Solar Bersubsidi Langka, Nelayan Tradisional di Tuban Tak Melaut

Nelayan tradisional di wilayah pesisir utara, tepatnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dalam sepekan terakhir memilih untuk tidak melaut.

Mereka tidak melaut lantaran kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Aktivitas melaut pun diganti dengan memperbaiki jaring maupun peralatan melaut yang lainnya.

Salah satu nelayan tradisional di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Lasmari, 51 tahun mengaku, sudah satu minggu ini tidak melakukan aktivitas melaut. Sebab, kesulitan untuk mendapatkan solar bersubsidi.

"Solar sulit, sudah sekitar satu minggu ini saya tidak melaut," jelas Lasmari kepada wartawan, Kamis, 11 Agustus 2022.

Lasmari mengungkapkan, untuk sekali melaut perahu butuh solar 30-50 liter. Namun, sepekan terakhir ini ketika membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) stoknya sering tidak ada.

Para nelayan di Kelurahan Sidomulyo, Tuban melakukan aktifitas memperbaiki jaring dan peralatan melaut (Khoirul Huda/Ngopibareng.id)

"Kalau di SPBU tidak ada, ya terkadang membeli solar eceran yang harganya lebih mahal," imbuh Lasmari.

Di tempat yang sama, Ketua Rukun Nelayan (RN) Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Ahmad Khusnul Abidin, 36 tahun membenarkan, para nelayan banyak yang berhenti melaut karena solar sulit didapat atau langka.

"Nelayan di sini banyak yang berhenti melaut karena solar ini sulit," kata Ahmad Khusnul Abidin.

Para nelayan tradisional di Kelurahan Sidomulyo ini sekali melaut dengan solar 35-60 liter bisa menempuh jarak di bawah 12 mil.

Dengan kondisi sulitnya solar bersubsidi saat ini, para nelayan tradisional ada yang menyiasati dengan membeli bahan bakar solar eceran yang harganya jauh lebih mahal.

"Kalau seperti ini, nelayan biasanya beli solar eceran di tetangga yang memang punya stok," pungkas Ketua RN.

Terkait dengan kondisi seperti itu, Tim Komunikasi Patra Niaga Jatimbalinus, Arya Yusa Dwicandra menjelaskan, bahan bakar solar bersubsidi memang ada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Saat ini kuota untuk solar bersubsidi terbatas, sehingga Pertamina harus mengatur sesuai dengan jumlah kuota yang tersedia," kata Arya kepada Ngopibareng.id.