Tak Percaya dengan Pemkot, 9 Anggota DPRD Buka Pengaduan Bansos

Sembilan anggota DPRD Surabaya sepakat kerjsama membangun pusat pengaduan yang melayani keluhan warga Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan lantaran pihak DPRD sudah ragu dengan upaya penanganan Covid-19 yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua tim yang juga salah satu anggota Komisi A, M. Mahmud dari Fraksi Demokrat mengatakan, tujuan dari dibentuknya tim khusus tersebut sebagai upaya narahubung antara masyarakat dan DPRD.

"Terbentuknya karena adanya kegelisahan antara dewan karena konflik di lapangan, seperti Bantuan Sosial. Kalau pemkot nggak merespon ya kita sendiri yang mencari solusi," ucap Mahmud dalam jumpa pers di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Senin 11 Mei 2020 sore.

Selain itu, politisi yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Surabaya pada periode 2004-2019 tersebut juga mengatakan dirinya bersama ke delapan anggotanya siap berkomunikasi baik lewat media sosial maupun bertemu secara langsung di Kantor DPRD Jalan Yos Sudarso Surabaya. 

"Kita tidak ada satgas dan tidak melibatkan satgas. Kita sudah siapkan website dan medsosnya, ada nomor WhatsApp-nya jika warga tidak bisa ke sini maka bisa hubungan jarak jauh," tambahnya.

Mahmud menyebut, pihaknya saat ini telah memiliki akses khusus kepada Pemerintah Kota Surabaya agar bisa mengintervensi warga yang tidak mendapat bantuan dari pemkot.

Apakah tim ini sudah memberitahukan atau mendapat izin dari pimpinan DPRD Surabaya? Mahmud mengaku pihaknya telah melakukan hal tersebut. Namun hanya dalam bentuk pemberitahuan.

"Untuk pimpinan dewan sudah saya sampaikan sifatnya adalah pemberitahuan. Jadi tidak ada hubungannya dengan pansus kalo Pansus kita tetap jalan," tegas Mahmud.

Dari sembilan nama anggota dewan yang terlibat dalam tim ini, Mahmud menyebut masih belum bisa memberitahukan satu per satu. Penyebabnya ada anggota lainnya belum bisa ikut hadir dalam launching tersebut. Yang jelas  anggota tim yang saat ini sudah bergabung melakukan dengan sukarela. Murni pengabdian kepada warga Surabaya.

"Kalau namanya siapa saja yang terlibat, kami tak bisa menyebut karena mereka tidak hadir di sini. Jadi tidak melihat partai, apa apun partainya boleh," tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama Camelia Habiba dari Fraksi PKB yang kebetulan menjabat sebagai Wakil Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, pembukaan posko 'Pengaduan Dewan' ini sama sekali tidak melibatkan anggaran negara dan murni swadaya pribadi.

"Jadi gerakan ini tidak ada sama sekali memakai uang negara atau uang APBD ini semua murni swadaya dari kami anggota personal DPRD," kata Habiba.

Ia juga menegaskan, dalam tim gabungan tersebut dirinya bersama delapan anggota lainnya akan komunikatif terhadap aspirasi masyarakat Surabaya.

"Kita akan menjadi jembatan masyarakat. Mereka mengeluh akan disambung kepada dewan. Kalau tidak begini maka dewan ini tidak berguna karena Pemkot sendiri buntu," tegasnya.

Senada dengan itu, Imam Syafi'i dari Fraksi Nasdem juga mengatakan dalam mekanisme pengaduannya nanti pihaknya siap jika nantinya dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan akan secepatnya membuka laman pengaduan mulai dari Facebook, Instagram hingga kontak WhatsApp.

"Kami yakin mampu menjadi jembatan warga merasa tidak diperhatikan. Mekanismenya, ada laporan, kami verifikasi turun ke lapangan," ucap Imam.

Setelah memperoleh fakta di lapangan, lalu pihaknya akan menjembatani aduan tersebut untuk dapat disampaikan langsung kepada pemkot maupun kepada publik melalui media massa.