Tak Capai Titik Temu, Fakta Kesepakatan Damai Afganistan-Taliban

Pertemuan membahas kesepakatan damai antara para petinggi pemerintah Afghanistan dan Taliban akhir pekan lalu, di Doha, Qatar, tidak mencapai kemajuan signifikan.

Juru Bicara Taliban Suhai Shaheen menyatakan, pihaknya mendukung agar tercapainya perdamaian dan bersedia bersikap fleksibel.

“Kami menginginkan dan kami berharap mereka bisa menghasilkan sebuah momentum. Dari pihak kami, kami siap untuk menempatkan fleksibilitas,” ujar Shaheen dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera, dikutip Selasa 20 Juli 2021.

Padahal, pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada menyebut, sangat mendukung penyelesaian politik untuk konflik tersebut.

Kedua pihak telah memulai pembahasan kesepakatan damai sejak September tahun lalu, namun belum mencapai kemajuan berarti.

Damai dengan Pemerintahan Islam

Shaheen menegaskan, Taliban menginginkan untuk tercapainya perdamaian dengan terbentuknya sebuah pemerintahan inklusif “Afghanistan Islam”.

“Tujuan kami jelas yaitu untuk adanya pemerintahan yang inklusif Afghanistan Islam di Afghanistan dan mengakhiri fase pertempuran ini serta memasuki fase baru yang akan menjadi perdamaian dan kebaikan bagi setiap orang Afghanistan,” tegasnya.

Selama berlangsungnya pembahasan perdamaian di Doha akhir pekan lalu, diikuti dengan perebutan wilayah antara militer Afghanistan dan Taliban di wiliayah perbatasan dengan Pakistan.

Taliban dipercayai telah menguasai setengah wilayah Afghanistan yakni di sekitar 400 distrik, namun pihak militer menyatakan siap merebut kembali wilayah-wilayah itu.

Antara Damai dan Perang

Juru Bicara Militer Afghanistan Ajmal Omar Shinwari menegaskan, pasukan keamanan Afghanistan siap untuk adanya perdamaian dan perang.

“Untuk rakyat Afghanistan secara permanen meminta untuk adanya gencatan senjata. Tapi, pasukan keamanan siap untuk perdamaian dan perang. Kami siap untuk membela rakyat kami,” tegas Shinwari dalam konferensi pers, Minggu 18 Juli 2021.

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden telah memutuskan, untuk menarik pasukannya di Afghanistan secara penuh hingga 11 September mendatang atau bertepatan dengan peringatan 20 tahun peristiwa 9/11.

Sebelumnya, pada 29 Februari 2020 dibawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani "Kesepakatan untuk Membawa Perdamaian di Afghanistan", dengan ketentuan termasuk penarikan seluruh pasukan militer Amerika Serikat dan NATO.

Meninggalkan Rakyat Afghanistan di Tengah Perang?

Wakil Sekretaris Jenderal NATO Mircea Geoana menyebut, keputusan penarikan pasukan dari Afghanistan bukan berarti meninggalkan rakyat Afghanistan di tengah peperangan dengan Taliban.

“Tapi, keputusan untuk mengakhiri (penugasan pasukan-red) adalah poin tertentu dari misi terlindungi yang panjang adalah sesuatu yang juga diambil oleh para sekutu kami, seperti Amerika Serikat. Dan, kami membuka bab baru. Kami tidak meninggalkan Afghanistan dan kami ingin terus membantu,” ungkap Geoana dalam wawancara di Deutsche Welle (DW), dikutip Selasa 20 Juli 2021.

Investasi NATO

NATO mengklaim telah menginvestasikan jutaan USD maupun EURO, yang tidak hanya untuk sektor keamanan tapi juga pendidikan di Afghanistan.

“Kami telah melatih sekitar 300.000 pasukan militer dan keamanan Afghanistan untuk tahun ini saja. Kami menginvestasikan jutaan USD maupun EURO atau dalam mata uang apa pun, kami berinvestasi tidak hanya untuk keamanan.

"Sejak kehadiran kami dan berinvestasi di Afghanistan, setidaknya 8 juta anak-anak di sana mendapatkan pendidikan dan sebagian besar adalah anak-anak perempuan,” papar Geoana.

Instabilitas Negara

Kesepakatan damai yang belum dicapai oleh pemerintah Afghanistan dan Taliban, dikhawatirkan akan membuat kondisi stabilitas dalam negeri semakin memburuk.

Terlebih, dalam menyambut hari raya Idul Adha pekan ini, rakyat di Afghanistan mengharapkan tercapainya gencatan senjata.

Sementara, penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan juga diikuti dengan keinginan sebagian warga untuk meninggalkan Afghanistan yang disebut semakin tidak kondusif dan tidak aman.