Survei LSI: Warga Minta Masa Jabatan Presiden Jokowi sampai 2024
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas masyarakat menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dengan alasan apa pun.
"Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi," demikian keterangan Direktur LSI, Djayadi Hanan.
Djayadi merinci, sekitar 68-71 persen warga yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.
"Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64 persen), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26,9 persen)," ujar Djayadi.
1.197 Responden
Survei LSI ini digelar pada 25 Februari-1 Maret 2022. Survei dilakukan menggunakan kontak telepon. Jumlah sampel yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.197 responden. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki margin of error 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi
Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Mayoritas masyarakat sebanyak 66,3 persen cukup atau sangat puas dengan hasil kinerja Presiden Jokowi dan 29,9 persen kurang, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja presiden.
Namun mereka yang puas dengan presiden, mayoritas sekitar 60 persen atau lebih, menyatakan tidak setuju jika jabatan presiden diperpanjang.
"Jadi, mereka yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027," tutur Djayadi.
Kinerja Demokrasi
Soal kinerja demokrasi, sekitar 50,3 persen responden menyatakan cukup atau sangat puas atas pelaksanaan demokrasi di negara kita hingga sejauh ini. Sebanyak 41,1 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali sementara 8,6 persen tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.
Meskipun masih di atas 50 persen, menurut data LSI, terjadi tren negatif terhadap kepuasan demokrasi di Indonesia. Pada survei sebelumnya, angka kepuasan demokrasi menyentuh 77,3 persen.
Kondisi Ekonomi
Soal kondisi ekonomi, juga masih mendapatkan penilaian negatif. Dari seluruh responden, hanya 23,1 persen yang memberikan penilaian sangat baik dan baik. Mayoritas, sebanyak 42 persen, bahkan memberikan penilaian buruk dan sangat buruk sementara 31,7 persen menyatakan sedang dan 3,1 persen tak menjawab atau tidak tahu.
Menurut data LSI, persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi tersebut menguat setelah dalam satu tahun terakhir cenderung menurun. Dalam survei sebelumnya pada Desember 2021, hanya 33,2 persen responden yang menilai perekonomian Indonesia buruk.
Mayoritas para responden juga menyatakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga mereka tidak ada perubahan dan bahkan memburuk. Hanya sebagian kecil yang menyatakan membaik.
"Yang menilai memburuk atau jauh memburuk sekitar 38,2 persen, tidak berubah sekitar 37,8 persen, membaik atau jauh membaik sekitar 23,4 persen," tulis LSI.
Penegakan Hukum Nasional
Penilaian soal kondisi penegakan hukum nasional juga terus menunjukkan tren negatif dalam dua tahun terakhir. Jika pada Januari 2020 46 persen responden menilai penegakan hukum baik, kini nilai itu tinggal 29,7 persen. Responden yang menilai penegakan hukum buruk justru meningkat dari 19,9 persen menjadi 33,7 persen.
Kondisi lebih baik terjadi ketika para responden ditanya soal kondisi politik nasional. Sebanyak 36,4 persen menilai kondisi saat ini berada di level sedang. Responden yang menilai baik dan sangat baik sebanyak 26,1 persen, berimbang dengan yang menilai buruk atau sangat buruk sebesar 26,2 persen.
Meskipun demikian, menurut LSI tren negatif juga sedang terjadi. Pada survei Desember lalu, masyarakat yang menilai kondisi politik berada dalam level sedang berjumlah 43,4 persen sementara yang menilai baik berjumlah 27,9 persen. Masyarakat yang menilai kondisi politik nasional buruk pada Desember lalu hanya berjumlah 21 persen.
Pada survei yang sama, LSI juga melakukan pemetaan suara masyarakat dalam isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hasilnya, mayoritas masyarakat menolak ide itu dan menilai Pemilu 2024 harus tetap digelar dalam kondisi apa pun.