar tidak sampai terjadi yang namanya gagal proyek,” kata bupati.
Menanggapi keluh kesah bupati, Ridwan Hisjam mengatakan, elektrifikasi bukanlah tanggung jawab PLN dan PJB. Namun mereka bisa mengupayakan Community Social Responcibility (CSR) seperti penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) atau solar cell dengan kapasitas yang besar pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik.
Ridwan menambahkan, permasalahan elektrifikasi ini adalah sebuah ketimpangan keadilan masyarakat dari sebuah pembangunan yang seharusnya dapat memakmurkan masyarakat secara merata. Karena itu Komisi VI DPR RI meminta secara langsung kepada Kementerian ESDM terutama Dirjen Ketenagalistrikan atau Energi Baru Terbarukan untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat.
“Salah satu cara yang bisa diupayakan Kementerian ESDM, melalui APBN yang tentunya juga bisa dialokasikan di Kabupaten Probolinggo. Nah, setelah itu baru boleh PLN masuk sebagai operator di dalamnya. Untuk permasalahan air bersih, secepatnya kami akan kembali lagi bersama Badan Geologi untuk membicarakan langkah tepat ke depannya,” ujar legislator dari Dapil Malang Raya itu.
Ridwan mengaku, mengapresiasi kiprah PT PJB yang sudah selama 25 tahun telah beroperasi dan maju dengan pesat tanpa merusak lingkungan sekitar bahkan selalu mengupayakan pelestarian, tidak mengherankan jika kemudian meraih proper emas dari Kementerian LHK.
“Hal ini harus ditiru oleh industri lain khususnya perusahaan besar. Proper emas mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami lihat bidang CSR juga berjalan sangat baik, lingkungan hidup di sekitar industri juga bagus, pantainya asri malah saat ini menjelma menjadi sebuah destinasi wisata yang berwawasan lingkungan yang terjaga kelestariannya,” katanya.
Sambungan Gratis
Menteri ESDM Igansius Jonan saat berkunjung ke Probolinggo, Januari 2019 lalu mengimbau, pemda dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) besar diminta tidak tinggal diam terkait rasio elektrifikasi nasional. Wujudnya, Pemda membantu biaya sambungan listrik gratis bagi keluarga miskin (Gakin) di wilayahnya.
“Contohnya di Kabupaten Probolinggo, ada sekitar 2.100 rumah yang tidak mampu membayar sambungan listrik. Sisi lain jaringan listrik PLN sudah ada,” ujarnya saat itu.
Menteri kelahiran Surabaya itu memuji langkah Pemkab Probolinggo yang bersedia membantu biaya sambungan listrik bagi warga kurang mampu. “Saya mengimbau, provinsi-provinsi di Jawa, juga kota atau kabupaten yang APBD-nya triliunan untuk menyisihkan anggarannya demi membantu sambungan listrik bagi warga miskin,” katanya.
Sebenarnya masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 VA, kata Jonan, mampu membayar rekening listrik. Hanya saja mereka terkendala tingginya biaya penyambungan listrik baru.
“Mereka bisa membayar langganan Rp 15 ribu, tetapi kalau diminta pasang baru Rp 500 ribu mereka keberatan,” ujarnya. Di sinilah Pemda diminta berperan untuk membantu biaya sambungan listrik bagi mereka.
Seperti diketahui, hingga akhir 2018 lalu, rasio elektrifikasi nasional mencapai 98,3%. Angka ini lebih tinggi daripada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5%.
Dikatakan pemerintah, juga PLN sebagai operator berusaha mencapa rasio elektrifikasi 99,9% pada 2019. Caranya dengan melanjutkan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, terutama di wilayah yang belum teraliri listrik.
“Juga dengan pemasangan home solar system di daerah-daerah yang sulit, yang terisolir atau terpencil, supaya rasio elektifikasinya tercapai,” kata Jonan.
Di samping ABPB, APBN juga siap dikucurkan untuk sambungan gratis listrik bagi warga miskin. “Tahun 2019 ini, ada alokasi dari ABPN sebesar sekitar Rp 6 triliun untuk sambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu,” ujar Menteri ESDM. (isa)