Tak Ada Anggaran, KONI Jatim Tunda Pra Porprov
Tiadanya anggaran untuk gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Jawa Timur 2023 membuat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim benar-benar kesulitan. Dampaknya, persiapan gelaran praPorprov tiga cabang olahraga yakni bola basket, futsal, dan sepak bola menjadi berantakan. Padahal, sesuai jadwal pra Porprov harusnya sudah ada yang berlangsung Mei ini. Keputusan itu tertuang dalam surat nomor 426/367/601.5/2023 yang dikeluarkan pada Jumat, 5 Mei 2023.
Wakil Ketua KONI Jatim, Irmantara Subagjo meminta kepada pengurus provinsi cabang olah raga agar menunggu arahan selanjutnya. Sebab, KONI masih menunggu kepastian alokasi anggaran tambahan untuk Porprov dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Saat ini, KONI sudah melayangkan surat resmi menanyakan berapa besaran alokasi anggaran tambahan tersebut. Hanya saja, belum ada jawaban dari Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.
"Kita minta skema anggaran ini menunggu berapa yang dibantukan untuk Porprov kita. Dari situ kita bisa tahu untuk melakukan pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan mulai pra dan Porprov itu sendiri. Sehingga kami tunda sampai ada kepastian," kata Ibag panggilan akrab Irmantara Subagjo.
Pria yang juga Wakil Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Unesa itu menjelaskan, bahwa anggaran yang ada saat ini dimiliki KONI tidak bisa digunakan untuk Porprov. Pasalnya, anggaran tersebut sudah ada peruntukannya yaitu untuk Puslatda dan operasional KONI. Bukan untuk Porprov.
Sehingga, ia menyebut, anggaran untuk Porprov ini masih kosong. Namun, pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran Rp21 M untuk seluruh kegiatan menyangkut Porprov.
"Kalau sekarang kami tidak bisa melakukan itu karena kami tidak bisa mengalokasikan (peruntukannya) itu. Pra Porprov ini saja kami sudah banyak mengurangi seperti bola voli, catur dan pencak silat. Keterbatasan kita buat langsung Porprov," kata dia.
Begitu juga jika misalnya ada cabang olahraga yang ingin melaksanakan pra Porprov secara mandiri, Ibag menyebut tak bisa. "Karena kegiatan ini merupakan tanggung jawab KONI sebagai pemegang mandat menjadi pelaksana," pungkasnya.