Surabaya Krisis Lahan Makam, Walikota Eri Cahyadi Sebut Tumpang Tindih Solusi Sementara
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, lahan makam di Kota Pahlawan perlahan menyempit seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sebanyak 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah kota hampir semuanya telah terisi penuh penuh.
"Iya penuh, (TPU) Babat Jerawat penuh. Keputih penuh kurang dikit, terpaksa tumpang tindih kalau tidak ada lahan, karena jumlah kita (penduduk Surabaya) terlalu banyak, ya nanti kan berbagi," ujarnya, Senin 10 Maret 2025.
Oleh sebab itu, Eri Cahyadi pun menyebut, pihaknya segera mencari solusi. Sistem tumpang pun akan ditempuh sebagai opsi darurat untuk menangani lahan makam yang semakin menipis. Tak sedikit warga Surabaya yang terpaksa menumpuk jenazah anggota keluarganya dalam satu liang lahat.
"Memang terpaksa tumpang tindih kalau tidak ada lahan, karena jumlah kita (warga Surabaya) terlalu banyak. Nanti kan berbagi. Jadi tidak kita biarkan satu jenazah satu makam terus, gak nututi (gak cukup)," terangnya.
Terbatasnya lahan makam di Surabaya, lanjut Eri Cahyadi, dapat terjadi karena minimnya perhatian dari banyak pihak. Ia menyebut, kebanyakan pihak pengembang berbondong-bondong membangun perumahan. Namun, tidak menyediakan lahan pemakaman.
"Kalau dia punya tanah kavlingan, itu seharusnya juga menghitung berapa makam yang disediakan. Selama ini kan tidak dihitung, meskipun punya kewajiban. Akhirnya (makam) penuh semua, terus mau ke mana?," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto menjelaskan, terdapat 13 makam dan milik Pemkot Surabaya. Di antaranya adalah TPU Keputih, TPU Babat Jerawat, TPU Kembang Kuning, TPU Putat Gede, TPU Simo Kwagean, TPU Kalianak, TPU Asemjajar, dan TPU Karang Tembok.
Lalu ada TPU Wonokusumo Kidul, TPU Kapas Krampung, TPU Tembok Gede, TPU Ngagel Rejo, dan TPU Belanda Peneleh. Pemkot Surabaya juga punya satu tempat krematorium di Keputih, Kecamatan Sukolilo.
Dedik menuturkan, lahan makam di TPU Babat Jerawat, TPU Ngagel Rejo, dan beberapa makam milik pemerintah kota sudah penuh. "Iya sudah penuh, tetapi selama masih ada izin dari keluarga, bisa dilakukan sistem tumpang. (Pada TPU milik Pemkot Surabaya) ada yang sampai tumpang tiga, tumpang empat, kan secara agama juga diperbolehkan," jelas dia.
Sebenarnya, lanjut Dedik, ada 300 makam kampung yang dikelola secara swadaya oleh warga. Namun, makam kampung itu berbayar. Oleh karena itu, mayoritas warga lebih memilih memakamkan anggota keluarganya di TPU milik pemerintah kota, yang bisa didapat dengan harga cuma-cuma.
"Itu (makam kampung) kadang-kadang berbayar. Kalau makamnya pemkot gratis, jadi banyak yang dulunya ingin di makam kampung biar dekat, tetapi karena berbayar, akhirnya minta di makam pemkot semua," pungkasnya.
Advertisement