Sowan ke Khofifah, Hotman Paris Izin Gelar Hotman 911 di Surabaya

Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, sowan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu 24 September 2022.

Dalam kunjungannya, Hotman dan Khofifah berdiskusi tentang banyak hal. Mulai dari hukum hingga terkait kondisi Jawa Timur.

Pertemuan tersebut berjalan sangat ringan dibuka dengan makan siang, sejumlah hidangan khas Jawa Timur mulai Rujak Cingur, Rawon dan lainnya dihidangkan menyambut kedatangan Hotman Paris.

Tak hanya itu, Khofifah juga menyuguhkan hasil pertanian holtikultural asli Jatim yakni melon berbentuk love melambangkan cinta kasih antar sesama manusia, mangga alpukat dan lainnya.

Kehadirannya tak lain ingin bersilaturahmi sekaligus meminta izin untuk menggelar kegiatan baru bertajuk Hotman 911. "Hotman ada satu misi melalui Hotman 911 bergerak memberi bantuan hukum khusus yang menyangkut kasus sangat menyentuh rasa kemanusiaan, kasus sangat selektif bagi masyarakat yang ekonomi lemah yang kita katakan sekarang pengais keadilan," ungkap Hotman usai pertemuan.

Pengacara berjuluk The Most Dangerous Lawyer itu mengaku, Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang sengaja dituju karena tidak sedikit kasus yang ada. Termasuk yang baru ini adalah kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

Kasus tersebut ia viral kan setelah seorang ibu santri mengadu dalam kegiatan Hotman 911 di Palembang beberapa waktu lalu. "Detailnya jangan sekarang," pungkas Hotman.

Tak hanya itu, pria yang khas dengan cincin berlian itu juga menawarkan bantuan kepada Pemprov Jatim apabila memerlukan bantuan hukum.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik misi dari Hotman Paris dalam memberikan penguatan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Timur.

Ia mengaku, senang justru kehadiran Hotman 911 membantu Jatim dalam mewujudkan kesejahteraan kepada warga. Khususnya bagi kalangan anak-anak, perempuan dan disabilitas.

"Saya sampaikan kalau ini bisa tersuport dalam format probono (sukarela), karena support APBD provinsi tidak terlalu besar jika dibanding skala kebutuhan masyarakat tidak bisa memberi percepatan dengan maksimal. Hadirnya beliau dengan tim akan memberi kekuatan baru bagi masyarakat yang ingin mendapat perlindungan hukum," ujar mantan Menteri Sosial Republik Indonesia itu.