Tak Ingin KPK Dilemahkan, Haedar: Perhatikan Integritas Pimpinan
Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) membutuhkan pimpinan yang integritasnya terjaga dengan baik. Khususnya, rekam jejak, yang selama ini diketahui masyarakat secara luas.
Ia meyakini Presiden Joko Widodo dan DPR akan memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbersih dan terbaik. Pesan tersebut disampaikan di tengah keraguan sejumlah pihak terhadap Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah tersebut.
"Jangan terus-terusan berpolemik karena itu kita berharap Presiden dan DPR betul-betul memilih calon-calon pimpinan KPK terbersih dari yang ada. Karena kita berharap KPK ke depan bisa lebih baik jangan sampai lembaga yang dihadirkan reformasi ingin pemberantasan korupsi mengalami pelemahan karena orang-orangnya hadir tidak punya komitmen tinggi," katanya, dalam keterangan dikutip ngopibareng.id, Sabtu 7 September 2019.
Seperti diketahui, KPK belakangan menjadi perhatian masyarakat. Bukan saja soal calon pimpinan yang telah diajukan kepada presiden. Melainkan juga sikap Dewan Perwakilan Rakyat diam-diam mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK).
Proses menghidupkan lagi revisi UU KPK yang sempat tertunda beberapa kali ini dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, agenda rapat terbaru mengenai pembahasan RUU KPK ini tidak pernah terpublikasikan atau diliput media.
Secara tak terduga, pada Kamis 6 September 2019, DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR.
Sementara itu, Pansel capim KPK telah menyerahkan 10 nama yang lolos kepada Presiden Joko Widodo, Senin 2 September lalu. Nama-nama tersebut tersaring dalam sejumlah tahapan seleksi, termasuk pertimbangan dan masukan masyarakat.
"Saya percaya di negeri ini masih banyak elite dan calon-calon pimpinan KPK yang ketika terpilih nanti itu betul-betul punya integritas. Dia harus bertanggung jawab pemberantasan korupsi, itu pertaruhan bangsa," kata Haedar Nashir.
Sejumlah pihak sebelumnya mempersoalkan kinerja Pansel yang dinilai sangat buruk. Pansel mendapat sorotan, salah satunya karena meloloskan kandidat terindikasi berbohong. Pansel dinilai tidak transparan dengan indikasi menolak hadir memenuhi undangan KPK terkait melihat rekam jejak 20 nama yang lolos.
"Presiden saya pikir juga arif memahami aspirasi itu, nanti juga DPR. Poinnya seluruh pihak harus melepaskan kepentingan-kepentingan jangka pendek dan kepentingan sektoral terhadap KPK dan institusi negara lainnya. Jangan sampai KPK dan lembaga pemerintahan itu jadi tempat perebutan kepentingan yang naif dan sempit yang kemudian mengeleminasi kepentingan bangsa yang besar," tutur Haedar.