Bansos Surabaya Panen Kritikan, Pemkot Janjikan Perbaikan

Pemerintah Kota (Pemkot) menyampaikan permintaan maaf, jika dalam penyaluran bantuan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  terdapat kesalahan, pihaknya berjanji akan segera membenahi perkara ini. Pernyataan itu terlontar, seusai beberapa warga mengeluh di media sosial, hingga melapor ke DPRD Kota Surabaya, mengenai permasalah tersebut.

“Banyak yang harus dibenahi, kami terima kasih kepada warga atas masukan, kritik. Supaya sama-sama punya tanggung jawab dalam menyalurkan bansos kepada mereka-mereka yang berhak,” kata Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser saat dikonfirmasi, Sabtu 9 Mei 2020.

Fikser juga meminta maaf jika dalam penyaluran bansos, sedikit tersendat. Ia beralasan jika pihaknya harus memastikan terlebih dahulu kebenaran dari data yang diterimanya.

“Kami mohon maaf, karena kami masih memastikan data itu dengan baik dan benar. Ketika data suda benar, insyaallah bantuan kami distribusikan, supaya tidak jadi pro kontra di masyarakat,” ucap Fikser.

Fikser menjelaskan, jika saat ini ada beberapa bantuan yang telah tersedia, yakni dari Pemkot sendiri, lalu Pemerintah Pusat, hingga Pemprov. Ia mengaku, saat ini pihaknya tengah memilah hal tersebut, agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik.

“Data yang sebenarnya 174.332 KK, mereka data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), nah mereka inilah yang menerima bantuan dari pemerintah pusat. Di kami ada 45 ribu dari Provinsi, itu yang terdampak covid. Maka kami mengklasterkan itu, supaya bisa mendapat secara merata dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai kesalahan pendataan MBR, Fikser mengungkapkan kesalah tersebut bukan dari pihanya. Ia beralasan kalau Pemkot Surabaya hanya melakukan verifikasi.

“Cukup banyak (aduan), bukan salah sasaran. Jadi kalau sasaran, yang mengisi data itu bukan kami. Dalam pergantian MBR harus lewat verifikasi. Selama ini kan entry data melalui warga lewat RT/RW, lalu diverifikasi oleh Dinsos lalu disurvei,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua RW 8, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Ramdhoni, mendatangi Kantor DPRD Kota Surabaya. Ia menganggap, pendataan MBR yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya di wilayah yang dipimpinnya tersebut buruk.

"Ada warga yang sudah meninggal masih tercatat di data MBR Pemkot. Ada pula 13 warga yang mampu bahkan memiliki mobil turut terdaftar” kata Ramdhoni, kepada wartawan Jumat, 8 Mei 2020.