Spektra Petakan Tantangan Pemilu Serentak 2024 di UB

Lembaga non-profit Studi dan Pengembangan Keberdayaan Rakyat (Spektra) Surabaya menggelar dialog publik untuk membedah tantangan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, nanti.

Direktur Spektra Surabaya, Roni Sya'roni mengatakan bahwa pada Pemilu 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara bersamaan dan ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan menyongsong Pemilu Serentak 2024.

Diskusi yang digelar di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya (UB), Malang Jawa Timur pada Kamis 17 Februari 2022, terselenggara juga atas kerja sama Spektra dengan portal berita ngopibareng.id.

"Pada 2019 sudah banyak PPS dan KPPS yang bertumbangan. Pada Pemilu Serentak 2024 ini kami harus banyak belajar. Lalu Pemilu 2019 juga menyisakan polarisasi di masyarakat. Maka hari ini kami mencoba mengeksplor lebih jauh terkait hal itu," ujarnya pada Kamis 17 Februari 2022.

Penyelenggaraan Pemilu sebagai salah satu pesta demokrasi ujar CEO ngopibareng.id, Arif Afandi, mencakup tiga hal, yakni input, proses dan output. Dalam dialog publik kali ini bakal didiskusikan terkait dengan input dan proses.

"Terkait input berhubungan dengan masyarakat kita. Apakah masyarakat kita ini sudah madani apa tidak. Lalu untuk proses, berkaitan dengan penyelenggara seperti KPU, Bawaslu sudah akuntabel dan berkualitas apa belum," katanya.

Kedua poin ini ujar Arif, akan dibedah dalam dialog publik ini untuk bisa memetakan output yang dihasilkan apakah memang bagus atau tidak terhadap demokrasi di Indonesia. "Sehingga kita bisa memetakan Pemilu Serentak 2024 ini bisa menghasilkan pemerintahan atau demokrasi yang baik di Indonesia," ujarnya.

Salah satu pemateri, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Sholih Mu'adi mengatakan bahwa tantangan demokrasi di Indonesia dihadapkan pada politik transaksional.

"Jadi contoh kasus orang-orang di desa itu malas pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kalau tidak diberikan uang transport oleh para calon. Jadi di Indonesia visi-misi calon itu bukan hal yang penting," katanya.

Di sisi lain, Komisioner KPU RI 2017-2024, Arif Budiman mengatakan dari sisi penyelenggara ada beberapa tantangan yang dihadapi pada Pemilu Serentak 2024, nanti. Salah satunya adalah menyederhanakan surat sura.

"Pada Pemilu 2024 diperkirakan ada 210 juta pemilih. Sedangkan Pemilu 2019 ada sebanyak 192 juta pemilih. Maka dari itu KPU ingin menyederhanakan surat suara. Jadi kami punya beberapa model surat suara," ujarnya.

Selain pemateri di atas, dalam dialog publik ini juga menghadirkan narasumber dari Ketua PB NU, Fahrur Rozi, dozen University Brawijaya M. Faishal Aminuddin dan kandidat Doktor di Oxford University, Abid Abdurrahman Adonis.