Soal Berobat Pakai KTP, DPRD Surabaya Rencanakan Sidak Langsung

Pemerintah Kota Surabaya mulai hari ini Rabu 1 April 2021, memulai program dari Walikota Surabaya Eri Cahyadi terkait berobat gratis menggunakan KTP Surabaya. Namun ternyata program tersebut belum disampaikan secara menyeluruh kepada DPRD kota Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya Badru Tamam mengatakan pihaknya hingga hari H saat ini menunggu laporan secara teknis terkait pelaksanaan berobat menggunakan KTP tersebut.

"Kalau programnya pakai KTP itu Pemkot sudah menyampaikan melalui rapat dinas 2-3 hari yang lalu. Namun ketika kami tanya mengenai pelaksanaan secara teknis, mereka menyampaikan bahwa masih dalam penyusunan dan mematangkan bagaimana pelaksanaannya," kata Badru Tamam, Rabu 1 April 2021.

Bahkan hingga saat ini pun menurutnya, DPRD Kota Surabaya sama sekali tidak menerima skema pelaksanaan teknis dan juga skema relokasi anggaran untuk program dari Pemkot tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya memiliki anggaran Rp400 miliar untuk menjalankan program pengobatan menggunakan KTP.

Namun menurut Badru Tamam dalam APBD Kota Surabaya 2021, sama sekali tak disebutkan pelaksanaan program pengobatan pakai KTP. Menurutnya, dalam APBD 2021, anngaran Dinas Kesehatan mencapai 21 persen. Dengan anggaran tersebut, menurutnya tidak akan cukup digunakan untuk skema universal health coverage." Tapi saya rasa dengan dana 21 persen APBD, itu tidak cukup kalau akan melakukan program universal health coverage. Makanya kami menunggu, mana ini berkas laporan masalah pendanaan, lalu relokasi anggaran itu sama sekali belum disampaikan," katanya.

Ia ingin Pemkot Surabaya segera berkoordinasi dengan baik kepada DPRD Surabaya, utamanya masalah penggunaan anggaran di APBD 2021. Sebab kata Tamam, jika pemkot ingin melakukan relokasi anggaran, itu hanya bisa dilakukan Ketika PAK di bulan Juni-Juli nanti.

"Kalau mau ada relokasi kan mestinya sesuai dengan PAK. Kalau mau ditambahkan dananya ya nanti waktu PAK. Tapi sampai sekarang kami nggak tahu. Padahal kami sudah tanya, dana ini untuk plot apa saja itu juga belum ada kejelasan," katanya.

Badru Tamam lantas mengingatkan agar Walikota Surabaya Eri Cahyadi segera melakukan koordinasi dengan DPRD. "Jika tidak segera koordinasi, ya kami akan turun tangan. Kami akan sidak ke rumah sakit masing-masing, ke Dinas Kesehatan, nanya mengenai pelaksanaan teknis tersebut," katanya.