Temui Anggota DPR, Petani Jember Kritisi Kebijakan Impor Beras

Ketua Asosiasi Petani Pangan (APPI) Jawa Timur, Jumantoro mendatangi degung DPR RI. Ia curhat tentang banyak persoalan yang dalami petani, pada Jumat, 15 September 2023. Jumantoro curhat sekaligus mengkritik kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah.

Kedatangan Jumantoro disambut oleh sejumlah anggota DPRD RI, yakni Charles Meikyansah (Komisi XI), Bambang Hariyadi (Komisi VII), Sulaiman (Komisi IV), Erik Tohir (Menteri BUMN), dan Ketua BPO HKTI Pusat, Osman Sapta Odang.

Jumantoro meminta pemerintah tidak gampang membuat kesimpulan bahwa harga gabah naik petani untung. Sebab, kondisi petani saat ini justru sebaliknya.

Adanya kenaikan harga gabah dan beras saat ini terjadi pada saat cuaca ekstrem, kemarau panjang. Cuaca seperti sekarang ini sangat sulit bagi petani meningkatkan produksinya. Sementara di sisi lain, petani harus mengeluarkan modal yang cukup besar.

Parahnya, kondisi petani yang sudah mengenaskan seperti sekarang ini sangat jarang mendapatkan perhatian pemerintah. Justru, kebijakan pemerintah, salah satunya terkait pupuk bersubsidi masih semrawut.

Selain persoalan distribusi yang selalu muncul persoalan, adanya disparitas harga pupuk non subsidi dengan subsidi yang terlalu besar juga menimbulkan persoalan. Karena itu, Jumantoro meminta agar pupuk di Indonesia satu harga.

“Kami meminta pemerintah memberlakukan pupuk satu harga. Karena pupuk subsidi yang ada alur distribusinya ruwet. Ada petani yang sudah masuk RDKK, namun tidak dapat jatah,” kata Jumantoro, Jumat, 15 September 2023.

Pada saat petani kesulitan, kebijakan pemerintah justru tidak menguntungkan petani. Salah satunya, pemerintah cenderung mengandalkan impor. Semestinya, pemerintah gencar mendorong para petani meningkatkan hasil produksi.

Karena itu, Jumantoro menginginkan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan impor beras. Pemerintah hanya perlu menyampaikan jumlah kebutuhan beras di Indonesia dan potensi produksi saat masa panen.

“Kami tidak berharap impor, tolong hitung berapa kebutuhan. Jangan sampai saat masa panen, harga jatuh gara-gara impor,” tambahnya.

Minta kembalikan fungsi Bulog

Jumantoro dalam kesempatan itu juga meminta pemerintah membubarkan Badan Ketahanan Pangan, agar kewenangannya tidak tumpeng tindih dengan kewenangan Bulog.

Jumatoro meminta pemerintah mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyangga ketahanan pangan. Bulog diharapkan ke depannya bisa bersaing dengan perusahaan swasta.

Selama ini, rendahnya serapan gabah oleh Bulog karena terkendala harga. Bulog berpatokan kepada harga gabah kering panen yang ditetapkan pemerintah, yakni 5.000 per Kg. Padahal perusahaan swasta bisa membeli gabah kering panen dengan harga Rp 6.800 – 7.000 per Kg.

“Bulog kesulitan menyerap gabah, karena harga yang ditawarkan Bulog lebih rendah dibanding perusahaan swasta. Karena itu, petani menjual gabah mereka kepada pengusaha swasta, sehingga stok pangan justru berada di perusahaan swasta,” tambahnya.

Sementara anggota Komisi XII DPR RI Charles Meikyansah mengatakan, kebijakan presiden Jokowi untuk mengimpor beras karena tidak ingin mengambil risiko lebih buruk lagi. Presiden tidak ingin harga pangan terus mengalami kenaikan.

Kendati demikian, Charles sepakat bahwa pemerintah tidak perlu mengalami ketergantungan terhadap impor.

“Presiden tidak mau mengambil risiko, tidak ingin harga pagan terus mengalami kenaikan. Sementara produksi masih menunggu dan tidak merata. Kebijakan impor ini berbicara soal ketahanan pangan,” kata Charles.

Sementara terkait pupuk bersubsidi, pemerintah memang harus memastikan ketersediaan, baik pupuk bersubsidi maupun non subsidi,” kata Charles.

Charles melalui Fraksi Nasdem juga akan memperjuangkan pupuk satu harga di tingkat petani. Tak hanya itu, pihaknya juga akan mendorong perbaikan RDKK.

“Kami sedang mengkaji soal disparitas harga pupuk. Kami berharap dalam APBN 2024 yang akan diketok pada akhir September 2023 ini, agar ketersediaan pupuk untuk petani bukan sekadar jargon,” pungkasnya.