Soal PMK Sapi, DPRD Apresiasi Langkah PD RPH Surabaya

DPRD Surabaya mengapresiasi langkah Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan Surabaya, yang menghentikan pasokan daging sapi dari 4 daerah di sekitar Surabaya yakni Mojokerto, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo.

Menurut Anggota DPRD Surabaya Alfian Limardi, penghentian pasokan itu untuk memastikan daging yang beredar di masyarakat adalah daging yang sehat dan memutus penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi.

“Terima kasih PD RPH yang sudah mengambil langkah itu. Begitu pula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya yang juga melakukan tindakan preventif melalui vaksinasi sapi di Surabaya,” kata Alfian kepada Ngopibareng.id, Jumat 13 Mei 2022.

Menurutnya, langkah stop pasokan itu merupakan langkah yang aman. Tak akan menimbulkan inflasi di masyarakat. Sebab menurut Alfian, merujuk data BPS, sepanjang tahun 2021 inflasi di Surabaya yang disebabkan oleh komoditas daging sapi hanya pada bulan Mei yakni menjelang Idul Fitri. Selebihnya tidak terjadi inflasi.

Meski begitu, ia tetap meminta RPH dan DKPP untuk mencari alternatif pemasok daging sapi yang berasal dari daerah bebas PMK pada sapi. Agar tak menimbulkan inflasi dan kerugian ekonomi di masyarakat.

“Wabah PMK memiliki multiplier effect salah satunya kerugian ekonomi. Untuk menjaga stok di pasar dan mencegah terjadinya inflasi lebih baik cari pemasok lain ya. RPH juga harus mewajibkan para pedagang di PD. Pasar Surya wajib mengambil pasokan daging berasal dari RPH. Selama ini masyarakat tidak tahu daging yang beredar di pasar itu berasal dari RPH mana dan kapan disembelihnya. Padahal masyarakat berhak tahu. Kalau pedagang diminta untuk beli di satu titik, maka masyarakat akan merasa lebih aman membeli daging,” katanya.

Tak hanya itu, Alfian juga meminta RPH, DKPP, dan PD Pasar untuk berkolaborasi dengan dinas lainnya, termasuk Dinas UMKM dan Dinas Peternakan Jawa Timur untuk memantau rantai perdagangan daging sapi dari hulu ke hilir. Hal itu harus dilakukan untuk mencegah laju penyebaran PMK masuk ke wilayah Surabaya. Termasuk pula menindak RPH ilegal yang tidak menerapkan proses kesehatan, higienis dan halal.

“Kolaborasi itu dilakukan demi masyarakat. Harus dilakukan pengawasan stok dan harga daging sapi agar terkendali di seluruh pasar PD Pasar Surya. Jangan sampai harga daging sapi semakin tidak terkendali. Sebab akan merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan daging sebagai bahan baku,” katanya.