Tanggapi soal MK, Megawati: Manipulasi Hukum Kembali Terjadi

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) akhir-akhir ini, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi.

“Telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi huukm kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasan yang mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar Nurani,” ujar putri dari Presiden RI pertama Ir Soekarno itu, dalam pidato yang disiarkan secara online di akun Youtube resmi PDIP pada Minggu 12 November 2023.

Dikatakan oleh Megawati, rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Karenanya, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat yang mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomu seluruh bangsa dan negara Indonesia. “Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan,” tegas Presiden ke-5 RI tersebut.

Karena, lanjut Megawati, makanya teruslah genggam erat semangat reformasi. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan Nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat.

Sebab, selama segala sesuatunya tetap berangkat pada kehendak hati rakyat, terus kawal untuk tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa Indonesia. “Bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan,” tandasnya.

Megawati, mengingatkan bahwa jangan lupa rakyat Indonesia adalah bangsa pejuang. Bangsa yang yang mampu menghadapi cobaan sejarah. “Mari mari kita kawal Pemilu 2024, dengan nurani sepenuh hati. “Pemilu sebagai momentum mencari pemimpin yang baik, seluruh rakyar Indonesia, menjadi bangsa yang hebat dan unggul dan berdiri di atas kaki sendiri,” paparnya.

Megawati Kenang Carikan Gedung MK

Megawati mengatakan, saat menjadi Presiden, dirinya mengaku mencarikan sendiri gedung MK. Lokasinya dipilih dekat dengan Istana Negara atau kerap disebut ring satu sehingga MK harus bermanfaat dan peruoarangan. “Ketua MK pertama adalah Jimly asshiddiqie. Yang saya terima kasis ataa segala konsistensinya selama ini,” ujarnya bangga.

Dikatakan Megawati, dengan seluruh rakyat Indonesia pembentukan MK adalah kehendak rakyat. Yaitu melalui reformasi sebagai bentuk perlawanan terhadap kultur pemerintahan yang waktu itu sangat otoriter dan sangat sentralistik. “Lagi-lagi KKN. Praktik seperti ini yang memunculkan reformasi,” paparnya.

Menurut Megawati, hal itu bukan suatu proses yang indah. Ketika itu rakyat masih mengenang, dengan perasaan yang sedik dan mahasiswa melalui peristiwa. Seperti peristiwa Kuda Tuli, peristiwa Tri Sakti, peristiwa Semanggi dan peristiwa penculikan para aktivis dan lainnya.

“Itu seemua adalah mereka banyak saksi-saki hidup dan yang sampai hari ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi, dan praktik kekuasaan otoriter itulah yang kita koreksi,” tandasnya.

Maka, lanjutnya, melalui reformasi janganlah lupa lahirlah demokrasitasi melalui pelaksanaan melalui pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas. Juga undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari KKN.