Suarakan Stabilitas Siber di PBB, Begini Perjuangan Indonesia

Indonesia, bersama Estonia, Belgia, Kenya, dan Republik Dominika, menjadi ko-sponsor pertemuan Arria Formula Dewan Keamanan (DK) PBB bertajuk "Cyber Stability, Conflict Prevention, and Capacity Building" pada 22 Mei 2020. ​​​

Arria Formula diselenggarakan melalui fasilitas video-teleconferencing (VTC) dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Estonia, YM. Urmas Reinsalu. Pertemuan membahas upaya global terkait penguatan stabilitas dan pencegahan konflik yang terkait dengan ancaman di ranah siber.

Perdana Menteri Estonia, YM. Jüri Ratas, dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya stabilitas di ranah siber, serta kerja sama internasional melawan ancaman keamanan siber, khususnya seiring peningkatan digitalisasi layanan publik selama pandemi COVID-19.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam pernyataannya, Senin 25 Mei 2020, menekankan pentingnya penghormatan hukum dan norma internasional sebagai kunci stabilitas di ranah siber.

“Baik aktor negara maupun non-negara perlu mengedepankan perilaku yang bertanggung jawab di ranah siber”, tegas Dubes Djani.

Indonesia juga menyoroti pentingnya peran organisasi regional dalam upaya pencegahan konflik di ranah siber, khususnya melalui promosi confidence building measures (CBMs).

Dalam kaitan tersebut, Indonesia mengangkat kesuksesan sejumlah inisiatif ASEAN di kawasan maupun dengan negara mitra dalam mendorong rasa saling percaya dan lingkungan siber yang aman.

"Melengkapi aspek teknis, perlu juga diperhatikan penguatan kapasitas nasional dan kawasan dalam implementasi hukum dan norma internasional terkait siber," ujar Dubes Djani.

Selain dalam kerangka DK PBB, Indonesia juga aktif dalam proses perumusan norma terkait siber dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kerangka Open-ended Working Group on developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security (OEWG Siber), yang melibatkan seluruh anggota PBB.

Komitmen dan kepemimpinan Indonesia dalam pemajuan perdamaian dan perumusan norma siber juga terus diperkuat, salah satunya melalui keanggotaan dalam UN Group of Governmental Experts on Advancing responsible State behaviour in cyberspace in the context of international security (GGE Siber) periode 2019-2021. Demikian seperti dilansir PTRI New York.