Solusi Konflik Myanmar, RI Desak Gelar ASEAN High Level Meeting

Ketegangan di Myanmar meningkat semenjak adanya pembatasan akses internet. Juga banyaknya surat kabar yang tutup. Hal itu, menyusul upaya militer yang melawan pimpinan Myanmar terpilih, Aung San Su Kyi, dengan kudeta Militer awal Februari 2021.

Aksi unjuk rasa pun merebak di Myanmar baik di ibukota maupun di kota-kota lain. Kekerasan yang terjadi pada saat aksi unjuk rasa menelan ratusan korban meninggal dunia.

Dalam kasus Myanmar, Indonesia berada pada posisi serba salah. Warga anti-kudeta militer Myanmar, pernah melakukan aksi di depan KBRI di Yangon dengan alasan Indonesia mendukung junta militer.

Menteri Luar Negeri RI Retno L Marsudi hingga beberapa kali melakukan dialog dengan pihak Kemenlu Myanmar dan kalangan menlu di ASEAN. Namun, konflik dan ketegangan di Myanmar tak juga reda.

Menyikapi hal itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta penggunaan kekerasan dihentikan di Myanmar.

"Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat 19 Maret 2021.

Sebab, menurut dia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama setiap negara, termasuk Myanmar.

Keselamatan Rakyat Myanmar

"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," tambah Jokowi.

Jokowi pun mengatakan, Indonesia mendesak agar segera dilakukan dialog dan rekonsiliasi untuk pemulihan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar

"Indonesia juga mendesak agar dialog dan rekonsiliasi segera dilakukan, untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihakn perdamaian, dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar," desak Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menekankan, sebagai kepala negara dari Indonesia, pihaknya akan segera berbicara dengan Sultan Brunei Darussalam yaitu Sultan Hassanal Bolkiah yang saat ini menjadi Ketua ASEAN, guna menginisiasi pertemuan tingkat tinggi membahas krisis Myanmar.

"Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN, yang membahas krisis di Myanmar," ujar Jokowi lebih lanjut.

Tidak lupa, ungkapan duka cita disampaikan Jokowi atas nama pribadi dan rakyat Indonesia kepada para korban dan keluarganya.

"Atas nama pribadi dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," ungkap Jokowi.

SBY: Inisiatif Tepat

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi negara-negara ASEAN guna membahas krisis Myanmar dinilai sebagai inisiasi tepat. Hal itu pun mendapat dukungan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sebagai mantan Presiden, saya dukung usulan Presiden Jokowi agar dilaksanakan ASEAN High Level Meeting (HLM) utk isu Myanmar. Inisiatif ini tepat, sesuai tradisi Indonesia sebagai peacemaker dan peacekeeper di dunia.

Setelah HLM tentu dilanjutkan dengamn ASEAN Summit agar lebih powerful," tulis SBY dalam akun Twitter pribadinya, dikutip pada Sabtu 20 Maret 2021.

Guna melaksanakan maksud itu, Presiden Jokowi segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi antarnegara-negara ASEAN untuk membahas situasi di Myanmar.

Seperti diketahui, Brunei merupakan ketua dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Dalam konferensi video para kepala pertahanan Asia Tenggara pada hari Kamis, Panglima TNI, Hadi Tjahjanto juga menyatakan keprihatinan atas situasi di Myanmar.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Indonesia menjadi negara yang terus konsen terhadap upaya mengakhiri krisis Myanmar.