Solar Mulai Menipis di Jember, Pembelian di SPBU Diperketat
Menjelang akhir tahun 2025, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Jember mulai tampak ramai oleh antrean kendaraan. Terutama yang mengantre bahan bakar subsidi jenis biosolar. Hal itu terjadi setelah SPBU di Jember mulai melakukan pembatasan dan pengetatan pembelian solar bersubsidi.
Sales Brand Manager Pertamina Area Jember, Hendra Saputra, mengungkapkan, Pertamina memiliki dua jenis bahan bakar subsidi, yakni Biosolar dan Pertalite, yang pendistribusiannya diatur berdasarkan kuota tahunan dan kuota per SPBU.
“Untuk BBM subsidi kita ada dua, yaitu biosolar dan pertalite. Secara stok masih tersedia baik di SPBU maupun di depot. Tapi penjualan di lapangan disesuaikan dengan kuota agar bisa mencukupi sampai akhir tahun,” ujarnya, Jumat, 7 November 2025.
Hendra menjelaskan, pengaturan kuota ini merupakan penugasan langsung dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kuota dibagi per kota, kabupaten, hingga provinsi, lalu diturunkan ke setiap lembaga penyalur.
“Kuota ini diatur pemerintah melalui BPH Migas. Kami hanya melaksanakan sesuai alokasi supaya bisa mencukupi 365 hari dalam setahun,” tambahnya.
Hendra menyebut, hingga awal November, serapan BBM subsidi di wilayah Jember sudah mencapai 86 persen dari total kuota tahunan. Dengan pengaturan yang ketat, stok diperkirakan masih cukup hingga akhir tahun.
“Sekarang sudah bulan November, jadi kami atur agar perharinya cukup sampai Desember. Kalau nanti ada kekurangan, kami siap berkoordinasi dengan Pemda Jember atau BPH Migas. Tetapi yang jelas SPBU yang nekat menjual semua stoknya, maka dipastikan tidak bisa menjual solar hingga akhir tahun,” jelasnya.
Sementara itu, Pertalite disebut masih dalam kondisi aman dengan serapan sekitar 70 persen. Namun, stok Biosolar disebut mulai menipis karena tingginya permintaan dari sektor logistik dan transportasi.
“Yang sudah mulai tipis itu biosolar. Kami perhatikan betul agar cukup sampai akhir tahun, karena banyak dipakai oleh kendaraan logistik,” ungkapnya.
Lebih jauh Hendra mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi antrean di SPBU. Hendra menegaskan, stok BBM subsidi di Jember tetap tersedia, hanya saja penjualannya disesuaikan dengan kuota.
“Kami minta masyarakat tetap tenang. Kalau di satu SPBU stoknya terbatas, bisa membeli di SPBU lain. Jadi tidak perlu panik,” pungkasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kabid BBM Hiswana Migas Besuki, Wahyu Prayudi Nugroho, menegaskan, pihaknya memperketat pengawasan agar pembelian BBM subsidi tepat sasaran. Semua pembelian BBM solar subsidi harus menggunakan barcode sesuai nomor kendaraan. Kalau barcode tidak sesuai, maka SPBU tidak akan melayani.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan operator SPBU agar menolak pembelian berulang dari kendaraan yang sama. Langkah ini diambil agar kuota biosolar bisa mencukupi hingga akhir tahun.
“Apabila ada pembelian berulang yang mencurigakan, kami sarankan untuk tidak dilayani. Kami sedang mengatur kuota biosolar agar cukup sampai Desember,” ujarnya.
Wahyu mengakui bahwa memang ada beberapa SPBU di Jember yang mengalami antrean panjang, terutama di wilayah perkotaan seperti SPBU Gebang, Baratan, dan Patrang. Hal ini disebabkan perbedaan kuota harian antar SPBU serta keterbatasan lahan.
“SPBU di area kota biasanya lahannya kecil, jadi ketika buka penjualan solar, antrean terlihat padat. Tapi itu hanya sementara dan tidak separah kelangkaan pada Juli lalu,” jelasnya.
Lebih jauh, Wahyu memastikan seluruh SPBU di Jember telah mendapatkan pembagian kuota harian dari Pertamina. Setiap SPBU sudah diminta mengatur penjualan agar stok cukup hingga akhir tahun.
“Misalnya satu SPBU dapat kuota 8.000 liter per hari, maka tidak bisa dijual langsung habis. Biasanya diatur pagi empat ribu liter, sore empat ribu liter lagi,” terangnya.
Wahyu menegaskan, kondisi ini bukan karena penjualan besar-besaran di awal tahun, melainkan akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan transportasi masyarakat yang tak bisa dihindari.
“Sebenarnya bukan jor-joran. Kami menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Tapi karena aktivitas ekonomi meningkat, kuota di akhir tahun memang harus diatur ulang,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Wahyu juga mengimbau masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi untuk menggunakan Pertamina Dex atau BBM nonsubsidi lainnya.
“Kami sarankan kendaraan spesifikasi tinggi atau nonpenerima subsidi agar menggunakan Pertamina Dex. Dengan begitu, kuota subsidi bisa mencukupi bagi yang berhak,” pungkasnya.