Tak Berizin, Polisi Banyuwangi Bubarkan aksi Galang Dana Semeru
Bencana erupsi Gunung Semeru memantik aksi galang dana yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, Pemkab dan Polres Banyuwangi melakukan penertiban dengan memeriksa izin galang dana, untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan dari publik.
Cek Izin
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Henik Setyorini menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, setiap kegiatan penggalangan dana harus mengantongi izin dari dinasnya kemudian ditembuskan ke kepolisian dan Satpol PP.
Izin dibutuhkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dari aktivis galang dana itu. Sehingga pemerintah juga terlibat menjaga amanah Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 dan Perda No 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
Selain mengurus izin, lembaga pengumpulan dana harus melaporkan hasilnya hingga proses penyaluran dana disertai bukti-bukti penunjang. "Agar segala sesuatunya bisa dipantau dengan jelas," Katanya dikutip dari detik.com, Kamis 9 Desember 2021.
Penertiban Polisi
Sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP melakukan penertiban di sejumlah persimpangan di Banyuwangi. Mereka memeriksa izin yang dikantongi oleh berbagai komunitas yang menyelenggarakan galang dana bantuan untuk korban erupsi Semeru.
Di antaranya di sekitar Simpang Patung Kuda Banyuwangi dan Simpang Jalan Kepiting.
Sementara Kapolresta Banyuwangi, AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan, pihaknya bakal membubarkan aksi penggalangan dana bencana yang tidak mengantongi izin dari instansi terkait. "Hal ini perlu menjadi acuan dan dipatuhi, untuk mengantisipasi orang-orang yang memanfaatkan momen bencana ini untuk kepentingan pribadi," katanya.
Dari hasil penertiban yang berlangsung sejak Selasa lalu, pihaknya juga telah menemukan sejumlah aksi galang dana yang dilakukan sekelompok mahasiswa dan organisasi tanpa izin. "Mereka terpaksa kami bubarkan karena tidak memiliki rekom. Kami juga memberi arahan dan pembinaan kepada mereka," katanya.